BSSN Sebut Pembangunan Kolam Renang Rp 1,8 Miliar Sudah Sesuai Kebutuhan

“Pembangunan kolam renang di kantor BSSN Sentul sudah sesuai analisis kebutuhan dan diperuntukkan sebagai sarana olahraga air bagi peserta diklat,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Christyanto Novianto.

Kompas/Hendra A Setyawan

Kantor baru Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (29/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Badan Siber dan Sandi Negara menyatakan, rencana pembangunan kolam renang di kompleks perkantoran BSSN Sentul telah sesuai analisis dan kebutuhan. Kolam renang itu untuk menjaga kebugaran peserta pendidikan dan pelatihan diklat saat mengikuti masa pelatihan.

Sebelumnya, rencana pembangunan kolam renang di kompleks perkantoran BSSN Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi pembicaraan di media sosial. Dari hasil tangkapan layar situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) BSSN, https://lpse.bssn.go.id, tertera nama tender ”Pembuatan Kolam Renang Kantor BSSN Sentul” dengan pagu anggaran Rp 1,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Tender mulai dilakukan pada 20 Oktober 2021. Sebanyak 116 peserta mengikutinya, dan pemenangnya CV Aktalindo Perkasa dengan harga penawaran Rp 1,417 miliar.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Christyanto Noviantoro, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2021), menyatakan, Kantor BSSN Sentul merupakan kantor yang diperuntukkan sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusbang SDM) BSSN. Adapun tugas Pusbang SDM adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi personel keamanan siber dan sandi di lingkungan BSSN, kementerian/lembaga, TNI/Polri, serta pemerintah daerah.

Baca juga: Anggaran Terbatas, BSSN Bangun Kolam Renang Rp 1,8 Miliar

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Tangkapan layar Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam peluncuran aplikasi pengelola kata sandi bernama ”Satria”, Selasa (2/11/2021) lalu.

”Pembangunan kolam renang di kantor BSSN Sentul sudah sesuai dengan analisis kebutuhan dan diperuntukkan sebagai sarana olahraga air bagi peserta diklat untuk menjaga kebugaran pada saat mengikuti masa pelatihan,” kata Christyanto.

Selain itu, lanjut Christyanto, pembangunan kolam renang dilakukan melalui mekanisme tender pada situs LPSE BSSN. Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Baca juga: Derasnya Kritik pada BSSN: Dari Peretasan, Aplikasi ”Satria”, hingga Kolam Renang

Sebelumnya, Direktur Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN Ferdinand Mahulette sempat menggambarkan keterbatasan anggaran itu dengan anggaran yang dialokasikan bagi BSSN untuk 2022. Ia menyebut anggaran untuk 2022 hanya sekitar Rp 500 miliar dan sudah habis untuk belanja barang dan pegawai. Tidak ada anggaran untuk penguatan keamanan siber.

”Bayangkan, kami cuma bisa melihat persentase keamanan siber Indonesia itu di bawah 10 persen, bahkan di bawah 5 persen. Saya rasa, gapnya besar (jika dibandingkan dengan serangan siber ke Indonesia,” keluhnya (kompas.id, 5/11/2021).

ELSAM

Miftah Fadhli

Secara terpisah, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Miftah Fadhli berpandangan kritik masyarakat terhadap rencana BSSN itu sudah sepatutnya terjadi mengingat masyarakat mengenal BSSN sebagai otoritas dalam memastikan strategi keamanan siber nasional. Urgensi pembangunan kolam renang juga patut dipertanyakan mengingat BSSN kekurangan anggaran di tengah lemahnya infrastruktur keamanan siber nasional. Hal itu tampak dari berbagai serangan siber di infrastruktur digital pemerintah, termasuk serangan terhadap laman daring milik BSSN.

Baca juga: Situs Milik Badan Siber dan Sandi Negara Dibobol Peretas

”Rencana pembuatan kolam renang itu justru menunjukkan BSSN tidak punya skala prioritas, di tengah tingkat kepercayaan masyarakat yang saya pikir sudah menurun terhadap berbagai layanan digital di Indonesia karena serangan siber berulang,” kata Fadhli.

Menurut Fadhli, alih-alih menghabiskan anggaran untuk pembuatan kolam renang, lebih baik BSSN menggunakan anggaran untuk membangun strategi penguatan infrastruktur informasi kritis nasional (IIKN). Sebab, sampai hari ini, belum ada standar nasional untuk penguatan IIKN apabila terjadi serangan siber, termasuk belum adanya mekanisme penanganan insidennya berupa langkah-langkah yang terstandardisasi secara nasional.

Selain itu, lanjut Fadhli, anggaran BSSN juga dapat digunakan untuk menjalin kerja sama antar-sektor untuk penguatan kapasitas keamanan siber, terutama untuk infrastruktur kritis nasional. Anggaran untuk pembuatan kolam renang itu akan lebih dari cukup untuk mendukung kerja BSSN di aspek tersebut, seperti untuk membuat regulasinya, serta memperkuat infrastruktur fisik.