Gerakan Bhinneka Nasionalis Ingin Menjadi Alternatif Gerakan Kebudayaan
Gerakan Bhinneka Nasionalis diklaim bukan sebagai gerakan politik, melainkan gerakan kebudayaan. Alih-alih menyatakan dukungan kepada kandidat tertentu, GBN mengajak masyarakat berpegang ke dasar negara, yakni Pancasila.
Oleh
NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Gerakan Bhinneka Nasionalis menawarkan untuk menjadi wadah mewujudkan Pancasila sebagai dasar guna mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Gerakan tersebut diklaim lepas dari segala pengaruh partai politik, termasuk memberikan dukungan bagi salah satu pihak pada Pemilu 2024.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bhinneka Nasionalis (DPP GBN) Erros Djarot, dalam acara deklarasi sekaligus perkenalan pengurus DPP GBN Pusat, Minggu (29/5/2022), mengatakan, sebagai organisasi, GBN tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik. Ia mengklaim bahwa GBN akan selalu berada di barisan rakyat dan berhadap-hadapan dengan musuh rakyat.
”Gerakan Bhinneka Nasionalis tidak menempatkan diri sebagai oposisi. GBN mengambil sikap kooperatif, tetapi kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil jika tidak sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 45, UUD 45, dan Pancasila,” kata Erros.
Deklarasi Gerakan Bhinneka Nasionalis dilaksanakan di kantor pusat GBN di kawasan Pejompongan, Jakarta. Acara tersebut diisi dengan doa bersama lintas agama dan kepercayaan, pembacaan puisi, pidato kebudayaan, serta sambutan dari beberapa pejabat dan tokoh, secara daring ataupun luring. Selain itu, terdapat acara pertunjukan musik.
Dalam pidatonya, Erros menyampaikan, bagi GBN, Bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan empat pilar kebangsaan yang wajib dipertahankan. Dasar dari ke-4 pilar itu adalah Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sekaligus sebagai tujuan yang diwujudkan melalui gerakan kebudayaan.
Berdasarkan hal itu, Erros memastikan bahwa GBN terbuka bagi siapa pun yang sejalan atau sependapat dengan GBN dan mengajak untuk melakukan gerakan kebudayaan berdasarkan keempat pilar dan dasar Pancasila tersebut. Sebaliknya, GBN diklaim tidak akan masuk ke proses politis berupa pergantian pemimpin lima tahunan yang dinilai hanya menjadi ajang pergantian pemimpin tanpa ada perubahan substansial.
”Pergantian pemimpin terjadi, tapi perubahan substansial tidak terjadi. Yang kaya dia lagi yang miskin tetap miskin. Maka, stop bicara pergantian. Jadi, kalau rakyat sudah muak dengan partai politik, saya memberikan alternatif,” tutur Erros.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melalui sambutan virtual mengatakan, dirinya memiliki komitmen yang sama dengan GBN, yakni menghayati kebinekaan dan ke-tunggal ika-an. Sebab, bangsa Indonesia dibangun dalam suatu keberagaman di dalam satu kebersatuan yang didasarkan pada Pancasila.
Namun, kata Mahfud, kebersatuan itu kini mengalami gangguan dengan munculnya kelompok berbasis primordial yang merasa paling benar dan ingin mendominasi dalam tata kehidupan bernegara. Padahal, kebinekaan didasari gotong royong tanpa merasa yang paling benar.
”Saya percaya Gerakan Bhinneka Nasionalis ini penting untuk memberikan perimbangan atas gejala yang muncul, gejala intoleransi,” kata Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Dewan Pakar DPP GBN yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Najib Azca yang memberikan sambutan mewakili Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, GBN merupakan cita-cita untuk membangun kebinekaan yang sejati, bukan sekadar aksesori kebudayaan. Kebinekaan yang dibangun pun memiliki dimensi spiritualitas.
”Karena Tuhan menciptakan kita semua dalam kebinekaan. Jadi, memang kita harus mengawal gerakan kebinekaan ini tidak hanya sebagai gerakan kebudayaan dan politik, tetapi juga gerakan spiritual,” kata Najib.
GBN ke depan
Terkait dengan rencana ke depan, Erros mengatakan, GBN akan mencoba memberikan penyadaran kepada masyarakat. Semisal terkait dengan pemilu, GBN akan mengajak masyarakat meminta adanya program yang jelas dari kandidat yang mengikuti pemilu. Selain itu, GBN juga akan mendorong masyarakat agar membuat kontrak politik dengan para kandidat itu.
Langkah lainnya adalah membuat gerakan untuk mengawasi kekayaan alam yang ada di Indonesia. ”Dasarnya jelas, Pasal 33 UUD 45. Banyak pekerjaan rumah kita, banyak tugas kita,” kata Erros.