Sistem baru dibuat untuk menganalisis seluruh data peserta seleksi calon ASN selain ada pula sejumlah langkah lain. Namun, pengawasan publik tetap diharapkan. Dugaan kecurangan bisa dilaporkan melalui Lapor.go.id.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Panitia seleksi calon aparatur sipil negara melakukan upaya mitigasi untuk mencegah kecurangan pada tes berbasis komputer terulang kembali. Salah satunya, dengan pembuatan sistem baru berupa kecerdasan buatan untuk menganalisis seluruh data peserta yang mengikuti seleksi.
Dalam pelaksanaan tahapan seleksi kompetensi dasar yang digelar pertengahan September hingga pertengan Oktober lalu telah ditemukan indikasi kecurangan dengan modus kendali jarak jauh. Agar tidak terjadi lagi, BKN telah melakukan beberapa upaya mitigasi.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan, teknologi informasi tidak bisa sepenuhnya sempurna. Meskipun demikian, BKN akan semaksimal mungkin menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi CASN secara adil.
”Terkait dengan potensi kecurangan, kami saat ini sudah melakukan investigasi dan investigasi lanjutan ke beberapa titik lokasi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Saat ini, kami membuat sistem baru semacam artificial intelligence (kecerdasan buatan) untuk menganalisis seluruh data peserta yang mengikuti seleksi, apakah betul-betul terjadi potensi kecurangan di dalam pelaksanaan seleksi,” kata Suharmen dalam konferensi pers secara daring, Selasa (2/11/2021).
Suharmen mengatakan, BKN berusaha memastikan pelaksanaan seleksi ini dilakukan secara adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, sebelum pelaksanaan seleksi, BKN melakukan asesmen keamanan teknologi informasi atau ITSA yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Selain itu, dilakukan audit teknologi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Audit tersebut dilakukan dalam persiapan awal pelaksanaan agar sistem yang digunakan aman. BKN akan melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan infrastruktur.
Suharmen mengungkapkan, BKN memiliki sistem untuk merespons insiden keamanan komputer melalui kerja sama dengan BSSN. Sistem itu digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kecurangan, baik untuk penanganan maupun investigasi lanjutan terhadap laporan kecurangan yang berpotensi terjadi di beberapa titik lokasi.
BKN juga sudah memiliki standar operasional yang menjadi pedoman pengamanan dalam pelaksanaan seleksi. Pedoman tersebut menjadi pegangan bagi penyelenggara yang bertugas di lapangan. Apabila terjadi insiden, maka BKN bersama dengan BSSN akan melakukan upaya penanggulangan terhadap potensi kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan seleksi.
Suharmen juga berharap agar masyarakat yang mengetahui adanya potensi kecurangan dalam proses seleksi untuk melaporkan melalui kanal Lapor BKN. Kanal ini terintegrasi dengan Lapor.go.id. Masyarakat yang melapor harus mencantumkan identitas dan titik lokasi yang terjadi. BKN akan menjaga kerahasiaan laporan.
Adapun terhadap kecurangan yang sudah terjadi, BKN sudah menginvestigasi dari aktivitas setiap peserta dengan melakukan audit forensik terhadap komputer yang digunakan dan aktivitas yang dilakukan.
”Kami sudah mengidentifikasi siapa saja yang melakukan kecurangan. Informasi ini sudah disampaikan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Instansi wajib mengumumkan nama-nama yang didiskualifikasi. Sudah ada alat bukti dan ini memang ada tindakan kecurangan,” kata Suharmen.
Suharmen mengungkapkan, mereka yang melakukan kecurangan didiskualifikasi. Ia berharap, mereka juga dilarang mengikuti seleksi CASN seumur hidup. Sebab, mereka dengan sengaja mencoba menerobos sistem dari pemerintah. Mereka juga secara tidak langsung membuka soal seleksi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. ”Soal (CASN) ini masuk pada rahasia negara,” katanya.
Perwakilan dari BSSN Teguh Wahyono mengatakan, BSSN terlibat dalam tim panitia seleksi ASN nasional dari awal hingga akhir. Karena itu, BSSN akan tetap bekerja sama dan mengawal pengamanan pelaksanaan seleksi termasuk indikasi kecurangan dan melakukan investigasi forensik.
Secara terpisah, Pakar keamanan siber dari Communication & Information System Security Research Center (CISSRe), Pratama Persadha, mengatakan, mitigasi yang dilakukan BKN sudah cukup bagus.
Akan tetapi, perlu juga dilakukan penilaian terhadap sistem yang digunakan untuk seleksi di tingkat kode program aplikasi. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah pembuatan portal rahasia yang disengaja untuk memotong jalur nilai peserta. Sebab, jika jalur nilai peserta dipotong, pengerjaan salah pun bisa dibuat secara otomatis nilai yang keluar sangat tinggi.
Selain itu, dibutuhkan juga enkripsi dan tanda tangan digital. Pratama mengungkapkan, hal tersebut diperlukan dalam pengiriman data. Penambahan modul enkripsi pada aplikasi perlu dilakukan agar data hasil ujian tidak bisa direkayasa di tengah jalan.