Kurang Terekspos, Gap Kepuasan Publik terhadap Wapres-Presiden Lumayan Lebar

Gap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Amin lumayan lebar. Kesenjangan ini antara lain karena figur Wapres Amin yang lebih banyak di belakang layar dan kurang tertampilkan di publik.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Latar belakang panggung yang menampilkan pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang terpasang di acara Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri ribuan sukarelawan dan pimpinan partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

JAKARTA, KOMPAS — Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam kurun waktu 14-19 April 2022 menunjukkan jumlah responden yang merasa puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar 59,9 persen dan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin 45,2 persen. Penyebab lebarnya kesenjangan tingkat kepuasan diduga, antara lain karena figur Wapres Amin yang lebih banyak di belakang layar dan kurang tampil di publik.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menuturkan, gap antara kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Amin lumayan lebar. ”Pola gap antara kedua pemimpin kita, dari tingkat approval rating ini, kan, kita temukan bukan hanya sekarang. Sebelumnya itu selalu ada gap 15-20 persen,” katanya pada rilis Survei Nasional Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintah, Prospek Partai Politik, dan Calon Presiden 2024 yang ditayangkan kanal Youtube Indikator Politik Indonesia, Selasa (26/4/2022).

Gap antara kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Amin lumayan lebar. Pola gap antara kedua pemimpin kita, dari tingkat approval rating ini, kan, kita temukan bukan hanya sekarang. Sebelumnya itu selalu ada gap 15-20 persen.

Menurut Burhanuddin, gap ini bukan soal jabatan presiden atau wakil presiden. ”Dulu zaman Pak SBY-JK atau zaman Pak Jokowi-JK gapnya enggak sejauh sekarang. Jadi, ini bukan soal posisi wapres. Kalau kita lihat memang figur Pak Kiai Ma’ruf ini lebih low profile. Beliau lebih banyak di belakang layar,” ujarnya.

ALIF ICHWAN

Presiden Joko Widodo (dua dari kiri) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tiga dari kanan) didampingi Menteri Sosial Juliari Batubara (tengah belakang) menerima penghormatan sebelum memimpin Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2019).

Burhanuddin mengatakan, banyak yang mengenal Wapres Ma'ruf Amin, tetapi jarang melihatnya tampil secara masif di depan publik. Hal ini beda dengan Presiden Jokowi. ”Saya kira Pak Kiai Ma’ruf juga melakukan banyak hal, tetapi publik tidak tahu apa yang dilakukan Pak Kiai Ma’ruf sebagai wapres. Itu yang menjelaskan kenapa ada gap antara presiden dan wakil presiden,” katanya.

Baca Juga: Setelah Warganet Bertanya di Mana Wapres Amin...

Menurut Burhanuddin dari dulu sebenarnya ada ekspektasi publik agar Wapres Amin lebih sering muncul di publik. ”Tetapi, mungkin, sejauh ini publik masih melihat Pak Kiai Ma’ruf belum terlalu kelihatan kiprahnya di publik. Belum kelihatan bukan berarti tidak bekerja, lho, ya. Beberapa waktu lalu, kita diskusi ada banyak terobosan yang dilakukan pemerintah, tetapi kalau sosialisasi kurang, masyarakat tidak tahu,” katanya.

Burhanuddin memperkirakan, Wapres Amin banyak melakukan kegiatan, semisal melakukan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan lain-lain, tetapi mungkin kurang terkabarkan. ”Atau, mungkin bidang beliau terlalu spesifik karena mungkin beliau tidak ingin melampaui Presiden. Jadi, beliau mungkin ingin tampil sebagai figur yang—dalam tanda kutip—tahu diri, tidak mau masuk ke wilayah yang menjadi kapling Presiden. Tapi, poinnya adalah publik melihat ada gap karena memang kurang terekspos atau kurang tampil di publik,” ujarnya.

Beliau mungkin ingin tampil sebagai figur yang—dalam tanda kutip—tahu diri, tidak mau masuk ke wilayah yang menjadi kapling Presiden. Tapi, poinnya adalah publik melihat ada gap karena memang kurang terekspos atau kurang tampil di publik.

BPMI - SETWAPRES

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menilai wajar perbedaan cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Amin. ”Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi daripada Presiden,” kata Masduki melalui keterangan tertulis, Rabu (27/4).

Masduki mengatakan, sifat pekerjaan Wapres memengaruhi besaran kepuasan publik. ”Wapres itu tidak memiliki fungsi eksekutorial, fungsinya hanya koordinasi. Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya di kementerian. Sehingga, wajar bila publik menganggap pihak yang melakukan sesuatu itu adalah kementerian atau lembaga dan bukan Wapres,” katanya.

Dinamika

Masduki menuturkan bahwa hasil survei kepuasan publik menjadi masukan penting. ”Naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres adalah dinamika yang bisa dipahami. (Hal ini) karena fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal,” katanya.

Naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres adalah dinamika yang bisa dipahami. (Hal ini) karena fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal.

Masduki mencontohkan, penurunan kepuasan publik saat ini sangat mungkin dipengaruhi oleh problem minyak goreng, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan harga pangan. Selain itu ada pula isu yang sengaja diembuskan pihak tertentu terkait penundaan pemilihan presiden.

BPMI-SETWAPRES RI

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meninjau kesiapan bahan pokok menjelang Ramadhan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara tersebut dinilai sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah, seperti yang dibuktikan dalam hasil survei. ”Meski demikian, masyarakat juga memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret,” kata Masduki.

Sebagai contoh, Masduki menuturkan, di awal 2022, sesuai survei Indikator Politik Indonesia, kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Amin 57,6 persen. Saat itu, publik merasakan keberhasilan pemerintah mengatasi penyebaran Covid-19 secara signifikan.

Baca Juga: Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin

Geliat pemulihan ekonomi juga mulai dirasakan masyarakat. ”Survei Indikator juga menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama (naik). Begitupun ketika turun, sama-sama turun,” ujar Masduki.

Masduki meyakini, ke depan, kepuasan publik akan kembali meningkat seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan. Wapres Amin tidak merasa terintimidasi dengan penurunan hasil survei. Sebaliknya, Wapres Amin pun tidak akan menepuk dada ketika hasil survei kepuasan publiknya meningkat.

Hal yang pasti, Masduki mengatakan, dalam sisa waktu dua tahun masa dinasnya, Wapres Amin fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diemban. Tugas dimaksud terkait pengembangan ekonomi syariah, penanganan kemiskinan dan stunting (tengkes), serta pembangunan kesejahteraan Papua. Selain itu juga menuntaskan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah; hingga moderasi beragama.

KANTOR STAF PRESIDEN RI

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro

Skema bantuan

Menanggapi hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia soal kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro, di gedung Bina Graha Jakarta, menuturkan, pemerintah bekerja keras mengatasi kesulitan masyarakat dengan berbagai skema bantuan sosial.

Hal ini mulai bantuan sembako, bantuan langsung tunai minyak goreng, bantuan subsidi upah, hingga bantuan presiden atau Banpres untuk UMKM. ”Pada saat yang sama pemerintah juga membuat kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” kata Juri melalui siaran pers Kantor Staf Presiden RI, Rabu.

Baca Juga: Catatan tentang ”Perang” Melawan Covid-19 dari Sekretariat Kabinet

Survei yang dilakukan pada 14-19 April tersebut menunjukkan tren penurunan pada tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Jika pada awal Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menyentuh angka 75,3 persen kali ini turun di angka 59,9 persen.

Indikator Politik Indonesia menyebut penurunan kepuasan masyarakat karena mahalnya harga bahan pokok. Dalam survei disebutkan, sebanyak 36,6 persen masyarakat meminta Presiden Jokowi menstabilkan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng dan BBM.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Presiden Joko Widodo beserta jajarannya menggelar rapat terbatas guna membahas ketersediaan minyak goreng, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menanggapi hal tersebut, Juri menuturkan bahwa situasi saat ini memang tidak mudah. Tekanan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, termasuk menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas.

Situasi saat ini memang tidak mudah. Tekanan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, termasuk menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas.

Pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan lonjakan kenaikan harga barang-barang. ”Salah satu yang dilakukan pemerintah dengan mempertahankan subsidi untuk beberapa komoditas,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Juri mengapresiasi hasil survei yang sudah dilakukan beberapa lembaga soal kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. ”Survei merupakan bagian dari masukan kepada pemerintah untuk introspeksi dan meningkatkan kinerja,” katanya.