Warga ”nahdliyin” diminta untuk meningkatkan kepekaan agar dapat memahami permasalahan umat dan bangsa yang semakin kompleks pada masa pandemi Covid-19. Penting pula bagi warga NU untuk terus membantu sesama.
Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 telah memunculkan masyarakat miskin baru serta berbagai persoalan sosial-ekonomi lain. Karena itu, Nahdlatul Ulama meneguhkan komitmen untuk terus menebar manfaat bagi umat dan bangsa dengan membantu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar saat menyampaikan khotbah penutup Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Jakarta, Minggu (26/9/2021), mengungkapkan, NU mesti menjadi organisasi sistemis dan terus turun ke bawah. Seluruh nahdliyin diharapkan meningkatkan kepekaan agar mengerti dan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.
”NU selalu terus turun ke bawah, bisa membaca, mendeteksi detak yang terjadi di tengah masyarakat, apa kebutuhannya. Itu yang mesti kami jaga,” katanya.
Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2021 digelar selama dua hari di Jakarta.
Forum tertinggi kedua setelah muktamar itu hanya dihadiri secara terbatas oleh 250 pengurus PBNU. Selain Miftachul, hadir pula Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan lainnya.
Salah satu kesepakatan Munas-Konbes NU 2021 itu adalah pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Keputusan itu diambil dalam sidang yang dipimpin oleh Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Isomudin, Wakil Ketua Umum Muhammad Maksum Machfoedz, dan Sekjen Helmy Faishal Zaini.
Meski sudah diputuskan digelar akhir tahun, muktamar yang salah satu agenda utamanya memilih ketua umum PBNU itu harus tetap meminta persetujuan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Miftachul mengungkapkan, PBNU memperhatikan informasi terkini seputar penanganan Covid-19 di Lampung sebagai tuan rumah Muktamar Ke-34 NU. Menurut informasi, vaksinasi di Lampung masih relatif rendah. Baru 20 persen populasi yang mendapat vaksinasi dosis pertama, sedangkan dosis kedua baru sekitar 6 persen penduduk.
NU selalu terus turun ke bawah, bisa membaca, mendeteksi detak yang terjadi di tengah masyarakat, apa kebutuhannya. Itu yang mesti kami jaga.
Dalam jeda waktu tiga bulan sebelum muktamar, vaksinasi di Lampung diharapkan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, muktamar dapat diselenggarakan dengan baik dan tidak mengancam keselamatan bersama. ”Panitia muktamar juga akan meninjau kesiapan pelaksanaan muktamar secara berkala. Semua risiko harus diantisipasi,” kata Miftachul.
Voting
Menurut Isomudin, sidang juga menyepakati pemilihan ketua umum PBNU akan dilaksanakan dengan metode voting, satu orang satu suara, seperti pada Muktamar Ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Adapun rais aam, perwakilan orang-orang terbaik di PBNU, akan memilih satu di antara mereka.
Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar menambahkan, akan ada 600 pengurus dari PCNU, PWNU, PBNU, dan PCINU yang mempunyai hak pilih. Namun, jika cabang istimewa dari luar negeri (PCINU) tidak ikut, kemungkinan ada 500-an lebih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara memilih ketua umum.
Terkait dengan bursa ketua umum, menurut Marzuki, hingga saat ini belum ada satu bakal calon pun yang mendeklarasikan diri. PWNU Jatim juga belum pernah mengumpulkan pengurus cabang untuk membicarakan calon yang akan diajukan. Sesuai dengan tradisi, PWNU menunggu perintah dari kiai-kiai sepuh untuk menentukan sosok yang layak diajukan sebagai calon. Perintah dari kiai atau ulama senior itu yang akan dibawa ke rapat gabungan PWNU Jatim sebelum menjadi sikap bersama PWNU dan pengurus cabang.
”Kami, santri, biasanya nunggu dhawuh dari kiai sepuh biar lebih adem kalau kita ikut mereka. Sampai saat ini belum ada forum seperti itu,” ujar Marzuki.
PWNU Jatim berharap sosok ketua umumnya nantinya adalah asli kader NU, orang yang alim, bertata karma, dan berakhlak mulia. Selain itu, juga diharapkan orang yang memiliki semangat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sosok calon ketua tidak boleh orang yang terindikasi atau memiliki rekam jejak mengikuti jaringan kontra-NKRI.
”Kriteria itu ada pada sosok siapa, ini yang perlu dimusyawarahkan dengan kiai-kiai di Jatim. Ini harus melibatkan orang yang mampu melacak rekam jejaknya supaya tidak keliru,” kata Marzuki.
Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Tengah KH Muzamil mengatakan, dalam Munas-Konbes PBNU kemarin, PWNU Jateng mengusulkan agar calon ketua umum PBNU diajukan oleh rais syuriah terpilih. Rais syuriah diharapkan menyampaikan bakal nama calon yang akan dipilih oleh perwakilan PWNU, PBNU, dan pengurus cabang. Namun, usulan itu baru masuk dalam catatan rapat sebab sampai saat ini belum ada panitia yang akan menentukan mekanisme dan tata tertib pemilihan ketua umum PBNU.
”Nanti, setelah keputusan munas-konbes ini, akan ada panitia kamar, organizing committee (OC), yang akan membuat tata tertib muktamar. Mereka akan menyusun mekanisme pemilihan dan tata cara pencalonan ketum PBNU,” kata Muzamil.
Marzuki dan Muzamil juga tidak mengetahui apakah KH Said Aqil Siroj akan maju dalam pemilihan ketua umum PBNU di Muktamar Ke-34 Lampung atau tidak. Belum ada informasi ataupun deklarasi resmi yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Muzamil menerangkan, PWNU Jateng juga akan memohon petunjuk dari kiai dan ulama senior di Jateng terkait dengan sosok yang layak diajukan sebagai calon ketua umum PBNU. Harapannya, calon tersebut dapat membawa NU menjadi lebih solid, memperkuat ukhuwah di antara nahdliyin, dan membuat NU bisa berkhikmat kepada nusa, bangsa, dan agama dengan lebih baik lagi.
PWNU Jatim berharap sosok ketua umum nantinya kader asli NU yang alim, bertata krama, dan berakhlak mulia. Selain itu, juga memiliki semangat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.