Wapres Amin: Tantangan FKUB Menjaga Kerukunan Kian Berat

Wapres Amin, pada Konferensi FKUB di Tomohon, Sulawesi Utara, mengingatkan, tantangan yang dihadapi FKUB menjaga kerukunan antarumat beragama di era digital ini kian berat. Dibutuhkan penanganan untuk mengatasinya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, tampak dari jauh, saat memberi sambutan pada konferensi pers seusai pembukaan Konferensi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ke-VI dan Pekan Kerukunan Internasional serta Pencanangan Kota Tomohon sebagai Kota Toleransi, di Tomohon, Sulawesi Utara, (Jumat (19/11/2021).

TOMOHON, KOMPAS — Tantangan yang dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama makin berat, termasuk dalam mencegah keterbelahan antarumat beragama di era digital. Sikap-sikap positif para pendiri bangsa yang memiliki empati, toleran, tidak egois, dan lebih mengedepankan kepentingan bersama dibanding kelompok masing-masing mesti diteladani.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberi sambutan pada konferensi pers sesuai pembukaan Konferensi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ke-VI dan Pekan Kerukunan Internasional serta Pencanangan Kota Tomohon sebagai Kota Toleransi, di Tomohon, Sulawesi Utara, (Jumat (19/11/2021).

Pada kesempatan tersebut Wapres menuturkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki perbedaan latar belakang agama, suku, adat, dan budaya. Para pendiri bangsa atau founding fathers telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan kesepakatan atau konsensus nasional.

Kesepakatan tersebut dapat terwujud karena setiap pendiri negara memiliki rasa empati, toleran, dan tidak egois, serta lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompoknya masing-masing. ”Sikap-sikap positif ini harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara demi tetap berlangsungnya keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia yang harus kita wariskan kepada generasi sesudah kita, khususnya kalangan milenial, generasi Z, dan generasi yang lebih belia lagi,” kata Wapres Amin.

Wapres Amin pun menuturkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Sebagai masyarakat yang beragama, seluruh warga harus menjaga kerukunan antarumat beragama karena hal itu merupakan unsur utama bagi terciptanya kerukunan nasional.

”Kerukunan umat beragama tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus senantiasa kita jaga dan kita pelihara. Untuk itulah,  majelis-majelis agama bersama pemerintah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang tugas utamanya adalah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, baik dalam bentuk dialog maupun mediasi, untuk mencegah terjadinya konflik atau menyelesaikan perselisihan,” katanya.

Kerukunan umat beragama tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus senantiasa kita jaga dan kita pelihara.

Wapres Amin pun memberikan apresiasi atas peran dan kontribusi FKUB sebagai media yang sangat efektif dalam membangun kerukunan serta sekaligus menyelesaikan perselisihan atau konflik berlatar belakang agama. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi FKUB sekarang ini tidak berarti tidak ada, bahkan tantangan semakin berat.

”Saat ini, kita memasuki era digital yang serba canggih yang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat. Di antara informasi itu ada yang bersifat positif, tetapi ada yang sifatnya negatif, termasuk isu-isu yang dapat menimbulkan konflik antarumat beragama, antara lain, melalui narasi konspiratif dan berita bohong atau hoaks,” ujar Wapres Amin.

Baca juga : ”Dark Social” ketika Media Sosial Menjadi Sumber Berita

Wapres Amin menuturkan, berita bohong itu berkembang lebih cepat seperti deret ukur dibandingkan dengan berita bersifat konfirmatif atau pelurusan berita yang seperti deret hitung. Disamping itu, sisi negatif dari teknologi informasi berbasis digital ini adalah memiliki kemampuan yang disebut dengan kurasi algoritma.

Kurasi algoritma ini menggiring setiap orang atau kelompok orang meyakini hanya terhadap informasi yang dipasok dari kelompoknya sebagai kebenaran, sementara kelompok lain berpedoman pada kebenaran yang diyakini kelompoknya sendiri. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbelahan sosial, yang, dalam hal ini, keterbelahan antarumat beragama.

”Ini adalah salah satu tantangan yang harus dijawab oleh FKUB agar kerukunan umat beragama tetap terjaga dan terpelihara. Saya mengharapkan forum ini juga membahas tantangan tersebut secara mendalam serta menyiapkan langkah antisipasinya,” kata Wapres Amin.

Pada kesempatan tersebut Wapres Amin memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Asosiasi FKUB Indonesia dan FKUB Sulawesi Utara sebagai panitia penyelenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan acara tersebut.

Kegiatan ini dinilai sangat penting sebagai forum penguatan FKUB serta saling tukar pengalaman dan informasi antar-FKUB tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan dapat makin memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia dan sekaligus memberikan inspirasi bagi kerukunan umat beragama di dunia. ”Dan, saya juga menyampaikan apresiasi karena pertemuan seperti ini telah berkali-kali diselenggarakan atas inisiatif para pengurus FKUB provinsi,” ujar Wapres Amin.

Kontraradikalisasi

Pemerintah pun berupaya meminimalkan penyebaran paham radikal di kalangan masyarakat dengan kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Upaya ini akan terus diintensifkan dari pusat sampai daerah dengan melibatkan semua lembaga dan instansi serta para tokoh agama. Hal ini berada dalam satu kesatuan kegiatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

”Pertama, tentu, kontraradikalisasi. (Hal ini) karena sudah terjadi proses radikalisasi, (maka) kita (melakukan) radikalisasinya,” kata Wapres Amin saat menjawab pertanyaan pada konferensi pers sesuai pembukaan acara tersebut.

Menurut Wapres Amin, upaya kedua adalah melakukan deradikalisasi, yakni mengembalikan mereka yang sudah terpapar paham radikal dengan berbagai metode. Apabila disimpulkan bahwa radikalisme tersebut terjadi oleh paham keagamaan yang keliru, hal itulah yang harus dibetulkan. ”Tapi, (kalau radikalisme itu terjadi akibat) masalah-masalah ekonomi, tentu masalah ekonominya yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Demikian pula perbaikan terkait ketidakadilan harus dilakukan apabila radikalisme terjadi akibat persoalan tersebut. ”Pemahaman-pemahaman (radikal) ini yang harus diluruskan, karena itu sudah menjadi kesepakatan, bahwa ini ditangani secara masif dari mulai sejak kecil, sedini mungkin, supaya mereka tidak terprovokasi,” kata Wapres Amin.

Baca juga : Tokoh Agama Berperan Menumbuhkan Toleransi

Kompas

Ilustrasi Deradikalisasi

Upaya kontraradikalisasi dan deradikalisasi ini melibatkan semua lembaga dan instansi. ”Sebab, ada di pendidikan, kementerian agama, sosial, hingga BUMN (badan usaha milik negara). Ada di mana-mana. (Oleh) karena itu, semua lembaga ini korlapnya adalah Badan (Nasional) Penanggulangan Terorisme. Itu menjadi satu kesatuan, kegiatan bersama,” ujar Wapres Amin.

Hal yang juga penting adalah upaya minimalkan penyebaran paham radikal melalui wahana media sosial. ”Maka, Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) itu mempunyai peran strategis, merupakan satu kesatuan dari seluruh jajarannya. Ini yang sudah kita lakukan,” ujar Wapres Amin.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menuturkan, acara Konferensi Nasional FKUB ke-VI dan Pekan Kerukunan Internasional tersebut memiliki empat tujuan. ”Satu, mewujudkan semangat hidup bersama Torang Samua Ciptaan Tuhan dengan mengembangkan modernisasi agama, toleransi antarumat beragama, untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan berkeadilan,” katanya.

Hal yang juga penting adalah upaya minimalkan penyebaran paham radikal melalui wahana media sosial.

Kedua, mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antarumat beragama di dunia internasional. Tiga, memperkenalkan budaya dan tradisi hidup religi di Indonesia. ”Dan, menciptakan dialog internasional lintasbudaya ataupun antarumat beragama dalam rangka mewujudkan semangat hidup rukun dan damai,” kata Olly.

Sekretaris Jenderal Asosiasi FKUB Indonesia Taslim Syahlan saat menyampaikan laporan menuturkan bahwa pengurus FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/kota seluruh Indonesia berkumpul di Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan konferensi nasional Asosiasi FKUB ke-VI. ”Saya laporkan pula bahwa berkenan hadir kawan-kawan pengurus FKUB seluruh Indonesia berjumlah 1.800 orang. Namun, karena kepatuhan kami terhadap protokol kesehatan, yang masuk ke ruangan ini kami batasi hanya 800 orang,” katanya.

Taslim menuturkan, ada beberapa hal yang nanti akan dikuatkan dalam konferensi nasional. Hal tersebut, antara lain, pengurus FKUB provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia akan meneguhkan tekad untuk terus menguatkan pentingnya kerukunan umat beragama di seluruh wilayah Tanah Air.