Jubir Luhut: Luhut Patuh Arahan Presiden yang Minta Penundaan Pemilu Tak Lagi Disuarakan

Presiden Jokowi meminta menterinya fokus membantu rakyat menghadapi efek dari ekonomi global yang bergejolak. Jubir Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menyatakan, Luhut patuh pada arahan Presiden.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo, Kamis (17/3/2022).

JAKARTA,KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta semua menteri untuk tidak lagi menyuarakan penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Semua menteri Kabinet Indonesia Maju diminta fokus mengantisipasi kenaikan harga imbas dari situasi ekonomi global yang sedang bergejolak, juga membantu masyarakat menghadapi kesulitan tersebut.

”Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi, yang menyuarakan lagi, mengenai urusan penundaan, perpanjangan,” kata Presiden dalam pidato pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022). Meski sidang kabinet digelar pada Selasa, video rekaman sidang kabinet baru dirilis pada Rabu (6/4/2022).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pernyataan itu disampaikan Presiden di ujung pidato berdurasi sekitar 11 menit. Sebelumnya, Presiden menyampaikan bahwa situasi ekonomi saat ini tidak mudah sebagai akibat ekonomi global yang bergejolak. Harga BBM, misalnya, terimbas sehingga harga Pertamax terpaksa dinaikkan. Selain itu, harga barang-barang kebutuhan pokok mulai beranjak naik.

Presiden meminta semua menterinya fokus mencermati kondisi ini dan mengambil kebijakan yang tepat. Menteri juga dituntut untuk menjelaskan setiap kebijakan yang diambil pemerintah kepada publik. Setiap pernyataan kepada publik harus berempati pada kesulitan yang tengah dihadapi rakyat.

Baca juga : Aroma Rekayasa Silaturahmi Kepala Desa untuk Presiden Jokowi Tiga Periode

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga berdesakan saat antre membeli minyak goreng di salah satu penyalur di Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Senin (21/3/2022).

Patuh arahan Presiden

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa Luhut patuh kepada arahan Presiden tersebut.

”Pak Luhut hari ini juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pascapandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin,” ujarnya.

Luhut termasuk pihak yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ia sempat menyebutkan bahwa mayoritas warga menginginkan Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Klaim itu didasarkan mahadata dari 110 juta warganet. Namun, klaim tersebut dikritik banyak pihak dan validitasnya dipertanyakan.

Politisi senior Partai Golkar itu pun terlihat hadir di sejumlah acara yang di dalamnya sempat diserukan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. Misalnya, acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Selasa (29/3/2022). Kemudian, silaturahmi sekitar 3.000 tokoh masyarakat, camat, dan kepala desa di Lebak, Banten, di kediaman Mulyadi Jayabaya, Bupati Lebak (2003-2013), Kamis (31/3/2022).

SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

Jadi catatan penting

Adapun PDI-P menyambut baik pernyataan Presiden tersebut. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, seruan Presiden selaras dengan keyakinan PDI-P selama ini bahwa tidak ada ruang dalam konstitusi untuk penundaan pemilu.

”Maka, sekarang momentumnya untuk fokus. Seluruh jajaran kabinet harus memberikan energi positif bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Adanya pembantu Presiden yang tidak memahami penolakan Presiden sejak awal atas penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden, menurut Hasto, harus menjadi catatan penting. ”Terlebih ketika hal tersebut dijalankan dengan mobilisasi politik. Hal itu sama saja tidak memahami skala prioritas kebijakan Presiden Jokowi untuk berfokus mengatasi masalah pokok rakyat sebagai dampak pandemi,” tambahnya.

PDI-P, lanjut Hasto, akan terus memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden agar dapat membuat legacy yang terbaik, tidak hanya pada masa pemerintahannya, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintahan yang akan datang.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8/2019).

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim pun mengapresiasi perintah Presiden.

Ia berharap perintah Presiden itu dipatuhi semua anggota kabinet. Tak hanya tak perlu lagi mengeluarkan pernyataan terkait wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode, tetapi seluruh manuver dan mobilisasi masyarakat untuk wacana tersebut harus dihentikan.

”Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite malah sibuk bermanuver melanggengkan kekuasaannya,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu pekerjaan penting yang harus segera disiapkan adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu, dan DKPP. Selain itu, memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang seharusnya dimulai Juni 2022 ini.

Baca juga : Waspadai Operasi Politik Tunda Pemilu meski Presiden Taat Konstitusi

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

Untuk diketahui, di level partai politik, dukungan penundaan Pemilu 2024 yang otomatis berimbas pada perpanjangan masa jabatan presiden pernah diserukan oleh PKB dan Partai Amanat Nasional.