Cermati Internal PDI-P, Megawati Larang Kader Bicara Capres-Cawapres

Instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dinilai pengamat politik sebagai sinyal friksi di internal PDI-P antara kubu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo kian tajam. Megawati tak ingin soliditas partai terkoyak.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024. Instruksi ini dinilai sebagai sinyal friksi di internal PDI-P antara kubu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo semakin tajam. PDI-P tak ingin kondisi itu justru menjadi bumerang dalam mengarungi kontestasi pada 2024.

Instruksi Megawati itu tertuang dalam surat tertanggal 11 Agustus 2021. Surat ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dalam surat, Megawati menegaskan kembali kepada seluruh jajaran tiga pilar partai (legislatif, eksekutif, dan jajaran struktural partai) di tingkatan masing-masing terkait bunyi Pasal 15 Huruf f Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI-P Tahun 2019. Pasal itu berbunyi, ”Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden…”. Penegasan ini dinilai perlu disampaikan kembali setelah mencermati dinamika politik internal partai.

Berangkat dari hal itu, Megawati meminta semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden-calon wakil presiden. Jika melanggar ketentuan ini, sanksi disiplin partai akan dijatuhkan. Disebutkan pula dalam surat bahwa skala prioritas partai saat ini adalah membantu rakyat dalam menangani seluruh dampak akibat pandemi Covid-19.

Baca juga : ”Sewu Kuto” dan Kematangan Naluri Politik Megawati

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Surat berisi instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader agar tidak memberikan tanggapan terkait capres-cawapres untuk Pemilu 2024. Surat tertanggal 11 Agustus 2021.

”Peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu-membahu, bergotong royong membantu rakyat,” demikian dikutip dari surat yang ditujukan kepada seluruh kader PDI-P, baik yang menjabat di struktural partai maupun anggota legislatif dari PDI-P dari pusat hingga daerah, dan para kepala/wakil kepala daerah yang merupakan kader PDI-P.

Bukan prioritas

Hasto Kristiyanto membenarkan adanya surat tersebut. Saat jumpa pers di sela-sela pertemuan dengan jajaran pengurus Partai Gerindra, Selasa (24/8/2021), Hasto menyampaikan, mekanisme penentuan capres-cawapres yang diusung oleh PDI-P menjadi kewenangan sepenuhnya Megawati. Ini juga menjadi amanat Kongres V PDI-P pada 2019.

Dalam proses penentuan tersebut, kehendak rakyat disebutkan Hasto akan menjadi panduan. Sebab, untuk menjadi pemimpin negeri ini harus betul-betul muncul dari kehendak rakyat.

Namun, ia menekankan, proses tersebut belum menjadi prioritas PDI-P saat ini. Karena itu, instruksi Megawati terkait tidak memberikan tanggapan seputar capres-cawapres diterbitkan. ”Skala prioritas saat ini adalah terkait dengan pandemi dan bagaimana partai berkonsolidasi,” ujarnya.

Secara terpisah, politisi PDI-P yang juga anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira, saat dihubungi, Selasa, juga membenarkan adanya surat tersebut. Surat itu, menurut dia, ditujukan untuk internal partai. Latar belakang keluarnya surat itu, agar seluruh kader fokus mendukung pemerintah mengatasi pandemi Covid-19. ”Ini yang lebih dibutuhkan rakyat saat ini,” ujarnya.

Soliditas partai

Meski demikian, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpandangan, terbitnya instruksi Megawati bisa jadi sebagai sinyal kian dalamnya pengubuan di internal PDI-P, khususnya antara kubu Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Setiap kubu berupaya melakukan mobilisasi, baik internal maupun eksternal, di pusat hingga daerah, untuk memperkuat dukungan guna kepentingan 2024. Jika kondisi itu dibiarkan, Megawati khawatir akan mengoyak soliditas partai. Karena itu, ia berupaya mengonsolidasikan seluruh elemen partai. Salah satunya dengan melarang kader bicara soal capres-cawapres.

”Bu Mega mungkin khawatir pernyataan-pernyataan politik setiap kubu akan mengganggu soliditas partai. Ia ingin stabilitas partai. Selain itu, Bu Mega juga tidak mau didikte skenario politik di situ,” ujar Arya.

Baca juga : Baliho Politisi Tidak Etis, Parpol Akan Evaluasi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM) 13-04-2019

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menjumpai massa yang hadir dalam kampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Soliditas partai ini sangat penting dalam menghadapi Pemilu 2024 karena kondisi perpolitikan pada 2024 berbeda dengan saat Pemilu 2019.

Pada 2019, PDI-P diuntungkan dengan adanya sosok Joko Widodo sebagai calon presiden yang juga kader PDI-P sehingga turut mendongkrak elektabilitas suara partai dan menjadikan PDI-P sebagai partai pemenang pemilu. Tahun 2024, Jokowi tak bisa maju kembali sehingga salah satu kunci partai untuk mempertahankan kemenangan adalah soliditas partai.