Taktik Partai Menarik Simpati, dari Isu Lingkungan hingga Kekerasan Seksual

Mendekati Pemilu 2024, partai politik berlomba-lomba menampilkan versi terbaik di hadapan rakyat. Menyerukan narasi serta program terkait berbagai isu yang dekat dengan rakyat menjadi pilihan demi menarik simpati.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Bendera partai politik peserta pemilu serentak 2019 menghiasi jalan layang Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Setelah melalui lima kali pemilihan umum pascareformasi, partai-partai politik mulai menyadari pentingnya politik ”programatik” untuk meraih simpati rakyat. Hampir semua kekuatan politik di Tanah Air berlomba-lomba melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan platform partai dan tentu aspirasi serta kebutuhan rakyat. Seiring dengan kian getolnya pendidikan dan kaderisasi, pendekatan programatik diharapkan menjadi strategi elektoral jangka panjang yang berkelanjutan bagi parpol-parpol di Indonesia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), misalnya, mengangkat isu-isu tertentu yang menyangkut kehidupan rakyat secara spesifik melalui gerakan penghijauan, persemaian tanaman, atau lingkungan hidup. Adapun Partai Golkar bergulat dengan isu pemberdayaan ekonomi, khusnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) makin getol menyuarakan perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

Kepedulian pada isu spesifik itu tergambar pada pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo di Persemaian Modern di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022). Kedua tokoh membahas mengenai gerakan penghijauan dan bagaimana menjaga kelestarian alam raya. Presiden menyebut, lebih dari 30 tempat persemaian, seperti di Rumpin, bisa menghasilkan sekitar 12 juta bibit tanaman.

PANITIA RAKERNAS III PDI-P

Dalam pidato saat Rakernas III PDI-P di Denpasar, Bali, Jumat (23/2), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyebutkan Jokowi sebagai calon presiden dari PDI-P.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuturkan, harapan Megawati, pembangunan persemaian itu tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat. Melalui kader-kadernya, PDI-P juga telah menanam jutaan benih pohon di seluruh Indonesia. Partai berlambang kepala banteng itu memang punya program yang diberi nama gerakan ”Mencintai dan Merawat Bumi”. Bukan hanya itu, PDI-P juga memelopori gerakan ”Menanam 10 Tanaman Pendamping Beras” untuk mendorong kesadaran publik atas isu lingkungan hidup dan pangan sekaligus.

Baca juga: Politik Hijau ala PDI-P

Sementara itu, Golkar melalui kader-kadernya menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadikan UMKM sebagai fokus programnya. Bahkan, beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar memiliki program pelatihan khusus untuk UMKM sejak 2021.

Salah satu contohnya ialah program yang dilancarkan Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena. Sejak Desember 2021, Wakil Ketua Komisi IX DPR itu menggalakkan program ”NTT Beli NTT”. Seluruh kader diserukan untuk membeli produk makanan, minuman, dan kebutuhan lain yang dihasilkan oleh warga NTT. Hal ini merupakan bagian dari optimalisasi UMKM dan pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai salah satu dari delapan program strategis Golkar di NTT.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Airlangga Hartarto

Sejak akhir 2021, gambar atau spanduk Airlangga juga kerap ditemui di sejumlah warung dan lokasi UMKM. Pemasangan spanduk itu dikoordinasi oleh kelompok UMKM ”usAHA”, di mana Airlangga menjadi pembina kelompok tersebut. Kelompok ini disebut beranggotakan lebih dari 10.000 pengusaha UMKM.

Berbeda dengan PDI-P yang fokus pada isu lingkungan hidup dan Golkar yang mencoba segmentasi usaha kecil, PKB menyuarakan isu perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, pertengahan Maret 2022, secara khusus berkunjung ke sejumlah pesantren di Jawa Tengah untuk berbicara tentang pentingnya peran pesantren dalam mencegah kekerasan seksual.

Baca juga: Alasan Penundaan Persetujuan RUU TPKS di Paripurna DPR Tak Dapat Diterima

Muhaimin mengatakan, semua lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun pesantren, termasuk lokasi rawan kekerasan seksual. Oleh karena itu, ia mendukung Forum Pengasuh Pondok Pesantren Putri (Fasantri) yang meluncurkan SOP (Prosedur Standar Operasi) Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren di Ponpes Al Mubarok, Marangen, Demak, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022).

RINI KUSTIASIH

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar saat rangkaian safari politik ke Kediri, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur, 5-8 Maret 2022.

Dengan SOP itu, menurut Muhaimin, ada rujukan yang jelas bagaimana kekerasan seksual bisa dicegah dan diatasi di pesantren putri. Secara spesifik, Muhaimin juga telah menugaskan fraksinya di DPR untuk mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, PKB mendorong diberikannya pelatihan kerja kepada para korban kekerasan seksual.

Tujuan elektoral

Dari kacamata politik, menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Defbry Margiansah, narasi yang dibangun oleh partai politik terkait dengan isu-isu yang spesifik itu tidak dapat dilepaskan dari strategi politik yang bersifat populis. Ada tujuan elektoral yang ingin dicapai dari narasi-narasi yang dibangun partai, yang tak lain adalah dukungan politik di bilik suara Pemilu 2024.

”Itu dapat dimaknai sebagai semacam retorika dan strategi wacana untuk menarik simpati masyarakat. Namun, untuk menguji hal itu harus dilihat dari sikap dan tindakan partai tersebut terhadap kebijakan-kebijakan terkait,” katanya.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat akan meninggalkan Kantor DPP PDI-P Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Sebagai contoh, jika yang disuarakan ialah lingkungan hidup, maka harus ada perjuangan partai, baik melalui tindakan maupun kebijakan politik, yang mencerminkan pemihakan terhadap lingkungan hidup. Demikian halnya dengan narasi kepedulian terhadap UMKM ataupun isu perempuan. Tidak bisa hanya menjadi suatu narasi populis, tanpa ada tindakan riil mewujudkan hal itu dalam kebijakan politik.

”Di dalam politik, wacana dan ide-ide menjadi hal yang tidak terpisahkan. Namun, itu semua harus terwujud di dalam tindakan atau produk kebijakan yang konkret. Kalau sampai tidak diwujudkan dalam bentuk kebijakan, dapat dimaknai sebagai inkonsistensi dalam komitmen berpolitik,” ucapnya.

Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, perhatian PDI-P terhadap lingkungan itu tidak semata-mata untuk mencari perhatian atau dukungan publik dalam bentuk raihan suara elektoral. Sebab, hal itu memang telah menjadi komitmen partai, sebagaimana arahan dan perintah dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (kanan), didampingi Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun (tiga dari kanan) serta Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (empat dari kanan), menyampaikan beberapa hal terkait persiapan Rakernas PDIP saat berkunjung ke Redaksi Kompas yang diterima Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy (dua dari kanan) di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

”Bagi PDI-P, merawat tanaman, lingkungan hidup, adalah merawat negara dan bangsa ini. Sebab, tidak mungkin dapat merawat kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa merawat lingkungan. Dengan lingkungan hidup yang sehat, manusia dan warga bangsa dapat tumbuh dan maju di dalamnya sehingga ini menjadi penting bagi partai,” katanya, Selasa (22/3/2022), di Jakarta.

Dengan alasan itu, menurut Komarudin, tujuan elektoral bukan satu-satunya target dari PDI-P dalam melestarikan lingkungan. Secara inheren, kepedulian lingkungan menjadi bagian dari komitmen partai menjaga bangsa dan negara ini. Dengan demikian, melestarikan lingkungan menjadi kewajiban seluruh kader, terlepas apakah itu akan berimbas pada raihan elektoral ataukah tidak. Kepedulian pada lingkungan pun seharusnya menjadi kesadaran kolektif bangsa.

”Ini menjadi kegiatan rutin partai, program partai, sehingga tidak semata-mata untuk memperoleh raihan elektoral di dalam pemilu. Kalau untuk meraih kemenangan politik, banyak sekali caranya, dan isu lingkungan hidup bukan menjadi satu-satunya cara bagi PDI-P,” katanya.

Komarudin menegaskan, kepedulian pada lingkungan hidup itu telah ditunjukkan PDI-P melalui gerakan politik yang melibatkan kader dan masyarakat umum. Dalam kebijakan politik, PDI-P mendorong isu-isu lingkungan hidup itu diusung oleh kader-kadernya yang duduk di eksekutif ataupun legislatif. Bahkan, dalam pemerintahan berikutnya, bukan tidak mungkin kader PDI-P akan ditempatkan pada pos Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menerjemahkan visi partai di bidang lingkungan.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ace Hasan Syadzilly

Mengenai kepedulian pada isu UMKM, Ketua DPP Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan, hal itu sesuai dengan ideologi Partai Golkar, yakni karya kekaryaan. Ideologi itu berusaha diterjemahkan ke dalam visi mewujudkan kesejahteraan rakyat 2045. Golkar menilai salah satu penggerak utama dari kesejahteraan itu adalah jiwa kewirausahaan yang kuat di UMKM.

”Mereka inilah yang sebetulnya menggerakkan ekonomi rakyat. Partai Golkar peduli terhadap penguatan ekonomi kerakyatan tersebut dengan menjadikan UMKM sebagai pilar ekonomi negara kita,” katanya.

Kader-kader Golkar, menurut Ace, baik di eksekutif maupun legislatif, didorong melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan ekonomi pelaku usaha kecil. Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar telah menunjukkan pemihakan pada UMKM dalam berbagai kebijakannya di pemerintahan.

Ace meyakini, kiprah Golkar dan kader-kadernya ini akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat secara elektoral. Rakyat akan melihat bagaimana visi besar Partai Golkar itu berusaha diterjemahkan melalui berbagai program pemerintah yang berpihak kepada mereka, khususnya UMKM.

”Instrumen pemerintahan tidak akan digunakan untuk kepentingan elektoral partai. Tetapi, masyarakat tentu akan bisa melihat visi besar Partai Golkar untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan mendorong pengembangan UMKM,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda memimpin rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengatakan, PKB tidak secara langsung mengaitkan isu kekerasan seksual dengan raihan elektoral. Sebab, PKB memang memiliki kepedulian besar terhadap isu-isu perempuan. Perempuan dilihat sebagai elemen bangsa yang memainkan peran krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena semua aspek kehidupan rakyat terkait dengan peran dan kebutuhan perempuan.

”Kalau, misalnya, PKB mendapatkan keuntungan elektoral dari isu ini, tentu ini bagian dari bonus perjuangan yang dilakukan. Rekam jejak PKB menunjukkan kepedulian besar terhadap perempuan. Perempuan mendapatkan ruang besar di internal PKB karena banyak aktivis perempuan mendapatkan posisi tinggi di partai dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) memberikan kepercayaan penuh kepada mereka,” kata Huda.

Pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga dinilai PKB sebagai salah satu bentuk hadirnya negara dalam mengatasi persoalan kekerasan seksual, utamanya terhadap perempuan. Oleh karena itu, PKB mengapresiasi setiap upaya masyarakat yang aktif menyuarakan dukungan terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk di pesantren.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga melintas di depan mural berisi seruan untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dibuat di tembok Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin (10/1/2021).

Sebagai partai yang memiliki ikatan kuat dengan pesantren, menurut Huda, PKB memiliki tanggung jawab untuk menjaga pesantren dari kekerasan seksual. Hal ini menjadi penting setelah beberapa peristiwa kekerasan seksual akhir-akhir ini dikaitkan dengan lembaga pendidikan Islam.

Perempuan juga menjadi fokus penting bagi PKB karena pemilih PKB didominasi oleh perempuan. Menurut Huda, fakta ini menunjukkan perhatian PKB terhadap perempuan bukan tanpa alasan. Ada rekam jejak jelas keberpihakan partai terhadap kelompok perempuan.

Perkembangan positif

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic dan International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, munculnya isu-isu yang menjadi perhatian parpol adalah perkembangan positif. Hal itu mengindikasikan adanya kesadaran parpol untuk fokus pada program dan pendekatan politik yang lebih programatik, spesifik, dan terukur.

Ini adalah ceruk-ceruk yang strategis secara elektoral dan memberikan warna lebih kaya bagi pemilih untuk mengidentifikasi fokus tiap-tiap partai.

Kesadaran ini pun sesuai dengan kecenderungan karakter pemilih saat ini. Pemilih yang didominasi kelompok muda cenderung fokus pada isu-isu tertentu yang signifikan dan terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Kedua, menurut Arya, parpol mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan hal baru di luar hal yang telah mereka kuasai. Dengan fokus dan menyasar pada isu-isu tertentu yang tersegmentasi, parpol berpotensi mendapatkan pemilih-pemilih baru dengan spesifikasi baru.

PDI-P bisa mendapatkan pemilih dari kalangan muda yang cenderung peduli pada lingkungan hidup, begitu juga Golkar berpotensi meraih dukungan dari kelompok pengusaha kecil. Demikian halnya PKB, bisa mendapatkan simpati atau dukungan dari kelompok perempuan.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Peneliti CSIS Arya Fernandes.

”Ini adalah ceruk-ceruk yang strategis secara elektoral dan memberikan warna lebih kaya bagi pemilih untuk mengidentifikasi fokus tiap=tiap partai tersebut,” ucapnya.

Namun, seberapa besar signifikansi dampak elektoral yang dinikmati parpol-parpol itu saat ini belum dapat diukur. Sebab, selain isu-isu itu relatif baru disuarakan oleh partai-partai, segmen pemilih yang tertarik pada isu-isu itu juga masih harus diukur sehingga belum dapat diperkirakan. Kendati demikian, narasi programatik itu diyakini akan menimbulkan efek elektoral positif.

Narasi programatik ini, menurut Arya, harus terus dikembangkan oleh partai-partai sehingga pemilih dapat secara jelas menentukan pilihannya berdasarkan program partai, visi-misi partai, dan tidak semata-mata unsur subyektivitas atau ketokohan. Namun, hal yang lebih penting adalah partai harus mematangkan narasi programatik itu ke dalam kebijakan-kebijakan politik yang berkaitan dengan isu-isu tersebut.