Dominasi Ganjar, Prabowo, dan Anies Masih Belum Terbendung

Dalam setahun terakhir, tokoh potensial capres pilihan publik semakin mengerucut pada tiga nama. Belum ada tokoh lain yang mampu merebut perhatian publik.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Rangkaian foto lukisan presiden Republik Indonesia tergambar di sebuah tembok di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, Rabu (18/8/2021). Survei Litbang Kompas pada April 2021 menunjukkan, masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan calon presiden.

JAKARTA, KOMPAS — Hasil survei berbagai lembaga memperlihatkan konsistensi tingkat elektabilitas tiga besar calon presiden pilihan publik. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal Ini dinilai memperlihatkan belum adanya kandidat alternatif di tengah publik sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi tokoh lain untuk bisa merumuskan diri agar lebih menarik perhatian masyarakat.

Dominasi Ganjar, Prabowo, dan Anies dalam tiga besar calon presiden pilihan publik salah satunya terlihat dari hasil survei Charta Politika dalam kurun waktu 10-17 April 2022.

Survei yang dilakukan terhadap 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,83 persen itu menunjukkan, dari simulasi terbuka, tingkat elektabilitas Ganjar kini mencapai 26,6 persen, disusul Prabowo 22 persen, dan Anies 19,7 persen. Hasil serupa didapatkan pada simulasi 10 nama. Adapun Ganjar memperoleh elektabilitas 29,2 persen, Prabowo 23 persen, dan Anies 20,2 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, hasil itu relatif tak berubah sejak survei yang sama dilakukan setahun ke belakang. ”Kecenderungan dalam beberapa survei terakhir, tiga besar ini sulit digeser. (Pilihan publik) Makin mengerucut pada tiga nama tersebut,” katanya dalam jumpa pers daring, Senin (25/4/2022).

Jarak elektabilitas antara ketiga tokoh itu dan tokoh lain juga cukup jauh. Di peringkat keempat dan seterusnya, tak ada tokoh potensial capres yang elektabilitasnya mencapai 10 persen. Termasuk mereka yang memiliki pengaruh besar di parpol.

Baca juga: Kerja Politik Para Figur Potensial Capres di Akhir Pekan

KURNIA YUNITA RAHAYU

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya

Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, misalnya, elektabilitasnya 3,3 persen. Sementara Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-P) Puan Maharani 1,6 persen, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar 1,3 persen; dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,7 persen.

Ganjar, Prabowo, dan Anies bahkan mendominasi pilihan responden yang merupakan pemilih parpol, tak hanya dari parpol asal mereka, tetapi juga parpol lainnya. Contohnya, Ganjar yang dipilih 66,8 persen pemilih PDI-P, juga dipilih oleh 25,8 persen pemilih PKB; 26,8 persen pemilih Golkar, dan 32,3 persen pemilih Nasdem.

Sebanyak 72,4 persen pemilih Gerindra memilih Prabowo, begitu juga 27,7 persen pemilih Golkar. Sementara itu, Anies menggaet 24,1 persen pemilih Golkar, 33,9 persen pemilih Nasdem, 63,8 persen pemilih Partai Keadilan Sejahtera, dan 30,6 persen pemilih Partai Demokrat.

Unggulnya tiga nama tersebut juga terekam dalam hasil survei Populi Center pada 21-29 Maret yang dipublikasikan pada Minggu (24/4/2022). Dalam simulasi 10 tokoh capres, Prabowo dan Ganjar ada di level teratas dengan elektabilitas yang sama, yakni 24 persen. Anies menyusul setelahnya dengan elektabilitas 12,1 persen.

Begitu juga berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, 12-20 Maret 2022. Ganjar mendapatkan dukungan dari 18,1 persen responden, Prabowo 17,6 persen, dan Anies 14,4 persen.

Baca juga: Parpol Gencar Jajaki Capres Potensial

TANGKAPAN LAYAR AKUN INSTAGRAM RIDWAN KAMIL

Tangkapan layar foto di akun Instagram @ridwankamil terkait pertemuan informal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jakarta pada 2018 sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Pekerjaan rumah tokoh lain

Menurut Yunarto, tiga tokoh itu memiliki modal kuat yang tidak ada pada tokoh potensial capres lain. Prabowo sudah dikenal masyarakat karena pernah tiga kali berkontestasi dalam pilpres sebelumnya. Adapun Ganjar dan Anies merupakan kepala daerah yang mendapatkan panggung besar dalam situasi pandemi Covid-19. Keduanya juga dianggap mewakili dua kubu yang berhadapan dalam dua kali pemilu sebelumnya, yakni simbol penerus dan antitesis Presiden Joko Widodo.

”Artinya, tidak ada hal baru dalam pola pengenalan yang dilakukan kandidat lain yang bisa menarik perhatian publik. Pemilu 2024 masih (akan) didominasi residu dua pemilu sebelumnya. Belum ada tokoh alternatif,” ujar Yunarto.

Ia membenarkan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi tokoh potensial capres lainnya untuk kembali merumuskan strategi untuk bisa menarik perhatian publik.

Prabowo sudah dikenal masyarakat karena pernah tiga kali berkontestasi dalam pilpres sebelumnya. Adapun Ganjar dan Anies merupakan kepala daerah yang mendapatkan panggung besar dalam situasi pandemi Covid-19. Keduanya juga dianggap mewakili dua kubu yang berhadapan dalam dua kali pemilu sebelumnya, yakni simbol penerus dan antitesis Presiden Joko Widodo (Yunarto).

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, hasil survei berbagai lembaga menjadi bahan evaluasi untuk terus bekerja keras memenangkan Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, pengurus DPP PKB menyatakan akan mengusung Muhaimin untuk maju di Pilpres 2024. Selama beberapa bulan terakhir, sukarelawan dari berbagai kalangan juga mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum PKB tersebut.

”Masih cukup waktu, kami bekerja dengan berbagai cara yang dapat merebut hati masyarakat,” kata Jazilul.

Baca juga: Cek Ombak Dahulu, Arungi Lautan Pilpres Kemudian

KURNIA YUNITA RAHAYU

Hasil survei Charta Politika 10-17 April 2022

Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, belum berbanding lurusnya pemilih Demokrat dengan pemilih Agus Harimurti Yudhoyono menjadi tantangan sendiri bagi partai. Pihaknya telah menyusun berbagai agenda kerja mulai dari konsolidasi internal melalui musyawarah daerah dan musyawarah cabang, safari Ramadhan, gerilya Nusantara, dan silaturahmi 360 untuk mengoptimalkan popularitas dan elektabilitas baik Demokrat maupun Agus.

Pada April 2022, sebanyak 62,9 persen publik menyatakan puas pada kinerja pemerintah. Capaian itu turun dibandingkan dua survei sebelumnya, yakni Januari 71,7 persen dan Februari 65,3 persen. Penurunan ini sejalan dengan tren penurunan yang terjadi pada semua lembaga negara.

”Melihat waktu yang tersedia, semakin terkendalinya Covid-19, dan telah dimungkinkan kembali beraktivitas normal, kami optimistis ini masih sangat memadai untuk membuat asosiasi yang kuat antara Demokrat dan Agus, serta meningkatkan popularitas dan elektabilitas keduanya secara beriringan,” kata Kamhar.

Penurunan kepuasan publik

Selain dinamika tokoh potensial capres, survei Charta Politika juga merekam penilaian publik pada kinerja pemerintah. Pada April 2022, sebanyak 62,9 persen publik menyatakan puas pada kinerja pemerintah. Capaian itu turun dibandingkan dua survei sebelumnya, yakni Januari 71,7 persen dan Februari 65,3 persen.

Penurunan ini sejalan dengan tren penurunan yang terjadi pada semua lembaga negara. Penurunan paling signifikan terjadi pada presiden, yakni 84,9 persen pada Januari 2022, menjadi 81 persen pada Februari lalu menjadi 75,8 persen pada April.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin memasuki Istana Merdeka, Jakarta, untuk berfoto bersama para menteri yang akan dilantik, Rabu (23/10/2019). Hari itu, Presiden mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju.

Yunarto menambahkan, penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah disumbang oleh penilaian terhadap kinerja menteri yang rendah. Pada April, hanya 50,2 responden yang menyatakan puas terhadap kinerja menteri. Sebanyak 68,5 persen responden juga setuju jika Presiden merombak kabinetnya.

”Ada gap yang sangat besar antara kepuasan pada menteri dan presiden. Padahal, mereka seharusnya linier. Artinya, ketidakpuasan terjadi di level kementerian,” ujarnya.

Menurut Yunarto, reshuffle kabinet bisa menjadi pilihan untuk menstimulasi kenaikan kepuasan publik terhadap pemerintah. Dengan catatan, pergantian menteri benar-benar dilakukan untuk menambah kekuatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik, bukan untuk menata ulang koalisi bahkan politik dagang sapi yang baru.