Inisiasi Dialog Damai, Komnas HAM Ingin Kekerasan Bersenjata di Papua Berakhir

Tiga tahun sudah Komnas HAM mengupayakan adanya dialog damai untuk menyelesaikan persoalan Papua serta mencegah berulangnya kekerasan bersenjata yang telah mengakibatkan banyak korban berjatuhan.

DOKUMENTASI HUMAS KOMNAS HAM

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers soal wacana dialog damai untuk menyelesaikan konflik bersenjata dan trauma masyarakat Papua di Jakarta, Rabu (23/3/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menginisiasi dialog damai dengan melibatkan semua elemen masyarakat di Papua. Melalui dialog damai itu diharapkan konflik dan kekerasan bersenjata yang telah mengakibatkan banyak korban berjatuhan bisa segera diselesaikan.

Dalam dialog damai itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melibatkan semua elemen masyarakat Papua, termasuk kelompok yang menuntut kemerdekaan. ”Misinya, bagaimana mencegah terulangnya kekerasan. Jika bertemu semua pihak, saya akan tanyakan apakah bisa menghentikan pendekatan senjata untuk kemudian masuk ke dialog,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan pers, Rabu (23/3/2022).

Ahmad menjelaskan, gagasan dialog damai Papua sudah dirancang sejak tiga tahun yang lalu. Inisiatif itu diambil karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memang bertugas sebagai mediator.

Usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Komnas HAM juga sudah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Koordinator Politik, Huhum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Gagasan dialog damai antar-elemen masyarakat Papua juga sudah disampaikan kepada pimpinan Polri ataupun TNI.

KOMPAS/HAMZIRWAN

Presiden Joko Widodo menyalami masyarakat Yahukimo yang menyambutnya di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Selasa (18/10/2016). Presiden meresmikan penggunaan Bandara Dekai yang bisa didarati pesawat jet berbadan lebar sekaligus mengumumkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium Rp 6.400 per liter dan solar Rp 5.550 per liter.

Komnas HAM berharap pemerintah berani menyelesaikan konflik bersenjata di Papua dengan solusi terbaik. Sebab, sejak kasus rasisme di Surabaya, Jawa Timur, tahun 2019, eskalasi konflik di Papua terus terjadi. Korban, baik dari masyarakat sipil, aparat keamanan, maupun kelompok kriminal bersenjata (KKB), terus meningkat. Masalah dugaan pelanggaran HAM di Papua ini juga terus menjadi perhatian internasional yang disuarakan oleh ahli HAM di Komisi Tinggi HAM PBB.

”Dari situ, Komnas HAM menimbang-nimbang bagaimana mencari satu jalan solusi terbaik. Kami juga berkoordinasi dengan Menko Polhukam untuk membicarakan usulan itu,” ujar Ahmad.

Baca juga : Hentikan Kekerasan di Papua, Buka Dialog dengan KKB

Dialog damai di Papua itu akan mempertemukan tokoh-tokoh kunci di Papua, di antaranya tokoh agama, tokoh adat, kaum intelektual, dan masyarakat sipil baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dialog juga akan melibatkan organisasi atau faksi politik dan militer yang menuntut kemerdekaan Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga akan diajak berdialog.

”Komnas HAM akan berkomunikasi dan mengupayakan dialog dulu dengan mereka. Setelah itu, jika mereka bersedia, kami akan fasilitasi dialog dengan pemerintah,” katanya.

DOKUMENTASI ORGANISASI PAPUA MERDEKA

Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka yang biasa disebut pihak kepolisian dengan kelompok kriminal bersenjata.

Ahmad yang berpengalaman meneliti konflik bersenjata dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh menyebutkan, Komnas HAM menargetkan pada tahun ini dialog damai di Papua bisa selesai. Perundingan antara pemerintah dan tokoh di Papua bisa diwujudkan. Perundingan dilakukan dengan kelompok yang paling keras dan kritis, baik yang pro NKRI maupun yang menuntut kemerdekaan. Dia optimistis, jika perundingan damai bisa tercapai di Aceh, bukan tidak mungkin hal itu juga akan terjadi di Papua.

”Dulu banyak yang pesimistis juga perundingan damai Aceh itu. Tetapi, nyatanya bisa. Kita berharap luka dan trauma masyarakat Papua bisa disembuhkan dengan kesepakatan damai,” kata Ahmad.

Komnas HAM sudah melakukan penjajakan melalui kantor perwakilan Papua. Serangkaian dialog damai sudah dijajaki Komnas HAM Perwakilan Papua dengan menemui sejumlah pihak di Papua pada 16-23 Maret 2022.

Sebelumnya, komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, saat dihubungi mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan data persiapan pelaksanaan dialog damai antara pemerintah pusat dan kelompok yang bertikai selama ini. ”Kami sementara mengumpulkan data di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Merauke. Pengumpulan data dengan bertemu tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Kami juga berupaya bertemu pihak kelompok sipil bersenjata,” tutur Beka.

KOMPAS

Kelompok kriminal bersenjata menyerang personel Polri dan membakar rumah warga di Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua. Sabtu (19/3/2022).

Secara intensif, Komnas HAM juga melakukan pengawasan dan mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran HAM ataupun tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri dan juga KKB.

Untuk kasus dugaan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan kasus Wamena, Wasior, serta Paniai. Kasus dugaan pelanggaran HAM di Paniai saat ini sudah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung ke tahap penyidikan, untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di pengadilan HAM.

”Artinya, dialog damai ini akan berjalan paralel dengan penegakan hukum dugaan pelanggaran HAM berat di Papua. Termasuk kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. Itu semua tetap kami dorong kepada Jaksa Agung untuk penyelesaian konkret sehingga tidak ada impunitas,” lanjut Ahmad.

Pemerintah menyambut baik inisiasi dialog damai oleh Komnas HAM. Sebab, sejak awal pemerintah sebenarnya sudah mengutamakan dialog damai dengan masyarakat Papua. Kebijakan pemerintah selama ini juga menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan teritorial.

Dihubungi terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah menyambut baik inisiasi dialog damai oleh Komnas HAM. Sebab, sejak awal pemerintah sebenarnya sudah mengutamakan dialog damai dengan masyarakat Papua. Kebijakan pemerintah selama ini juga menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan teritorial.

Baca juga : Selesaikan Akar Masalah Papua

”Ini tentu memerlukan banyak dialog. Prinsipnya, pemerintah melakukan integrasi teritori dan ideologi Indonesia harus menjadi dasar dari siapa pun yang akan berdialog,” ucap Mahfud.

OPM menolak

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambon saat dihubungi, Rabu, menyatakan tidak membuka ruang dialog damai dengan pemerintah untuk menghentikan perjuangan mereka. OPM hanya menginginkan opsi Papua meraih referendum dalam perundingan bersama Pemerintah Indonesia.

”Selama tiga tahun terakhir, kami sudah menyerukan adanya perundingan dengan Pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah tidak merespons permintaan dan terus mengirimkan pasukan ke Papua,” kata Sebby.

DOKUMENTASI PRIBADI SEBBY SAMBOM

Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom

Ia menegaskan, OPM hanya menerima perundingan dengan opsi pengakuan atas kemerdekaan Papua di tempat netral. Apabila perundingan belum terealisasi, OPM akan terus menempuh upaya perang gerilya menghadapi pemerintah.

”Selama tidak ada perundingan, maka konflik di Papua tidak akan berhenti. Kami akan terus berjuang dengan berperang menghadapi TNI/Polri,” ujar Sebby.

Tahun ini, tercatat OPM tujuh kali menyerang aparat keamanan di Papua dan Papua Barat serta melakukan empat serangan terhadap warga sipil. Di Papua, mereka dua kali menyerang polisi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Empat serangan lain diarahkan kepada anggota TNI di Kabupaten Puncak.

KKB juga menyerang warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua, yakni seorang pekerja jalan di Distrik Ilaga dan delapan warga sipil yang terlibat proyek Palapa Ring di Kampung Jenggeren, Distrik Beoga Barat. Kemudian, KKB menyerang seorang pekerja rumah di Kabupaten Intan Jaya dan seorang warga di Kabupaten Yahukimo.

Di Papua Barat, KKB menyerang anggota Batalyon Zeni Tempur 20/Pawbili Pelle Alang. Aksi itu dilakukan di pertengahan jalan antara Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat.

Akibat aksi KKB, tiga anggota TNI serta sembilan warga di Papua dan satu anggota TNI di Papua Barat meninggal. Selain itu, lima anggota TNI, dua anggota Polri, dan dua warga luka berat.

Ahmad Taufan sudah mendengar terjadinya penolakan dari pihak yang akan diajak dialog. Namun, hal itu tidak akan mematahkan semangat Komnas HAM untuk melanjutkan inisiasi dialog tersebut. Komnas HAM akan mencoba membujuk pihak yang menolak itu agar mau berdialog.

Dia juga menyebutkan, tantangan lain yang dihadapi dalam inisiasi dialog saat ini ialah situasi keamanan yang masih kurang kondusif, terutama di wilayah Pegunungan Tengah, Papua.

Juru Bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinussy berpendapat, Komnas HAM berhak untuk mengupayakan dialog damai untuk mengatasi konflik kekerasan di tanah Papua. Namun, lanjut Yan, peserta yang terlibat dalam dialog, seperti OPM, harus memiliki kebebasan menentukan pihak yang akan ditemuinya.

”Kami berharap Komnas HAM menjadi fasilitator yang menjembatani dialog antara pemerintah dan kelompok yang resisten selama ini,” katanya.