Hadapi Tahun Politik, Jenderal Andika Diminta Jaga Netralitas TNI

Godaan untuk menduduki jabatan politik kian besar, terutama karena menjelang pilkada serentak nasional 2024, kepala/wakil kepala daerah akan berakhir masa jabatannya. Jabatan itu akan diisi oleh penjabat kepala daerah.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa (duduk depan) berbincang dengan anggota DPR seusai Rapat Paripurna DPR menyetujui Andika menjabat Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Jenderal Andika Perkasa yang pada Rabu (17/11/2021) siang ini akan dilantik Presiden Joko Widodo menjabat Panglima TNI diharapkan bisa memastikan netralitas TNI menghadapi tahun politik, di samping juga melanjutkan reformasi di internal TNI. Delapan program prioritas yang menjadi visi dan misi Andika diyakini dapat tercapai karena dipandang realistis dan tidak muluk-muluk dalam 13 bulan masa jabatannya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Panglima TNI yang baru harus bisa memastikan posisi TNI sebagai alat pertahanan negara. Bukan alat pemerintah yang berkuasa, apalagi condong pada kekuatan politik partisan.

”Karena biasanya yang menarik TNI dalam ranah politik praktis adalah elite politik,” kata Usman di Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Usman juga menggarisbawahi perlunya TNI tidak lagi berpolitik praktis, berbisnis, atau menduduki jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan sipil. Godaan untuk menduduki jabatan politik itu kian besar, terutama karena menjelang pemilu kepala daerah (pilkada) serentak nasional 2024, kepala/wakil kepala daerah akan berakhir masa jabatannya. Jabatan itu kemudian akan diisi oleh penjabat kepala daerah.

Baca juga: Cerita tentang Jenderal Andika

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid

Selain itu, menurut Usman, meskipun telah banyak perubahan di sektor militer, upaya untuk mewujudkan TNI dengan paradigma reformasi yang sepenuhnya masih belum berakhir, bahkan masih jauh.

Upaya untuk mewujudkan TNI dengan paradigma reformasi yang sepenuhnya masih belum berakhir, bahkan masih jauh.

”Reformasi dan demokratisasi yang identik dengan demiliterisasi masih memperlihatkan resistensi dari kalangan elite sipil dan militer yang cenderung berpikir konservatif. Padahal, demiliterisasi kehidupan sosial politik adalah syarat bagi demokratisasi,” ujarnya.

Pendiri Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, jika mengacu pada ketentuan UU TNI yang berlaku, Andika akan menjabat maksimal hanya 13 bulan. Delapan fokus yang dipaparkan Andika saat uji kelayakan dan kepatutan sebagai Panglima TNI di Komisi I DPR sudah meliputi agenda pembinaan organisasi dan sumer daya manusia, pemantapan integritas dan kompetensi prajurit, serta menyangkut kelangsungan operasional dan interoperabilitas trimatra terpadu.

”Menurut saya, hal-hal yang hendak diprioritaskan oleh Andika itu sangat berpeluang untuk membawa perubahan positif dan menjadi pijakan bagi Panglima TNI berikutnya sekaligus juga menunjukkan kesinambungan dengan agenda-agenda yang sudah dijalankan oleh Panglima Hadi Tjahjanto,” katanya.

Kompas

Pendiri Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi.

Khairul mengatakan, untuk merealisasikan agendanya itu, Andika tinggal mendiskusikan dukungan anggaran saja dengan Kementerian Pertahanan dan DPR agar misi-misi tersebut dapat dijalankan secara optimal di 2022.

Namun, Khairul mengingatkan, transformasi menjadi kekuatan pertahanan yang efektif, profesional, dan disegani itu jelas bukan kerja satu malam. Itu adalah agenda berkelanjutan yang harus dijalankan oleh siapapun Panglima TNI, tahun demi tahun.

”Karena kekuatan pertahanan itu sifatnya dinamis dan harus responsif terhadap setiap potensi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam,” katanya.

Baca juga: Jalan Mulus Jenderal Andika Perkasa

Dalam konteks ini, semua upaya, kata Khairul, harus selalu selaras dan merupakan implementasi dari visi-misi presiden, kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pertahanan, serta rencana strategis yang mengacu pada pencapaian kekuatan pokok minimum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dirumuskan oleh Kemenhan.