Persiapan IKN Butuh Dukungan Publik

Konsolidasi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah menjadi salah satu tahap awal mempersiapkan IKN. Hal itu baik untuk konsultasi publik, maupun sinkronisasi data.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono (kanan) dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe memaparkan sejumlah hal terkait pembangunan IKN Nusantara dalam kunjungan ke Redaksi Kompas di Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Kunjungan diterima oleh Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra dan jajaran redaksi. Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dilantik sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada 10 Maret 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Persiapan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di area Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, terus dipercepat. Sejumlah aturan turunan Undang-Undang IKN, termasuk peraturan presiden terkait dengan organisasi Otorita IKN, saat ini sedang dirampungkan.

Bahkan, kini sudah disiapkan empat rancangan peraturan presiden (raperpres) dan dua rencana peraturan pemerintah (PP) yang akan dilakukan konsultasi publik pada pekan depan di Balikpapan, Kaltim. Penanggung jawab konsultasi itu ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Berbagai persiapan ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe saat berkunjung ke Redaksi Kompas, Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Hadir dengan berkemeja lengan panjang, Bambang menyampaikan, kerja-kerja mempersiapkan IKN ini telah dilaksanakan sejak hari pertama ia dilantik sebagai Kepala IKN oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Maret lalu.

Akhir tahun 2022, pihaknya ditargetkan memenuhi kelengkapan organisasi Otorita IKN.

Tak hanya regulasi, Dhony menyampaikan, keterlibatan masyarakat lokal dalam kerja tahap awal ini juga diperhitungkan. Para putra daerah yang kini bekerja di kementerian akan dilibatkan di dalam tim. Tim itu, menurut Bambang, merupakan deputi di organisasi Otorita IKN.

Secara rinci berikut wawancara Kompas dengan Bambang dan Dhony,

Apa yang dilakukan setelah dilantik Presiden?

Bambang: Hari pertama setelah pelantikan, satu jam kemudian kami diminta rapat mendengarkan paparan dari menteri, salah satunya tentang tanah dan hutan. Kita juga banyak melakukan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Yang diterapkan saat ini adalah 4K, yakni konsolidasi, koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi. Banyak rencana induk, rencana detail rencana tata ruang dari Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang coba kami singkronkan. Soal tanah, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kami juga sudah mulai berdialog dengan teman-teman di daerah. Antusiasmenya sangat tinggi sehingga kami harus benar-benar mengelola ekspektasi.

Baca juga: Kejaksaan Akan Kawal Tata Kelola Otorita IKN

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono.

Dukungan apa yang dibutuhkan Otorita agar pembangunan IKN sampai 2045 bisa tuntas?

Bambang: Ada beberapa hal (rencana pembangunan) yang bisa di-secure (diamankan) dalam jangka panjang. Sempat pada waktu camping (di titik Nol IKN pada 14 Maret) bicara dengan Ketua MPR (Bambang Soesatyo). Sepertinya di GBHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) nanti akan dimasukkan. RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), itu juga bisa. Tapi, ini kesepakatan politik.

Jadi, kami berdua mencoba membuat satu showcase (tampilan) di dalam dua tahun ini, sebagai landasan sustainability (keberlanjutan) ke depan. Mudah-mudahan dengan showcase itu kita bisa meyakinkan publik bahwa ini akan berkelanjutan. Makanya, pemindahan ASN (aparatur sipil negara), TNI, dan Polri harus benar.

Organisasi hibrida

Seperti apa organisasi IKN yang dipersiapkan?

Bambang: kami inginnya ada dua blok besar, pertama adalah otorita IKN yang akan menjadi regulator, dan penyelenggara pemerintahan. Untuk aspek pengusahaan, master development nanti ada badan usaha yang dimiliki otorita, sehingga bisa lincah dan tidak gemuk. (Ditargetkan) tahun 2023 baru kita punya organisasi sendiri.

Kita akan lebih banyak sebagai koordinator dan tidak melakukan pembangunan sendiri. (Dalam hal ini) fungsi kami 4P, yakni persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara bertahap.

Organisasi yang akan kita bentuk ini merupakan kombinasi antara kemampuan kita menyelenggarakan persiapan, pembangunan, serta pemindahan. Dan, mulai ada unit badan usaha milik Otorita yang mulai berpikir pengusahaan. Governance harus ada, tetapi kelincahan juga harus ada. Mungkin belum pernah ada, karena ini hybrid (hibrida). Pertama kali ada otorita tapi pimpinannya setingkat menteri.

Dhony: Kami sedang membuat ekosistem yang dikelola oleh satu badan yang bisa mengoordinasikan fungsi-fungsi pengelolaan, pendapatan, segala macam. Yang saya bayangkan dan pelajari di UU (IKN), otorita itu kelihatannya A sampai Z sebuah ekosistem di bawah satu (koordinasi). Jadi, lebih mudah karena dibebaskan dari aturan yang mengunci.

Bagaimana dengan rencana tata ruang wilayah?

Bambang: Ini tentu kita akan mencoba bagaimana enforcement (penegakan hukum) dari tata ruang, land use planning, kita strict (ketat). Kemampuan otorita mengontrol dan memonitor perubahan yang ada di lapangan, itu sangat penting.

Jadi, di gambar masih bagus, tapi kenyataan di lapangan ada penghuninya. Atau, (statusnya) hutan (tapi) di lapangan bukan hutan lagi. Kami ingin punya peta dasar kondisi saat ini, dari citra satelit, supaya nanti kita juga tidak disalahkan. Jadi, rona awalnya kita harus punya.

Dhony: Kita sepakat mengembalikan kejayaan hutan tropis di IKN. Kita akan menanam pohon di hutan-hutan di wilayah itu.

Baca Juga: Kepala Otorita IKN: Butuh 15-20 Tahun agar Kota Punya Roh

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe

Seperti apa pembangunan IKN ke depan?

Dhony: Kami berangkat dari fasilitas apa yang dibutuhkan warga. Kita harus melayani, bagaimana sandangnya, kesehatannya, pendidikannya.

Pada tahap awal akan ada 60.000 orang dari ASN, TNI, Polri, beserta keluarganya yang berjumlah total sekitar 180.000 orang yang akan pindah dalam dua tahun. Artinya pembangunannya bukan hanya berlari kencang, tetapi harus terbang.

Dari segi pembiayaan, ada APBN, investor, kementerian-kementerian lain yang punya anggaran bisa direalokasi, bantuan internasional. Jadi saya tidak terlalu khawatir kalau ada isu pembiayaan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jalan tol merupakan pembiayaan jangka panjang dan dibiayai pemerintah.

Aspek penting adalah komunikasi, koordinasi, konsolidasi informasi data secara baik serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat, dan pemerintah. Kita harus merangkai mimpi bersama membuat keajaiban dunia yang baru dan dunia terkagum. Kita tunjukkan Indonesia mampu membuat ini.