Kegiatan Masyarakat Dilonggarkan Lagi, tetapi Tetap Disiplinkan Prokes
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meminta masyarakat tidak panik dengan penularan Covid-19 galur omicron. Sebab, omicron hanya dua kali lebih parah dari flu. Proporsi pasien rawat inap juga lebih rendah.
Oleh
NINA SUSILO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kendati laju penularan kasus Covid-19 galur Omicron belum menunjukkan penurunan signifikan, pemerintah mulai melonggarkan kegiatan masyarakat. Pintu-pintu masuk internasional bagi WNI dan WNA juga mulai dibuka di Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, serta pelabuhan di Bali.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak panik dengan laju penularan Covid-19 galur Omicron. Sebab, Omicron disebut hanya dua kali lebih parah dari flu. Selain itu, proporsi pasien yang dirawat inap juga dinilai jauh lebih rendah ketimbang masa penyebaran galur Delta.
Oleh karena itu, dalam keterangan seusai rapat terbatas mengenai PPKM virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (14/2/2022), Luhut mengatakan pemerintah tidak akan menginjak rem terlalu dalam. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan sektor kesehatan dan ekonomi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 yang diterapkan pun disesuaikan.
Para pegawai yang bekerja dari kantor (WFO) diubah dari 25 persen tetap menjadi 50 persen pekan ini. Aktivitas seni budaya, fasilitas masyarakat, fasilitas umum, tempat kesenian, dan tempat wisata bisa dihadiri 50 persen dari kapasitas ruang.
”Pedagang pinggir jalan sampai pekerja seni wayang dan aktor dapat tetap beraktivitas dan tidak perlu dirumahkan, tapi harus menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin,” tutur Luhut.
Pedagang pinggir jalan sampai pekerja seni wayang dan aktor dapat tetap beraktivitas dan tidak perlu dirumahkan, tapi harus menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.
Pemerintah daerah juga diminta lebih berhati-hati dan bertindak secara humanis dalam mendorong penerapan protokol kesehatan. Memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dinilai lebih penting daripada sekadar membubarkan kerumunan.
Selain itu, warga juga diminta segera mengikuti vaksinasi dosis pertama, kedua, maupun dosis penguat (booster). Luhut menambahkan, ketersediaan vaksin untuk masyarakat sangat cukup.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan, 60 persen lebih pasien Covid-19 yang meninggal belum menerima vaksin baik dosis pertama atau dosis kedua. Sebanyak 60 persen pasien yang dirawat di ICU dengan gejala berat juga belum divaksin baik dosis pertama atau dosis kedua.
Karena itu, Budi meminta pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mempercepat vaksinasi. Pengaturan mengenai PPKM level 3 yang disesuaikan ini akan ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbit Senin (14/2/2022) ini.
Penyesuaian lainnya adalah kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Mulai pekan depan, lanjut Luhut, PPLN baik WNA maupun WNI yang sudah mendapatkan vaksin dosis penguat cukup menjalani karantina selama tiga hari. Namun, tes PCR tetap harus dilakukan baik saat kedatangan maupun saat akan meninggalkan karantina.
Kalau situasi terus membaik, pemerintah merencanakan 1 Maret atau lebih awal, lama karantina diturunkan jadi tiga hari untuk seluruh PPLN.
Selain itu, selepas karantina, PPLN juga diminta tetap menjalani tes PCR secara mandiri di hari kelima. Hasilnya dilaporkan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. ”Kalau situasi terus membaik, pemerintah merencanakan 1 Maret atau lebih awal lama karantina diturunkan jadi tiga hari untuk seluruh PPLN,” kata Luhut.
Selain itu, bila laju penularan terkendali, 1 April mendatang karantina terpusat bagi PPLN bisa dihapus. Namun, Luhut menegaskan hal ini sangat bergantung pada situasi pandemi dan pengendalian penyebaran kasus Covid-19.
Pintu masuk internasional juga dilonggarkan. Bandara Juanda Surabaya akan menjadi pintu masuk jemaah umrah dan lainnya serta WNA dan WNI dari luar negeri. Bandara Ngurah Rai juga akan menjadi pintu masuk internasional baik WNA dan WNI yang bukan pegawai migran Indonesia (PMI). Selain itu, pelabuhan di Bali juga kembali dibuka untuk wisatawan yang datang melalui kapal pesiar dan lainnya.
Lampaui kasus Delta
Secara umum, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui enam provinsi sudah melampaui angka puncak kasus delta. Keenam provinsi ini adalah DKI, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
Enam provinsi sudah melampaui angka puncak kasus delta. Keenam provinsi ini adalah DKI, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
Kendati laju penularan cukup tinggi, angka hunian rumah sakit dinilai masih rendah. Sejauh ini, rasio hunian rumah sakit (BOR) masih 30 persen dari masa puncak penularan galur Delta. Sampai saat ini, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit hanya 27.000-an di seluruh Indonesia. Kapasitas tempat tidur isolasi di Indonesia bisa mencapai 120.000 unit.
Adapun di luar Jawa Bali, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, jumlah kasus masih relatif rendah atau 13,9 persen dari keseluruhan kasus nasional. Namun, kemungkinan kenaikan kasus masih bisa terjadi dalam dua sampai tiga minggu ke depan. Sebab, laju penularan dan penambahan kasus di luar Jawa dan Bali diakui memang lebih lambat dari Jawa dan Bali.
Namun, masih banyak wilayah yang belum memenuhi target vaksinasi di luar Jawa dan Bali baik cakupan vaksinasi lansia maupun cakupan dosis pertama dan kedua. Oleh karenanya, PPKM di luar Jawa dan Bali diperpanjang pada 15-28 Februari. Status PPKM kebanyakan kabupaten/kota di luar Jawa Bali juga dinaikkan. Hal ini, kata Airlangga, untuk mempersiapkan kemungkinan kenaikan penularan kasus Omicron dalam dua-tiga pekan ke depan.
Kendati demikian, koridor gelembung wisata (travel bubble) Batam, Bintan, dan Karimun tetap akan dilakukan. Pada 18 Februari akan mulai masuk kapal feri untuk wilayah-wilayah ini. Selain itu, penyelenggaraan uji pramusim MotoGP di KEK Mandalika juga dinilai aman dan lancar. Kendati ada 15 WNA yang positif, kata Airlangga, semua tidak bergejala dan sudah menjalani isolasi.
Secara terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta supaya penerapan PPKM dilanjutkan karena penyebaran Covid-19 masih meningkat. Pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kasus juga perlu memperkuat pengetesan, penelusuran, dan perawatan. Pemerintah diharapkan juga memperkuat layanan fasilitas kesehatan khususnya pada faskes rujukan Covid-19. Jumlah tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, lanjut Bambang, perlu ditambah.