Investasi Politik Bernama Penanganan Pandemi
Di tengah pandemi Covid-19, para politisi di parlemen juga ikut turun membantu masyarakat yang membutuhkan. Seperti apa kiprahnya, dan apa dampak politiknya?
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F5ec2ef90-4f21-4851-97dd-367a7ec6a33c_jpg.jpg){kind=logo}
Pedagang menanti pembeli di lapaknya di kawasan Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (30/7/2021). Sebagian besar pedagang yang masih menjual kembali barang sisa stok tahun lalu mengeluhkan lesunya penjualan atribut merah putih yang dijual musiman menjelang perayaan Kemerdekaan RI.
Pemerintah tak bisa sendirian mengatasi pandemi Covid-19. Perlu kerja sama semua komponen bangsa untuk berperang melawan wabah, tak terkecuali para politisi dan kader partai politik.
Kesadaran itu menjadi salah satu pendorong Muchamad Nabil Haroen, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-P) DPR, menghabiskan waktu reses pada 16 Juli-15 Agustus untuk membantu penanganan Covid-19 di daerah pemilihannya di Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia memfasilitasi vaksinasi untuk 350 warga Sukoharjo dan membagikan obat-obatan.
Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) itu duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan sehingga lebih mudah meminta bantuan penyediaan vaksin kepada Kementerian Kesehatan. Namun, tetap saja ia harus menyiapkan peralatan lain, seperti alat suntik, sarung tangan, boks pendingin, dan termometer untuk vaksinasi.
”Jika kondisinya begini, memang harus kerja bersama,” ucapnya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (11/8/2021).
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, M Nabil Haroen, meninjau vaksinasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, awal Agustus 2021.
Upaya mendorong vaksinasi juga dilakukan PDI-P dengan menggelar pelatihan untuk tenaga kesehatan dan vaksinasi massal. Partai ini juga membuka dapur umum. ”Memang belakangan ini kami lebih berkonsentrasi dengan vaksinasi. Ini gotong royong membantu pemerintah mencapai target vaksinasi 2 juta per hari,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
Kegiatan sosial juga dilakukan Maman Immanulhaq, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI, ia menggelar vaksinasi di dapilnya di Subang, Majalengka, dan Sumedang, Jawa Barat.
”Minggu kedua Agustus, kami melakukan vaksinasi kepada sekitar 500 orang dan membagikan obat-obatan kepada 1.500 orang yang menjalani isolasi mandiri,” ucapnya.
Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya Covid-19 serta pentingnya vaksinasi dan protokol kesehatan juga terus dilakukan di pesantren milik Maman, Al Mizan, di Majalengka.
Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq
Dia juga mengatakan, sejumlah kegiatan edukasi dan sosialiasi juga dilakukan di pesantrennya tentang bahaya Covid-19, pentingnya vaksinasi, dan penerapan protokol kesehatan. Apa yang dilakukannya sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Instruksi untuk fokus pada penanganan pandemi ini berlaku untuk kader dari pusat sampai daerah.
Baca juga: Dibutuhkan Kerja Sama Wujudkan Visi Indonesia Maju 2045
Di Jakarta, Relawan Muhaimin Peduli (RMP) juga melakukan aksi sosial dengan membagikan beberapa kebutuhan terhadap warga positif Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Koordinator RMP DKI Jakarta Badriyanto mengatakan, aksi itu merupakan bentuk solidaritas sekaligus untuk meringankan beban warga yang ditimpa kesulitan akibat pandemi Covid-19.
”Saat ini kami bagi-bagi makanan untuk warga yang isoman, harapannya dapat meringankan beban mereka yang secara prokes tidak boleh keluar rumah,” ujar Badriyanto.
Relawan Muhaimin Peduli membagikan paket bantuan sosial berupa sembako kepada warga di Jalan Tipar Gandaria, Kampung Raden, Gang Syawal RT 006 RW 007 Pekayon, pasar Rebo, Jakarta timur, 9 Agustus 2021.
Gerakan bansos itu juga akan dilakukan di daerah lain. ”Saat ini ada 13 kota dan kabupaten yang sudah terjadwal pada Agustus, antara lain, DKI Jakarta, Minahasa, Manado, Medan, Padang, Kupang, Jepara, Ciamis, Blitar, dan akan bergerak ke kota-kota lainnya,” imbuhnya.
Potong gaji
Solidaritas kolektif juga ditunjukkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kembali memotong gaji anggotanya untuk bansos Covid-19. Pemotongan gaji anggota legislatif itu dilakukan mulai dari pusat hingga daerah untuk membantu warga terpapar dan terdampak covid 19. Pomotongan berlaku untuk gaji bulan Agustus ini.
Baca juga: Elektabilitas Tokoh Politik Pemasang Baliho Masih Berada di Papan Bawah
Sebelumnya, pada awal pandemi, Maret 2020, PKS juga memotong gaji anggota legislatif mereka. Pemotongan gaji kali ini akan digunakan untuk pengadaan bantuan sosial dan disalurkan kepada rakyat terpapar Covid-19, antara lain, dalam bentuk penyediaan paket sembako dan makanan bagi pasien isolasi mandiri.
Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (kanan) ditemui seusai acara Konsolidasi Nasional Anggota DPR-DPRD PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (30/1/2019).
”Lonjakan kasus pada gelombang kedua pandemi ini benar-benar memukul rakyat. Korban jiwa berjatuhan, banyak anak-anak menjadi yatim-piatu, banyak keluarga kehilangan kepala keluarga dan anggotanya. Akhirnya kita tidak punya banyak pilihan, kecuali mengetatkan kembali aktivitas yang tentunya berdampak secara sosial dan ekonomi,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini.
Baca juga: Bukan Baliho, tetapi Kerja Nyata yang Bisa Dongkrak Elektabilitas Elite Politik
Gerakan struktural juga dilakukan Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, partainya telah mendapatkan instruksi yang jelas dari Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), agar mengutamakan kerja-kerja nyata di tengah pandemi. Semua komponen partainya bergerak, termasuk dengan vaksinasi yang dilakukan melalui Yellow Clinic selama pandemi.
Tangkapan layar dari media sosial tentang berbagai kegiatan Partai Golkar dalam penanganan pandemi.
”Mulai dari membagikan jutaan masker, menyediakan layanan vaksinasi pada puluhan ribu orang melalui Yellow Clinic. Dalam waktu dekat juga, kami akan menambah layanan dengan swab test (tes usap). Kami juga telah memberikan bantuan pada tenaga kesehatan berupa alat perlindungan diri, makanan siap saji ke tenda-tenda dan RS yang membutuhkan,” katanya.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, kader-kadernya telah diminta fokus pada kerja-kerja sosial dan kemanusiaan di masa pandemi ini. Hal itu juga merupakan hasil rapat koordinasi nasional yang dilakukan PPP.
”Ini, kan, tujuannya kemanusiaan, bukan elektoral. Ini bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi juga masalah kita semua, termasuk partai. Jadi, PPP merasa perlu untuk meminta kader fokus pada penanganan pandemi dan dampaknya, seperti penyaluran bansos kepada warga dan fasilitasi vaksinasi. Semua kegiatan yang sifatnya gebyar-gebyar agar diubah menjadi kegiatan sosial,” ucapnya.
Gerakan-gerakan solidaritas juga dilakukan sejumlah politisi dari partai lainnya. Misalnya, DPC Partai Demokrat Jakarta di bawah pimpinan anggota Komisi III DPR, Santoso, yang getol membagi-bagikan sembako dan bansos. Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno juga menyumbangkan gajinya untuk warga terdampak. Demikian pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meminjamkan hotel bintang lima miliknya untuk mengatasi wabah Covid-19.
Kredit poin
Semua parpol telah turun tangan mengatasi pandemi, baik yang ditunjukkan melalui upaya kolektif maupun individual kader-kadernya. Sekat-sekat perbedaan politik terkikis dengan satu tujuan, yakni menuntaskan persoalan pandemi.
Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat mengatakan, kendati tujuan utama dari aksi nyata parpol ialah untuk kemanusiaan, akibat politik, bagaimanapun, berpotensi timbul dari kerja-kerja mereka. Akibat tidak langsung itu diyakini akan berpengaruh signifikan dalam merebut kepercayaan rakyat.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat
”Pandemi ini memang seharusnya menjadi momentum bagi kader-kader parpol untuk berbuat nyata dalam mengatasi pandemi atau mendukung pemerintah menangani pandemi. Tujuannya ialah menunjukkan secara nyata kerja-kerja partai dan kadernya kepada masyarakat,” katanya.
Aksi nyata yang dilihat langsung oleh masyarakat itu akan diingat sebagai track record dan kredit poin bagi parpol. Kredit poin bagi politisi dan parpol dalam penanganan pandemi Covid-19 ini akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan elektabilitas mereka ketika berkontestasi di dalam pemilu.
”Meningkatkan elektabilitas parpol secara institusi dan meningkatkan elektabilitas dari elitenya yang akan dipromosi. Bisa dua hal itu yang akan diperoleh. Sebab, ketika kader ikut aktif, tentu dia akan membawa baju parpol. Tetapi, parpol itu, kan, lembaga, dan harus ada aktor yang melakukannya. Dengan demikian, itu akan membangun citra di kalangan masyarakat bahwa partai A dan partai B berbuat nyata menangani Covid-19,” katanya.
Kerja nyata parpol dan politisi, lanjut Syarif, akan menjadi faktor penting dan berdampak jangka panjang dalam memengaruhi perilaku pemilih. Oleh karena itu, kerja-kerja sosial dan kemanusiaan yang dilakukan parpol serta kadernya di masa pandemi jauh lebih menguntungkan dan efektif dalam menarik simpati rakyat daripada dengan cara lain.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F20200226_ENGLISH-BANJIR-ANALISIS-POLITIK_A_web_1582726525.jpg){kind=logo}
Lambang-lambang partai politik peserta pemilu ditampilkan dalam sebagian materi refleksi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Secara politik, aksi-aksi kemanusiaan itu tidak hanya menuntaskan persoalan bersama warga bangsa, tetapi juga memberikan citra baik bagi parpol dan politisi. Kerja sama semua elemen masyarakat pada akhirnya tidak membawa kerugian apa pun, selain kebaikan bersama. Semangat untuk merdeka dari Covid-19 bukan hanya angan, sepanjang itu semua dilandasi ketulusan bersama.
