Sejak 27 September Golkar Memutuskan Lodewijk Gantikan Azis

Loedwijk F Paulus dipilih Partai Golkar mengisi jabatan wakil ketua DPR, menggantikan Azis Syamsuddin. Masyarakat sipil mengharapkan ia dapat menjaga integritas. Selain itu, mesti menjaga keterbukaan dan akuntabilitas.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ketua DPR Puan Maharani (baju merah) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua dari kiri), dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (keempat dari kanan) saat konferensi pers pergantian antarwaktu pimpinan DPR, Rabu (29/9/2021) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar mengusulkan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai pengganti Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sesuai hasil Badan Musyawarah, pergantian antarwaktu pimpinan DPR itu akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Kamis (30/9/2021) di kompleks parlemen, Senayan.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan usulan nama Lodewijk itu bersama dengan permohonan pengunduran diri Azis Syamsuddin, yang diberikan kepada Ketua DPR Puan Maharani, Rabu (29/9/2021), di Jakarta. Usulan nama itu pun diterima pimpinan DPR. Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan DPR Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, usulan pergantian antar-waktu (PAW) tersebut akan disidangkan dalam rapat paripurna terdekat.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, rapat Bamus telah memutuskan mekanisme PAW pimpinan DPR itu dilakukan pada Kamis. ”Kemarin, kami pimpinan DPR sudah melakukan mekanisme melalui Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Jika dalam waktu dekat dalam minggu ini menjelang paripurna terdekat partai Golkar mengirimkan surat terkait dengan proses PAW untuk Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, sesuai mekanisme kami akan menjalankan PAW ini untuk segera diteruskan ke paripurna, yang insya Allah, 30 September,” katanya yang didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Utut Adianto.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan terhadap Azis Syamsuddin, Puan mengatakan, pimpinan DPR menghargai dan akan mengikuti proses hukum tersebut.

Airlangga mengatakan, penunjukan Lodewijk sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis sudah dibahas dan diproses cukup lama. Proses penunjukan Lodewijk pun telah dibahas dalam sidang harian terbatas dan sidang pleno DPP Golkar.

Selain itu, lanjut Airlangga, penunjukan Lodewijk pun telah dikomunikasikan dengan seluruh senior-senior partai Golkar, yakni Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, dan Penasihat DPP Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

”Jadi berbagai pertimbangan sudah diterima. Kemarin sudah rapat, sudah konsensus, dan kita sudah revitalisasi pengurus,” ujarnya yang didampingi oleh Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir dan Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir.

Baca juga: Soal Pemilihan Pengganti Azis, Golkar Utamakan Soliditas

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus (kanan) dalam konferensi pers didampingi Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily (kiri) di Jakarta, Kamis (28/3/2019) sore. Konferensi pers tersebut mengumumkan keputusan partai untuk memecat kadernya yang merupakan anggota DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, atas dasar dugaan keterlibatan dalam kasus suap distribusi pupuk.

Golkar memilih Lodewijk dengan sejumlah pertimbangan, antara lain karena ia merupakan tokoh senior dan merupakan orang nomor dua di Golkar karena posisinya sebagai sekjen partai. Saat ini, Lodewijk juga merupakan anggota Komisi I DPR.

Airlangga menegaskan, nama Lodewijk telah diputuskan sebagai calon Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin, dalam rapat pleno Golkar, 27 September 2021. Ia menerangkan, Lodewijk memiliki karier panjang sebagai seorang perwira militer. Purnawirawan TNI Angkatan Darat berpangkat akhir letnan jenderal itu lahir pada 27 Juli 1957. Pada Pemilu 2019, ia maju sebagai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung.

Lodewijk pernah menjabat Komandan Doktrin Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD, Komandan Jenderal (danjen) Kopassus, dan pernah juga berkiprah di Kodam Jaya. Mantan perwira TNI AD angkatan 1981 itu menggantikan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Danjen Kopassus, 2009. ”Tahun 2013, setelah di Kodiklat, baru bergabung dengan Golkar,” kata Airlangga.

Airlangga menegaskan, nama Lodewijk telah diputuskan sebagai calon wakil ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin dalam rapat pleno Golkar, 27 September 2021.

Lodewijk mengawali karier politik di Golkar sebagai Ketua atau Koordinator Bidang Strategi dan SDM sebelum akhirnya menjabat Sekjen Golkar, 2016.

”Tentu kami berharap proses pengajuan calon wakil ketua DPR dari Partai Golkar ini bisa diselesaikan dan disampaikan dalam rapat paripurna, dan berproses sesuai mekanisme yang ada di DPR RI,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Kondusivitas terjaga

Penunjukan Lodewijk sebagai wakil ketua DPR, menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, sudah tepat untuk menjaga internal Golkar tetap kondusif. Namun, itu belum sepenuhnya menjawab kepentingan atau kebutuhan DPR secara kelembagaan.

Formappi berharap Lodewijk bisa memberikan warna perubahan bagi DPR, terutama terkait dengan penegakan nilai-nilai integritas dalam kinerja DPR. Kendati dalam penunjukannya sebagai wakil ketua DPR dari unsur Golkar dinilai belum sepenuhnya memperhatikan aspek uji kepatutan, misalnya dengan penelusuran rekam jejak, atau pemeriksaan etik di internal parpol.

Baca juga: Golkar Redam Potensi Gejolak di Internal

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Peneliti Formappi Lucius Karus

”Dengan tidak adanya perubahan model penunjukan oleh partai, tak banyak harapan dari figur yang dipilih partai. Kita lagi-lagi hanya bisa berharap Lodewijk benar-benar berintegritas sehingga kasus (korupsi) serupa yang sudah menjerat tiga pemimpin DPR, yang dua di antaranya berasal dari Golkar tidak terulang kembali,” katanya.

Lodewijk, menurut Lucius, juga mesti memastikan keterbukaan dan akuntabilitas saat memimpin. Keterbukaan dan akuntabilitas penting sebagai sebuah upaya pencegahan dari sosok pimpinan agar tidak terjebak pada rayuan penyalahgunaan kekuasaan. ”Agar  bisa menjadi kekuatan yang mengubah citra parlemen dan partai, satu-satunya yang bisa ditunjukkan Lodewijk adalah konsisten menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan tata tertib dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” ujarnya.

Secara terpisah, peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Muhammad Ichsan, mengatakan, posisi wakil ketua DPR bidang politik dan keamanan sangat strategis mengingat ruang lingkupnya terdiri dari alat kelengkapan dewan (AKD) yang strategis, seperti Badan Legislasi, Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. Tidak hanya itu, wakil ketua bidang politik dan keamanan juga menjadi ketua dari sejumlah tim, seperti Tim Reformasi Parlemen dan Tim Open Parlemen Indonesia (OPI) yang bertanggung jawab atas reformasi kelembagaan di DPR RI serta membangun keterbukaan melalui e-Parliament.

Kita lagi-lagi hanya bisa berharap Lodewijk benar-benar berintegritas sehingga kasus (korupsi) serupa yang sudah menjerat tiga pemimpin DPR, dua di antaranya berasal dari Golkar, tidak terulang kembali.

IPC menilai perlu adanya keseriusan dalam membangun keterbukaan di DPR RI melalui pengembangan e-Parliament sebagai salah satu bentuk reformasi kelembagaan DPR RI. Wakil ketua bidang politik dan keamanan menjadi sentral dalam menjaga komitmen bersama dengan Tim Open Parlemen Indonesia untuk membangun ulang kepercayaan publik melalui peningkatan akses partisipasi publik yang menjadi Rencana Aksi OPI 2018-2020 dan 2020-2022.

”Kami menilai wakil ketua DPR bidang politik dan keamanan untuk memprioritaskan transparansi  kode etik anggota DPR RI untuk meningkatkan aspek integritas sehingga mampu mendorong kepercayaan publik terhadap parlemen. IPC menilai proses penegakan kode etik saat ini belum berjalan maksimal. DPR RI perlu meningkatkan akuntabilitas serta keterbukaan terhadap pengaduan etik yang disampaikan melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” ucapnya.