IKN dan Pertahanan Strategis Matra Darat
Ibu Kota Negara (IKN) merupakan simbol kedaulatan dan integritas negara yang potensial terhadap segala macam ancaman. Pemindahan IKN memiliki implikasi dalam pertahanan negara karena merupakan zona strategis pertahanan.
-
Bergulirnya kebijakan pemerintah tentang pemindahan Ibukota Negara (IKN) memiliki implikasi dalam hal pertahanan negara. Dalam konteks ini IKN merupakan simbol kedaulatan dan integritas negara yang potensial terhadap segala macam ancaman.
Sejarah telah membuktikan, bahwa invasi untuk pendudukan/penguasaan atas suatu negara pasti harus ditunjukan secara de facto dengan menundukkan/menguasai ibukota negaranya. Itu sebabnya wilayah IKN merupakan zona strategis pertahanan yang harus dijaga oleh segenap komponen bangsa.
IKN juga merupakan center of gravity, karena di situlah pusat dari aktivitas maupun kontrol atas negara dan pemerintahan. Bahkan DKI Jakarta yang saat ini masih menjadi IKN tidak saja menjadi pusat pemerintahan tetapi juga pusat ekonomi maupun politik.
Perpindahan IKN kemungkinan besar akan mengubah center of gravity dengan menempatkan Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi sedangkan IKN di Kalimantan Timur fokus sebagai pusat pemerintahan. Dilihat dari strategi pertahanan tentu konsep ini menarik, karena ketika terjadi ancaman atau serangan dari musuh maka tak akan langsung mengganggu dua sasaran yaitu ekonomi dan pemerintahan di wilayah IKN.
Perpindahan IKN juga bisa dimaknai sebagai proses penyesuaian terhadap komposisi, strategi dan sumber daya militer sebagai komponen utama sistem pertahanan pada IKN.
Perpindahan IKN kemungkinan besar akan mengubah center of gravity dengan menempatkan Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi sedangkan IKN di Kalimantan Timur fokus sebagai pusat pemerintahan.
Salah satu aspek kajian yang mendukung pemindahan IKN ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Bappenas, adalah bahwa lokasi IKN yang baru mendukung optimalisasi pertahanan tiga matra sekaligus yaitu matra darat, laut dan udara. Selain itu, letaknya yang berada di tengah NKRI lebih memudahkan dalam mengorganisasikan dan mengontrol berjalannya fungsi-fungsi pertahanan negara.
Dalam hal pertahanan negara, ketentuan Pasal 1 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Oleh sebab itu, pertahanan negara dapat dipahami melalui berapa pendekatan. Pertama, pendekatan institusional atau organisasi pertahanan negara yang di dalamnya meliputi kementerian/lembaga termasuk TNI. Kedua, pendekatan sumber daya nasional pertahanan negara (state national resources). Ketiga, pendekatan basis/ kubu pertahanan untuk mempertahankan daerah tertentu di dalamnya, termasuk IKN. Keempat, pertahanan dalam pendekatan strategi dan taktikal pertempuran.
Untuk mencapai tujuan pertahanan negara melalui sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata), TNI AD sebagai komponen utama pertahanan memiliki empat tugas. Dua di antaranya melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Itu sebabnya keberadaan IKN sebagai “jantung pertahanan” sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI AD dalam mengemban tugas utama pertahanan matra darat secara territorial.
Aspek geografi pertahanan
“That the fundamental strategic and tactical problems are geographical in nature”, kalimat yang disampaukan oleh O Sullivan dalam Geography of Defence ini menandaskan betapa pentingnya aspek-aspek atau fenomena geografi memengaruhi aktivitas dan kualitas pertahanan. Dalam konteks geography of defence maka lokus basis pertahanan biasanya adalah kota/perkotaan, karena kawasan ini merupakan pusat atas aktivitas, baik orang, ekonomi, politik, maupun pemerintahan. Hal ini terdapat di dalam IKN.
Secara singkat, dalam konteks Geography of Defence terdapat dua komponen yang harus diperhatikan dalam menjadikan IKN sebagai kubu pertahanan, yaitu komponen fisik dan komponen non fisik.
Komponen fisik akan berkaitan dengan medan fisik yang dapat berupa topografi, relasi spasial, geologi, vegetasi sampai pada cuaca dan iklim. Sedangkan komponen non fisik dapat meliputi keadaan sosial, politik, budaya adat istiadat, struktur soal, bahasa/komunikasi, maupun agama. Keduanya merupakan sumber referensi penting yang harus dicermati, dipahami dan senantiasa dianalisis guna menunjang penyelenggaraan pertahanan strategis teritorial IKN.
Baca juga : Menyempurnakan Ibukota Nusantara
Dengan memerhatikan aspek geografi pertahanan maka dalam optik pendekatan taktikal militer, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, bisa dikatakan menguntungkan secara operasional dan taktis jika dibandingkan di Pulau Jawa.
Untuk doktrin pertahanan Indonesia yang defensif (bertahan), kondisi hutan lebat serta berbagai rintangan alam berupa sungai-sungai besar dan pegunungan di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia bisa sangat menguntungkan. Keberadaannya yang di tengah-tengah NKRI juga memudahkan dalam mengonsentrasikan kekuatan militer.
Perhitungan-perhitungan atas medan IKN itu dapat dianalisis berdasarkan lima aspek taktikal medan yang meliputi: Medan kritis (Critical Terrain /Key Terrain); Lindung tinjau dan lindung tembak (Cover and concealment); Lapang tinjau dan lapang tembak (Observation and Field of Fire); Jalan pendekat (Avenue of Approach); dan Rintangan (Obstacles).
Hasil kajian Bappenas dari aspek sosial dua IKN yaitu di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajem Paser Utara menunjukkan bahwa secara sosial keduanya memiliki budaya yang terbuka terhadap pendatang.
Kemanunggalan adalah kunci
Hasil kajian Bappenas dari aspek sosial dua IKN yaitu di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajem Paser Utara menunjukkan bahwa secara sosial keduanya memiliki budaya yang terbuka terhadap pendatang. Dengan kondisi sosial-budaya seperti ini maka kerentanan untuk terjadinya konflik horizontal menjadi lebih kecil. Ini tentu hal yang baik/menguntungkan khususnya jika dilihat dalam konteks pembinaan teritorial yang dilakukan dapat dilakukan oleh TNI-AD.
Namun, apapun kondisinya TNI-AD senantiasa memiliki komitmen dan profesionalitas dalam menjaga kedaulatan dan integritas NKRI.
Pendekatan pertahanan TNI AD pada IKN selain memperhatikan aspek fisik (medan), pastinya juga memerhatikan faktor sosial budaya. Kedekatan TNI AD dan rakyat melalui aktivitas sosial dan budaya pada kenyataannya memberikan signifikansi dalam penyelenggaraan ketahanan wilayah.
Ini adalah kunci dari pendekatan teritorial TNI AD di mana semua masyarakat bisa didekati dan dibina secara manusiawi, menghindari sekecil mungkin pemberian label lawan/musuh, tetapi semua kawan dan saudara. Hal ini tentu selaras dengan konsep IKN yang mengusung nilai kota yang humanis, modern, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Mengingat bahwa IKN itu sebagai center of gravity yang harus dilindungi dan sebagai wilayah vital pertahanan, maka peran TNI AD menjadi sangat strategis dalam konteks pertahanan teritorial. Kompleksitas yang biasanya akan muncul pada center of gravity sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman yang mesti disikapi. TNI AD yakin, melalui semangat kemanunggalan dengan rakyat maka segala ancaman yang ditimbulkan dari kompleksitas sosial dapat diantisipasi dengan baik.
TNI AD yakin, melalui semangat kemanunggalan dengan rakyat maka segala ancaman yang ditimbulkan dari kompleksitas sosial dapat diantisipasi dengan baik.
Selain itu, perkembangan teknologi juga harus disikapi dalam penyelenggaraan pertahanan khusus di IKN. Kita ketahui bersama bahwa ancaman nirperang di era sekarang telah semakin nyata dalam bentuk intoleransi maupun radikalisme. Narasi dominan atas intoleran dan radikalisme telah menyeruak dalam ruang-ruang digital yang penetrasinya dapat menyentuh siapa saja.
Selain, itu ancaman proxy war maupun digital war juga menjadi ancaman saat ini dan masa depan dalam merongrong kedaulatan dan integritas NKRI. Menyikapi ini TNI AD berpandangan konstruktif dengan membangun kapasitas institusi dan SDM yang adaptif dan menguasai pertahanan siber.
IKN sebagai konsep ibu kota yang modern pada gilirannya akan sangat erat kaitannya dengan dunia digital. Aspek digitalisasi di segala bidang, menuntut adanya kemampuan untuk menjaga “kedaulatan digital” lewat penyelenggaraan pertahanan siber yang profesional.
Akhirnya saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyongsong terbentuknya IKN baru secara positif dan konstruktif, agar bisa semakin memperkuat persatuan, kemajuan, kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kemanunggalan TNI AD bersama rakyat membangun bangsa, maka TNI AD akan semakin solid dan profesional sebagai alat negara untuk menjaga kedaulatan dan integritas NKRI.
Dudung Abdurachman Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
