logo Kompas.id
Politik & HukumTak Ada Jaminan Amendemen Konstitusi Hanya Bahas PPHN

Tak Ada Jaminan Amendemen Konstitusi Hanya Bahas PPHN

Gagasan amendemen konstitusi untuk mengatur ketentuan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara dikhawatirkan akan melebar ke perubahan substansi lain, seperti pembatasan masa jabatan presiden-wakil presiden.

Oleh
Edna C Pattisina
· 1 menit baca
Memuat data...
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo berpidato pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT Ke-76 Republik Indonesia di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Senin (16/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Majelis Permusyawaratan Rakyat memastikan amedemen terbatas UUD 1945 digagas untuk memasukkan ketentuan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN dalam konstitusi. Wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden tidak akan dibahas dalam amendemen konstitusi. Namun, kalangan masyarakat sipil menilai tidak ada jaminan amendemen tidak melebar ke isu di luar PPHN.

Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam webinar ”Presiden Tiga Periode: Antara Manfaat dan Mudarat” yang diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Senin (13/9/2021), mengatakan, kekhawatiran amendemen terbatas akan membuka peluang diubahnya ketentuan lain di luar PPHN tidak beralasan. ”Kekhawatiran amendemen terbatas akan membuka kotak pandora itu terlalu prematur,” katanya.

Editor:
Anita Yossihara
Bagikan