DPR Targetkan Pengesahan RUU Ibukota Negara Januari Ini, IPC Nilai Terburu-buru

Pansus DPR kebut pengesahan RUU Ibukota Negara pada Januari 2022 ini. Indonesia Parliamentary Center pun ingatkan agar DPR tidak terburu-buru dan petik pengalaman UU Cipta Kerja yang dinilai cacat formal oleh MK.

KOMPAS/SUCIPTO

Seorang supir truk sedang memperbaiki posisi bendera merah putih di Jalan Samboja-Sepaku yang terletak di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). Di hari yang sama, Presiden Jokowi mengumumkan lokasi yang paling cocok sebagai ibu kota baru adalah sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.

JAKARTA, KOMPAS – Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara menargetkan pengesahan RUU itu menjadi UU dapat dilakukan pada Januari 2022.  Namun, Indonesia Parliamentary Center atau (IPC) menilai, penyelesaian RUU IKN  terkesan terburu-buru, sementara banyak aspek yang mestinya didalami, sekaligus dimintakan pendapatnya kepada publik.

“Kita memang ingin cepat, pemerintah ingin cepat juga, dan sepertinya ada kemauan agar bulan Januari diselesaikan di tingkat II. Jadi pembicaraan tingkat II, kalau sesuai dengan target, di tanggal 18 Januari 2022. Raker diagendakan pada 13 Januari 2022,” kata Saan Mustopa, Wakil Ketua Pansus RUU IKN dari Fraksi Nasdem, Rabu (5/1/2022) di Jakarta.

TANGKAPAN LAYAR TV PARLEMEN

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, Kamis (16/9/2021) di Jakarta. Rapat kali ini juga belum mencapai kata sepakat soal tahapan Pemilu 2024, karena ada pertimbangan efisiensi anggaran dan pemunduran hari pemungutan suara yang diusulkan oleh pemerintah

Saan mengatakan, saat ini draf RUU IKN telah sampai di tim perumus dan tim sinkronisasi, sehingga telah memasuki tahapan akhir pembahasan. Jika sesuai dengan jadwal, RUU itu akan diketok awal tahun ini. Sebelum dimintakan persetujuan melalui rapat paripurna, Saan mengatakan dalam waktu dekat juga akan dilakukan konsultasi kepada publik melalui kunjungan ke sejumlah kampus di Sumatera Utara dan Makassar. Pansus juga akan melakukan kunjungan lapangan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Direktur IPC Ahmad Hanafi mengatakan, penyelesaian RUU IKN itu terkesan terburu-buru, sementara banyak aspek yang mestinya didalami, sekaligus dimintakan pendapatnya kepada publik.

Baca Juga: Persiapan Ibukota Negara Baru Berlanjut

“Memindahkan Ibu Kota kan bukan hanya aspek teknis semata, tetapi ada pertimbangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya, yang mestinya ini didalami dulu. Tidak kemudian pembahasannya sedemikian cepat, sementara publik masih belum banyak mengerti substansi apa yang ditawarkan di dalam draf RUU itu,” katanya.

“Memindahkan Ibu Kota kan bukan hanya aspek teknis semata, tetapi ada pertimbangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya, yang mestinya ini didalami dulu.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Suasana Catatan Akhir Tahun 2018 di Jakarta, Jumat (21/12/2018). Hadir sebagai pembicara (dari kiri ke kanan) Direktur Eksekutif Institute Essentials Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, dan Direktur Eksekutif IPC Ahmad Hanafi

Jangan ulang kesalahan UU Cipta Kerja

Pelibatan partisipasi publik yang sungguh-sungguh menjadi suatu kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Tidak hanya oleh DPR, tetapi juga pemerintah.

Hanafi berharap DPR lebih bijak dalam membahas RUU IKN ini, sehingga tidak mengulangi kesalahan seperti dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Berbasis pada pengalaman itu, pelibatan partisipasi publik yang sungguh-sungguh menjadi suatu kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Tidak hanya oleh DPR, tetapi juga pemerintah.

Baca Juga: Petik Pelajaran dari Cacat Formil UU Cipta Kerja

Dalam pembahasan RUU IKN ini, DPR sebelumnya telah mengesahkan 56 anggota DPR sebagai anggota pansus, 7 Desember 2021. Jumlah itu kemudian direvisi pada rapat paripurna penutupan masa sidang II 2021/2022 menjadi 30 orang. Jumlah itu kembali sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Tatib mengatur jumlah anggota dan pimpinan pansus maksimal 30 orang.

Sementara itu, atas rencana pengesahan RUU IKN, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan penolakannya. Anggota pansus dari PKS, Hamid Noor Yasin, mengatakan, masih banyak persoalan dalam pemindahan ibu kota, termasuk dengan tragedi banjir di calon lokasi IKN. Hal lainnya ialah situasi pandemi seharusnya membuat pemerintah lebih fokus pada penanganan pandemi, daripada memindahkan ibu kota.