Manuver Politik Para Menteri Dinilai Sudah Tidak Etis
Para menteri yang berpotensi maju dalam Pilpres 2024 diminta tetap mengutamakan tugasnya dan tidak memanfaatkan jabatan untuk berkampanye terselubung. Kerja pemenangan pemilu hendaknya dioptimalkan tim sukses.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·6 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Manuver-manuver yang dilakukan para menteri yang memiliki intensi untuk berkontestasi pada Pemilu Presiden 2024, menurut sejumlah pihak, sudah berlebihan dan tidak etis. Saat menyampaikan arahannya, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar anggota Kabinet Indonesia Maju untuk fokus pada tugasnya masing-masing meskipun tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan 2022.
Arahan agar jajaran kabinetnya fokus pada tugasnya masing-masing itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin (9/5/2022), di Istana Negara, Jakarta. Arahan itu disampaikan Presiden sebagai arahan terakhir dari enam arahan yang antara lain terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, kemunculan penyakit baru, dan gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina, serta kebijakan moneter Amerika Serikat.
”Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik. Pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan,” kata Presiden.
Apalagi, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan para menteri agar fokus pada tugasnya masing-masing. Artinya, Presiden pun telah melihat upaya ’kasak-kusuk’ yang begitu jelas dilakukan oleh para pembantunya.
Peneliti senior di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, dihubungi dari Jakarta, Selasa (10/5), mengaku prihatin terhadap sikap para menteri yang terlihat berintensi untuk maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Mereka terlihat beranjangsana ke berbagai tempat menemui sejumlah tokoh yang tidak terkait langsung dengan tugas pokoknya. Bahkan, ada pula yang kerap tampil dalam berbagai acara komedi di televisi.
Firman mengingatkan, hal tersebut perlu diperhatikan. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan para menteri agar fokus pada tugasnya masing-masing. Artinya, Presiden pun telah melihat upaya ”kasak-kusuk” yang begitu jelas dilakukan oleh para pembantunya. ”Situasinya sudah berlebihan. Secara etika, ini merupakan kampanye terselubung yang tidak etis,” ujarnya.
Tengok saja pada masa libur Lebaran kemarin, beberapa menteri yang namanya masuk dalam jajaran calon presiden pilihan publik hasil survei berbagai lembaga menemui sejumlah tokoh agama dengan mengunjungi sejumlah pondok pesantren.
Sebut saja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sepanjang libur Lebaran kemarin, menemui sejumlah ulama pemimpin pondok pesantren (ponpes) yang tersebar di Pulau Jawa. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ada pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bulan Ramadhan mengunjungi Ponpes Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar itu juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di masa libur Lebaran kemarin. Pada awal Maret, Airlangga juga pernah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat pula datang ke agenda silaturahmi ulama se-Pasuruan Raya, Jawa Timur, serta mengunjungi sejumlah ulama pengasuh ponpes di Pasuruan pekan lalu. Selama Ramadhan, ia juga beberapa kali muncul di acara komedi televisi. Beberapa di antaranya tayang pada waktu sahur atau dini hari.
Lebih lanjut disampaikan Firman, kampanye terselubung yang dimaksud tidak sepantasnya dilakukan di tengah situasi negara yang membutuhkan perhatian para pengambil kebijakan. Indonesia masih menghadapi ketidakpastian, seperti kemungkinan resesi ekonomi akibat perang di Ukraina, kemunculan penyakit baru seiring dengan ditemukannya kasus hepatitis akut, dan pandemi Covid-19 yang belum tuntas. Sejumlah persoalan yang terus berkembang itu harus disikapi secara visioner oleh para pengambil kebijakan.
Selain itu, para menteri yang masuk dalam jajaran figur potensial capres belum pasti diusung oleh partai politik (parpol). Masa kampanye pun belum dimulai. Adapun tugas-tugas politik praktis jelang Pemilu 2024 hendaknya dioptimalkan oleh tim sukses masing-masing, bukan dilakukan oleh tokoh yang bersangkutan secara langsung. ”Mereka masih memegang mandat sebagai menteri yang semestinya fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan partai politiknya,” kata Firman.
Ia menambahkan, para menteri semestinya fokus bekerja dan berprestasi. Sebab, capaian yang dibangun selama menjabat juga bisa menjadi daya jual kepada masyarakat yang membuktikan bahwa mereka layak untuk dipilih. Kampanye terselubung dengan menampilkan prestasi pun jauh lebih elegan ketimbang tampil di berbagai kesempatan yang tidak menunjukkan kapasitas intelektual mereka sebagai figur potensial capres.
Secara terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kinerja pemerintah saat ini memang menunjukkan kemajuan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen. Angka itu pun lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara global, yakni sekitar 3,6-4,5 persen. Akan tetapi, pemerintah hendaknya tidak berpuas diri karena pertumbuhan itu sebagian besar disumbang oleh ekspor atau sektor yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil.
”Perjuangan masih panjang. Jadi, sudah tepat jika Presiden terus mengingatkan para pembantunya untuk fokus memulihkan ekonomi karena itu tugas utama mereka,” kata Herzaky.
Ia mengingatkan agar para menteri tetap berkonsentrasi untuk memulihkan ekonomi dan bekerja sebaik mungkin selagi masih menjabat. Dari sana, mereka justru berkesempatan menunjukkan kapasitas kepemimpinan sekaligus membangun citra positif. ”Namun, jika para menteri tidak mengoptimalkan kerjanya dan malah mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya, masyarakat tentu akan menilai bahwa mereka hanya memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan,” ujar Herzaky.
Konsekuensi pilihan presiden
Di sisi lain, tambah Herzaky, manuver politik para menteri ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Presiden Jokowi karena telah memilih sejumlah ketua umum parpol sebagai anggota kabinet. Sejak awal, semestinya Presiden menyadari potensi keterpecahan prioritas para menteri yang juga ketua umum parpol menjelang pemilu. Sebab, tanggung jawab sebagai ketua umum tentu tidak ringan, jabatan sebagai menteri pun didapat berkat predikat itu. ”Jadi, tidak mungkin tugas sebagai ketua umum parpol itu mereka abaikan,” kata Herzaky.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, selama ini Airlangga sebagai Menko Perekonomian tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya dalam memulihkan ekonomi nasional. ”Bahkan saat ini, melalui koordinasi yang dilakukan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen. Pertumbuhan Indonesia berada di atas rata-rata ekonomi global,” katanya.
Manuver politik para menteri ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Presiden Jokowi karena telah memilih sejumlah ketua umum parpol sebagai anggota kabinet.
Menurut Ace, Airlangga juga sangat memahami bagaimana dirinya harus menjalankan tugas kenegaraan dan tugas kepartaian untuk meningkatkan elektabilitas parpol dan capres. Adapun tugas kepartaian telah dan akan terus dilakukan dalam mekanisme internal. Sebagai parpol, Golkar pun telah teruji dan berpengalaman dalam menjalankan proses elektoral.
”Jadi, tidak perlu khawatir. Pak Airlangga akan bekerja dengan fokus dalam pemulihan ekonomi nasional. Tugas-tugas menjalankan tahapan pemilu dapat kami jalankan melalui mekanisme internal partai yang telah diatur dalam sistem kepartaian,” ujar Ace.
Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan, hingga saat ini Erick pun masih fokus pada tugas utamanya mentransformasi BUMN dan belum terpikir urusan Pilpres 2024. Ini bisa dilihat dari berbagai pembenahan, seperti mengurangi jumlah BUMN dari 120 menjadi sekitar 40 entitas. Berbagai aksi korporasi dan upaya bersih-bersih BUMN dari korupsi pun dilakukan.
”Soal nama Pak Erick masuk dalam (berbagai) survei, itu mungkin karena pekerjaan dan keberhasilan yang dilakukan di BUMN. Saya rasa semua tahu keberhasilan di BUMN, seperti kasus Jiwasraya, Asabri. Itu mungkin membuat publik percaya. Jadi, fokusnya ke sana, tidak ke arah Pilpres 2024, sampai saat ini begitu,” ujar Arya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono pun mengatakan, pertemuan Prabowo Subianto dengan para ulama pimpinan ponpes merupakan silaturahmi dalam rangka merayakan Lebaran. Selain itu, Prabowo sedang memiliki kesempatan untuk menemui kembali para tokoh itu setelah beberapa tahun ini berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai menteri pertahanan.
”Kami mensyukuri dari berbagai hasil survei Pak Prabowo selalu masih ditempatkan di tempat tertinggi, artinya masyarakat punya harapan besar terhadap beliau untuk memimpin negara. Meski demikian, sekarang Pak Prabowo dan Gerindra masih memprioritaskan membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah bangsa, khususnya masalah ekonomi rakyat,” tutur Ferry.