Pekan Depan, Kepala Otorita IKN Dilantik

Presiden Joko Widodo telah memilih figur profesional dengan pengalaman yang luas. Figur ini juga disebut memiliki jejaring internasional yang kuat.

KOMPAS/SUCIPTO

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi calon ibu kota di Bukit Sudharmono, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama figur yang akan menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Menurut rencana, figur itu baru akan diumumkan dan langsung dilantik pekan depan. Figur ini disebut memiliki kapasitas dan pengalaman di banyak bidang yang relevan dengan kebutuhan pembangunan ibu kota negara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Presiden menyampaikan telah memilih sosok tersebut saat menerima Redaksi dan Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Harian Kompas, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022). ”Ya, pekan depan (akan diumumkan dan dilantik),” ujar Presiden.

Menurut dia, figur yang dipilihnya memiliki kapasitas dan pengalaman yang luas. Figur itu seorang arsitek, menguasai masalah infrastruktur, transportasi, pengadaan barang dan jasa, serta memiliki jaringan internasional. ”Intinya orangnya profesional,” kata Presiden.

Jejaring internasional dibutuhkan karena pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nantinya bertumpu pada investasi swasta. Dengan demikian, figur tersebut diharapkan mampu mendorong investor asing berinvestasi untuk pembangunan IKN.

Baca juga: Teka-teki Presiden Jokowi dan Kebutuhan Otorita Nusantara

”Karena anggarannya tidak pakai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tetapi dari investor asing tersebut,” ujar Presiden Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan rencana pengumuman dan pelantikan Kepala Otorita IKN Nusantara pekan depan. ”Ya, menurut rencana, minggu depan resminya karena minggu ini ada urusan administrasi yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Saat ini, rencana pembangunan IKN Nusantara terus digodok sejumlah kementerian/lembaga. Tak terkecuali pembangunan di sektor pertahanan. Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal Fadjar Prasetyo di sela-sela Rapat Pimpinan TNI AU, di Jakarta, Jumat (4/3), mengatakan, TNI AU akan menambah pangkalan udara (lanud) dan menempatkan satuan-satuan khusus yang akan mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden.

Minimal, ada dua skuadron pesawat yang akan ditempatkan di IKN, yaitu Skuadron Udara 17 dan Skuadron Udara 45. Keduanya skuadron angkut VVIP. Skuadron Udara 17 mengoperasikan di antaranya pesawat Boeing B-737 dan C-130 Hercules. Adapun Skuadron Udara 45 mengoperasikan helikopter, antara lain Super Puma.

TNI AU

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo meninjau skuadron-skuadron tempur, Rabu (2/2/2022).

Fadjar mengatakan, lanud yang akan dibangun di IKN merupakan lanud yang hanya akan dioperasikan untuk kegiatan militer. Selain skuadron angkut VVIP, akan ada beberapa satuan penunjang lainnya.

Lanud itu juga bisa digunakan seandainya ada hal-hal dengan urgensi tinggi atau kebutuhan kegiatan. Yang jelas, lanud tidak untuk penerbangan sipil berjadwal. ”Untuk ibu kota negara, memang ada kebutuhan keamanan VVIP. Dalam waktu sekian menit maksimal, lanud sudah bisa dijangkau presiden,” katanya.

TNI AU juga akan menggelar kekuatan pertahanan udara. Satuan sektor pertahanan udara sudah ada organisasinya di Jakarta dan kelak akan direlokasi ke IKN dengan alutsista yang lebih baru dan canggih.

Dalam Rapat Pimpinan TNI AL, Rabu (2/3), Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono juga menyampaikan rencana untuk membangun pertahanan di IKN. Salah satunya rencana pembentukan tiga komando daerah maritim (kodamar).

Baca juga: IKN dan Pertahanan Strategis Matra Darat

Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM)

Kasal Laksamana Yudo Margono saat upacara peringatan HUT ke-76 Marinir di Lapangan Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (15/11/2021).

Potensi ancaman

Pengajar Paramadina Graduate School of Diplomacy, Anton Aliabbas, mengatakan, ada sejumlah persepsi ancaman yang perlu diperhatikan. Salah satunya, perbatasan dengan Malaysia yang berjarak 412 kilometer dari IKN. Dari sisi laut, walaupun tidak di tepi laut, IKN dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang posisinya lebih terbuka ke negara lain.

”Belum lagi jangkauan rudal dari China itu bisa juga sampai ke IKN. Jadi, semua ini harus diperhitungkan,” katanya.

Sejumlah isu keamanan internal di sekitar IKN juga perlu menjadi perhatian. Di antaranya konflik horizontal, tambang batubara ilegal yang marak dan mengakibatkan kerusakan lingkungan, serta banjir besar pada 2021. ”Jangan sampai nanti markas TNI terendam banjir,” kata Anton.