Wapres Minta Pemerintah Pusat-Daerah Mitigasi Bencana akibat Cuaca Ekstrem
”Saya mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk melakukan berbagai upaya mitigasi dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem ini,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menyikapi terjadinya cuaca ekstrem, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau segenap jajaran pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah untuk melakukan upaya mitigasi bencana sejak dini. Tingkat keparahan bencana akibat cuaca ekstrem ini, menurut Wapres Amin, semakin meningkat akibat kerusakan lingkungan.
Wapres Amin menyebut serentetan bencana akibat cuaca ekstrem, seperti banjir, longsor, dan badai tropis, yang telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. ”Terjadi banjir bandang di Batu (Jawa Timur), banjir di Pacitan (Jatim), banjir di Sintang (Kalimantan Barat), genangan air di Jakarta, dan di beberapa tempat karena adanya curah hujan yang tinggi,” ujar Wapres Amin melalui tayangan video, Kamis (11/11/2021).
Mengutip pengumuman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Wapres menambahkan, saat ini sedang terjadi anomali perubahan suhu di perairan Samudra Pasifik akibat pemanasan global yang disebut sebagai fenomena La Nina. Fenomena La Nina ini turut berdampak pada meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia yang mencapai 20 persen hingga 70 persen di atas normal.
Akibat La Nina, timbullah bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan badai tropis. ”Saya mengingatkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Secara umum kita mengetahui bahwa musim hujan akan datang setiap bulan Oktober. Namun, tahun ini sejak awal BMKG telah memperingatkan kita akan curah hujan yang jauh lebih tinggi,” tambah Wapres Amin.
Curah hujan yang tinggi ini diprediksi akan masih terus terjadi sepanjang bulan November 2021 hingga Januari 2022. ”Menurut BMKG sedang terjadi anomali perubahan suhu di perairan Samudra Pasifik yang disebabkan oleh pemanasan global. Salah satu anomali perubahan suhu adalah menurunnya suhu air laut di Samudra Pasifik yang disebut sebagai fenomena La Nina,” ujar Wapres Amin.
Menurut Wapres Amin, tingkat keparahan bencana hidrometeorologi semakin meningkat dengan terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai serta terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar aliran sungai. ”Saya mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk melakukan berbagai upaya mitigasi dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem ini,” tambahnya.
Seluruh jajaran pemerintah diminta melakukan perencanaan mitigasi dengan lebih baik. Apalagi, peringatan dari BMKG ini telah diberikan jauh sebelum terjadi bencana. Upaya penanggulangan jangka panjang perlu dilakukan, seperti konservasi tanah dan air di hulu sungai melalui penghijauan daerah aliran sungai serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Penanggulangan jangka pendek juga harus sudah mulai dilakukan dari sekarang. Masyarakat diajak bergotong royong menanggulangi bencana. Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem belum sepenuhnya bisa diprediksi dengan tepat.
”Kita sebagai bangsa pembelajar hendaknya menjadikan pengalaman bencana pada masa ini sebagai pelajaran penting dan berharga buat kita semua,” kata Wapres Amin.
Pembangunan berkelanjutan
Dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders yang diikuti secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/11/2021), Presiden Joko Widodo juga berbicara tentang dampak perubahan iklim. Pada sesi yang mengangkat topik inklusivitas dan keberlanjutan, Presiden Jokowi menyebut meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Menurut Presiden Jokowi, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan. ”Konservasi hutan dan kekayaan laut serta transformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif,” jelasnya.
Presiden Jokowi menambahkan, dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang. Kepala Negara juga menekankan bahwa Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting.
Proyek prioritas Indonesia antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya. ”Untuk itu, kami mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk makin banyak bersinergi dan memanfaatkan peluang yang besar di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Wapres Amin juga memantau perkembangan dan penanganan banjir bandang di Desa Sumber Brantas dan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang terjadi pada Kamis (4/11/2021) dengan menelepon Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
”Ini memang karena hujannya lebat sekali, satu jam lebih dengan curah hujan sangat besar, yang kemudian membawa pohon-pohon yang sudah lama kering di hutan-hutan itu ke bawah,” kata Dewanti.
Menanggapi hal tersebut, Wapres menyampaikan simpatinya kepada korban musibah banjir bandang. Wapres juga memerintahkan kepada Kementerian Sosial untuk mengambil langkah sigap dan cepat guna menangani bencana yang terjadi sehingga tidak terjadi dampak yang lebih buruk. ”Supaya Kementerian Sosial mengambil langkah-langkah untuk (menangani),” tegas Wapres.
Dalam percakapan telepon dengan Risma, Wapres meminta untuk sigap menangani banjir di Kota Batu, Jawa Timur, dan di Jalan Sintang-Melawi, Kalimantan Barat. Risma pun menyatakan kesiapannya untuk menangani bencana yang terjadi dan akan melaporkan kondisi terkini perkembangan hasil dari lokasi banjir.