Mantan Pegawai KPK Resmi Jadi ASN Polri di Hari Antikorupsi Sedunia

Sebanyak 44 mantan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dilantik menjadi ASN di lingkungan Polri, Kamis (9/12/2021), tepat pada Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2021.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Sebanyak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melambaikan tangan pamitan di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan resmi dipecat per 30 September 2021 ini aksi damai dari Gedung Merah Putih KPK menuju Gedung C1 KPK. Mereka mendirikan Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57 Institute) yang menjadi wadah untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia bakal merombak Direktorat Tindak Pidana Korupsi setelah resmi mengangkat 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Polri, tepat pada Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis (9/12/2021). Untuk memperkuat upaya melawan rasuah, Dittipidkor akan diubah menjadi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas yang terdiri dari divisi pencegahan, kerja sama, serta penindakan.

Pelantikan 44 mantan pegawai KPK menjadi ASN di lingkungan Polri digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis sore. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasety  mengatakan, 44 mantan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan  telah menerima Surat Keputusan Kapolri yang berisi nomor induk pegawai. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Dengan demikian, mereka telah resmi menjadi aparatur sipil negara di Polri.

”Di dalam surat keputusan itu sudah ada tentang penempatan-penempatan yang nanti akan diisi, jabatan mana (yang akan diisi) dari 44 orang ini,” kata Dedi.

Dari 57 mantan pegawai KPK yang menjadi tawaran menjadi ASN Polri, hanya 44 orang yang menyatakan kesediannya.  Mereka telah mengikuti uji kompetensi untuk menjadi ASN Polri pada Selasa (7/12/2021) lalu.

DOKUMENTASI HUMAS POLRI

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo (tengah)

Dedi mengatakan, setelah menerima surat keputusan, mereka akan mengikuti pendidikan selama 14 hari di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Polri di Bandung. Kemudian, pada 1 Januari 2022, mereka akan diambil sumpah untuk kemudian ditempatkan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan kompetensi.

"Pusdikmin itu hanya tempatnya saja. Yang menyelenggarakan pendidikan, kurikulum dan tenaga pendidik berasal dari Lembaga Administrasi Negara,” kata Dedi.

Baca Juga: Polri Resmi Rekrut 57 Mantan Pegawai KPK Menjadi ASN

Dalam amanatnya, Kapolri Listyo mengharapkan, 44 ASN baru itu berperan aktif memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan budaya antikorupsi. ”Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi. Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik,” katanya.

DOKUMENTASI HUMAS POLRI

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat menutup pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) Polri Dikreg ke-61, dan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-66 di Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021).

Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki,  Kapolri optimistis 44 mantan pegawai KPK itu  memperkuat institusi Polri dalam pemberantasan korupsi. Para ASN baru itu juga diharapkan berperan dalam melakukan perubahan pola pikir, memberikan pendampingan, melakukan upaya pencegahan, dan penangkalan korupsi. Bahkan, bila diperlukan, turut membantu dalam kerja sama internasional  untuk menelurusi dan mengembalikan asset hasil korupsi.

Untuk memperkuat upaya memberantas korupsi, Polri memutuskan untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas. ”Saat ini kami sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas.  Di dalamnya nanti berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerja sama sampai dengan penindakan,” ujar Listyo.

Sementara Dedi menjelaskan, saat ini para mantan pegawai KPK tersebut menjadi  pegawai fungsional di satuan kerja Mabes Polri. Ke depan,  mantan pegawai KPK akan ditempatkan dalam divisi-divisi Kortas sesuai kompetensinya.

Saat ini kami sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas.  Di dalamnya nanti berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerja sama sampai dengan penindakan

Secara terpisah, mantan pegawai KPK Yudi Purnomo berjanji akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diamanatkan Kapolri  Yudi pun mengaku bersemangat karena ditempatkan di bidang yang sesuai dengan kompetensinya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mengapresiasi pelantikan 44 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri. Menurut dia, hal yang mesti dipikirkan ke depan adalah kelanjutan setelah mereka dilantik.

”Hal yang penting Kapolri membentuk satuan tugas khusus di bawah pengawasan langsung oleh Kapolri. Satgas itu tugasnya memetakan ulang potensi korupsi di tubuh Polri untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri,” kata Kurnia.

Kompas/Hendra A Setyawan

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (11/6/2021). ICW melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Pengawas KPK.

Dengan adanya satgas tersebut, menurut Kurnia, kontribusi para mantan pegawai KPK dalam pemberantasan korupsi akan semakin terlihat. Meski demikian, Kurnia mengingatkan, meski mereka telah resmi menjadi ASN Polri, bukan berarti persoalan tes wawasan kebangsaan dapat dianggap selesai.

Baca Juga: Komnas HAM: Ada 11 Bentuk Pelanggaran HAM dalam Asesmen TWK KPK

Kurnia menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak bisa lepas tangan terhadap rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI. Sebaliknya, Presiden tetap harus menindaklanjuti rekomendasi dari kedua lembaga tersebut. ”ICW akan tetap mengadvokasi sampai ada tindak lanjut dari Presiden,” tuturnya.