Tak Mudah bagi Presiden Jokowi Mencari Formulasi Ideal ”Reshuffle”

Hadirnya orang-orang baru berkompetensi baik amat dibutuhkan untuk memastikan kinerja pemerintahan membaik di sisa waktu tiga tahun pemerintahan Jokowi-Amin. Namun, tak mudah bagi Presiden mencari formulasi ”reshuffle”.

SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan yang baik untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya. Namun, pilihan untuk mengubah komposisi kabinet atau reshuffle memerlukan formulasi yang ideal antara kemampuan profesional seorang menteri dan akomodasi politik yang mesti juga dilakukan di tengah koalisi besar parpol pendukung pemerintahan.

Sebelumnya, Presiden dinilai memiliki momentum untuk merombak kabinet saat ini. Pergantian Panglima TNI dari Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Jenderal Andika Perkasa menjadi salah satu momentum untuk melakukan hal itu. Di sisi lain, ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung pemerintah. Penanganan pandemi Covid-19 juga dipandang dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kerja kabinetnya selama ini.

Berdasarkan penelusuran Kompas, pelantikan Andika sebagai Panglima TNI diperkirakan dilakukan pada Selasa (9/11/2021) atau Rabu (10/11). ”Pak Andika akan dilantik pada Selasa atau Rabu,” kata sumber Kompas, Sabtu malam. Jika pelantikan Panglima TNI digelar pada Selasa atau Rabu, kemungkinan perombakan kabinet dilaksanakan pada Desember (Kompas, 7/11).

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Selasa, mengatakan, formulasi ideal mesti dicari Presiden dalam melakukan reshuffle kali ini. Presiden harus menyeimbangkan antara evaluasi kinerja yang berbasis pada kompetensi menteri dan kepentingan akomodasi politik.

Pasalnya, dengan ”koalisi gemuk” saat ini, jatah kue sudah sangat kecil. Selain itu, pilihan-pilihan untuk mengganti posisi di pemerintahan bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Baca Juga: Momentum Evaluasi Kinerja Kabinet

YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan tanggapan saat pertemuan rutin yang digelar Presiden Joko Widodo bersama ketua umum dan sekretaris jenderal partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

”Sandera politiknya harus berujung kompromi. Sebab, dengan ”koalisi gemuk”, mengganti orang akan penuh pertimbangan. Kalau misalnya ada menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik, Presiden belum tentu bisa serta-merta menggantinya karena boleh jadi orang itu dekat dengan petinggi partai, orang kuat di partai, atau pendukung yang memenangkannya saat 2019,” tutur Adi.

Kendati demikian, formulasi ideal tetap harus ditemukan sehingga, di samping dapat mengakomodasi kepentingan politik, reshuffle kali ini juga dapat memberikan darah segar bagi pemerintahan. Hadirnya orang-orang baru berkompetensi baik sangat dibutuhkan untuk memastikan kinerja pemerintahan membaik di sisa waktu tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

”Saat ini, misalnya, beberapa menteri banyak dikritik publik karena tidak mampu maksimal bekerja atau underperform, tetapi juga tidak diganti oleh Presiden. Kecenderungan Presiden menunjuk satu menko untuk banyak tanggung jawab itu juga menggambarkan situasi di mana banyak menteri yang tidak bisa bekerja dengan baik,” ucapnya.

Baca Juga: Sinyal Perombakan Kabinet Semakin Kuat

Kendati demikian, dalam situasi seperti itu pun, reshuffle belum kunjung dilakukan Presiden. Menurut Adi, hal itu memang situasi yang tidak mudah bagi Presiden untuk mencari formulasi ideal.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Pengajar politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno

”Ada mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang bisa saja mengganti menteri-menteri yang kurang bagus, bersamaan dengan melantik Andika sebagai Panglima TNI baru. Tanda-tanda alam reshuffle itu di depan mata. Tinggal Presiden mau melakukan atau tidak,” katanya.

Hal lain yang mesti dipertimbangkan ialah pemulihan ekonomi di tengah turunnya kasus pandemi Covid-19. Sekalipun saat ini ekonomi tumbuh, menurut Adi, itu belum dirasakan kalangan menengah ke bawah. Kondisi ini mesti direspons dengan tepat oleh pemerintah sehingga menteri-menteri di bidang ekonomi dan usaha kecil menengah dapat bekerja lebih efektif.

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Viva Yoga Mauladi

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya menghormati kebijakan presiden terkait reshuffle. Hal ini juga telah ditetapkan di Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, yakni penentuan pembantu presiden itu menyangkut hak prerogratif presiden.

”PAN tidak mencampuri urusan itu. Soal wacana publik yang berkembang mengenai reshuffle, kami serahkan kepada Presiden. Saat ini, PAN serius membantu Pak Jokowi dan parpol pendukung pemerintah lainnya untuk menyukseskan program-program Pak Jokowi,” ujarnya.

Ditanyai mengenai kemungkinan kader PAN yang disiapkan untuk menduduki posisi menteri, Viva mengatakan, ada banyak kader PAN yang pintar dan mumpuni. Namun, PAN tidak mau menunggu atau mendahului hak prerogratif Presiden. ”Kami siap menyukseskan program-program Pak Jokowi,” katanya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa (dua kiri) berfoto bersama pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021). Dalam rapat paripurna tersebut, DPR menyetujui usulan Presiden Joko Widodo menjadikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Sebelumnya, di Gedung DPR, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, belum ada rencana reshuffle akan dilakukan. ”Belum ada,” ucapnya seusai menyerahkan nama Andika Perkasa kepada DPR, pekan lalu.