Anggaran Terbatas, BSSN Bangun Kolam Renang Rp 1,8 Miliar

Alih-alih memperkuat keamanan siber, Badan Siber dan Sandi Negara malah membangun kolam renang di tengah keterbatasan anggaran.

Kompas/Hendra A Setyawan

Kantor baru Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (29/10/2021). Peretasan situs Pusat Malware Nasional milik BSSN kembali memperlihatkan begitu mudahnya sistem keamanan siber instansi pemerintah diterobos peretas.

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah klaim keterbatasan anggaran untuk penguatan keamanan siber, Badan Siber dan Sandi Negara justru membuat proyek pembuatan kolam renang senilai Rp 1,8 miliar di kantornya. Kebijakan tersebut sangat disayangkan karena seharusnya anggaran bisa dimaksimalkan untuk kerja-kerja strategis BSSN.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) BSSN, https://lpse.bssn.go.id, tertera nama tender ”Pembuatan Kolam Renang Kantor BSSN Sentul” dengan pagu anggaran Rp 1,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Tender mulai dilakukan pada 20 Oktober 2021.

Adapun, metode pengadaan dalam proyek ini adalah harga terendah sistem gugur. Sebanyak 116 peserta terlibat dalam tender tersebut. Kemudian, tender telah dimenangkan oleh CV Aktalindo Perkasa dengan harga penawaran Rp 1,417 miliar. Saat ini proses tender tengah memasuki masa sanggah.

Kompas

Tangkapan layar dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) BSSN, https://lpse.bssn.go.id, terkait tender “Pembuatan Kolam Renang Kantor BSSN Sentul” dengan pagu anggaran Rp 1,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) Misbah Hasan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/11/2021), mengatakan, seharusnya program dan kegiatan yang disusun oleh BSSN memiliki relevan dengan dengan kerja-kerjanya dalam penguatan siber nasional. Namun, yang terjadi justru anggaran negara dibuang-buang untuk keinginan orang per orang atau kenyamanan personal BSSN.

”Jelas ini pemborosan anggaran. Apalagi, APBN kita masih dalam kondisi berat, defisit di atas 3 persen terhadap PDB (produk domestik bruto). Belum lagi beban utang pemerintah yang naik setiap tahun. Harusnya, pembangunan kolam renang seperti ini dicoret oleh Kementerian Kuangan,” ujar Misbah.

Proyek pengadaan ini, lanjut Misbah, sangat ironis di tengah masifnya serangan siber di Indonesia. Terlebih, belakangan, bahkan, situs milik BSSN sendiri, juga ikut diserang oleh peretas. Seharusnya, anggaran tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung penguatan siber nasional.

KOMPAS/J GALUH BIMANTARA

Misbah Hasan dari Fitra

”Itulah ironisnya, kita masih menghadapi masifnya peretasan, yang itu sebenarnya melanggar hak asasi manusia, bahkan serangan siber ke BSSN sendiri. Seharusnya, anggaran yang ada digunakan untuk kerja-kerja strategis BSSN, bukan untuk yang sifatnya entertainment pejabat atau staf BSSN,” ucap Misbah.

Baca juga : Situs Milik Badan Siber dan Sandi Negara Dibobol Peretas

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, belum bisa banyak mengomentari hal tersebut. ”Tetapi, secara tupoksi (tugas pokok dan fungsi), kolam renang enggak ada hubungannya dengan BSSN,” katanya.

Sedang meminta penjelasan

Saat dikonfirmasi mengenai pengadaan proyek tersebut, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Christiyanto Noviantoro mengaku sedang meminta penjelasan dari tim LPSE BSSN. ”Sesuai SOP (prosedur standar operasi), saya serahkan ke Juru Bicara (BSSN) Mas Anton,” ujarnya. Kompas telah meminta konfirmasi kepada Juru Bicara BSSN Anton Setiawan, tetapi belum direspons.

Seperti diberitakan Kompas (29/10/2021), hasil penelusuran tim investigasi Kompas menemukan fakta begitu mudahnya situs-situs pemerintah diretas. Bahkan, situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN mengalami peretasan berupa perubahan halaman muka (defacement).

Di tengah situasi itu, Direktur Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN Ferdinand Mahulette pernah menyampaikan, salah satu problem yang dialami BSSN adalah keterbatasan anggaran. Pada 2022 misalnya, BSSN hanya diberikan anggaran Rp 500 miliar. Anggaran itu sudah habis untuk belanja barang dan pegawai. Tidak untuk penguatan keamanan siber.

Baca juga : Ancaman Peretasan Belum Berakhir

”Bayangkan, kami cuma bisa melihat persentase keamanan siber Indonesia itu di bawah 10 persen, bahkan di bawah 5 persen. Saya rasa, gapnya besar (jika dibandingkan dengan serangan siber ke Indonesia),” kata Ferdinand.