PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Dua Pekan, Pemerintah Siapkan Isolasi Terpusat

Pemerintah menyiapkan kapal Pelni sebagai sarana isolasi terpusat di luar Jawa-Bali. Sebagai tahap awal, setidaknya ada empat kota yang akan dilengkapi isolasi terpusat, yakni Medan, Bitung, Sorong, dan Bandar Lampung.

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam keterangan pers secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (9/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Untuk di luar Jawa-Bali, pemerintah memberlakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga dua pekan seiring meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah tempat di wilayah itu. Sesuai keputusan dalam Rapat Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, PPKM di luar Jawa-Bali akan diperpanjang hingga 23 Agustus mendatang.

Secara nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut telah terjadi tren penurunan kasus Covid-19, meskipun tren tersebut cenderung masih dinamis. Data ”7 Day Moving Average” kasus konfirmasi nasional adalah sebesar 32.234 dengan tingkat kematian 1.625 dan jumlah pasien di rumah sakit sebanyak 72.659.

Airlangga menyebut terjadi penambahan sebesar 1,24 persen untuk kenaikan kasus aktif di luar Jawa-Bali selama bulan Agustus (1-9 Agustus), sedangkan di Jawa Bali telah menurun sebesar 27,08 persen.

”Kalau kita lihat secara nasional, Jawa-Bali memang mengalami penurunan, kontribusi luar Jawa-Bali sekarang 46,5 persen dari total kasus aktif nasional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (9/8/2021).

Airlangga menyebut terjadi penambahan sebesar 1,24 persen untuk kenaikan kasus aktif di luar Jawa-Bali selama bulan Agustus (1-9 Agustus), sedangkan di Jawa Bali telah menurun sebesar 27,08 persen. Selain perpanjangan PPKM hingga dua pekan, pemerintah juga menyiapkan isolasi terpusat di beberapa wilayah di luar Jawa-Bali.

Baca juga: PPKM Level IV Diberlakukan di Sumut, Sejumlah Aturan Dilonggarkan

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Mobil ambulans Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin menjemput tiga sopir truk ekspedisi antarpulau yang terkonfirmasi positif Covid-19 melalui tes cepat antigen di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (16/7/2021). Tes antigen dengan hasil negatif menjadi salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan kapal laut dari Banjarmasin menuju Surabaya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, 3-20 Juli 2021.

Untuk perpanjanganan PPKM di luar Jawa-Bali periode 10-23 Agustus akan mencakup 45 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4, sebanyak 302 kabupaten/kota menerapkan PPKM level 3, dan 39 kabupaten/kota dengan PPKM level 2. ”Karena wilayahnya luas dan berupa kepulauan,” ujar Airlangga.

Selain perpanjangan selama dua pekan, pemerintah juga menetapkan perubahan dalam pengaturan pembatasan PPKM level 4 di luar Jawa-Bali. Industri orientasi ekspor dan penunjangnnya, misalnya, sudah boleh beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan ketat. Selanjutnya, perusahaan akan ditutup selama lima hari jika ditemukan klaster Covid-19.

Tempat ibadah sudah diperbolehkan berkegiatan maksimal 25 persen kapasitas atau 30 orang dengan prokes ketat di wilayah PPKM level 4. Pengaturan lebih lanjut akan ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali yang diterbitkan Senin (9/8/2021) malam.

Untuk tahap awal, isolasi terpusat dipersiapkan di empat kota, yaitu Medan, Bitung, Sorong, dan Bandar Lampung, menggunakan kapal Pelni.

Isolasi terpusat

Beberapa provinsi di luar Jawa-Bali yang mendapat catatan peningkatan kasus adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Riau, dan Papua. Sementara 10 provinsi lainnya mengalami penurunan kasus. ”Beberapa arahan Bapak Presiden, percepatan vaksinasi, peningkatan testing, tracing, yang targetnya per 1.000 itu 10, kemudian juga pembatasan PPKM yang ketat dan terkait isolasi terpusat,” tambah Airlangga.

Untuk isolasi terpusat di luar Jawa-Bali, pemerintah akan menggunakan fasilitas, antara lain kapal Pelni yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, isolasi terpusat dipersiapkan di empat kota, yaitu Medan, Bitung, Sorong, dan Bandar Lampung menggunakan kapal Pelni.

Baca juga: Sekitar 800.000 Keluarga di Sumsel Terdampak PPKM

DOKUMENTASI HUMAS PEMKOT MAKASSAR

Petugas membenahi sejumlah bagian dan menambah perlengkapn yang diperlukan di KM Umsini, Jumat (23/7/2021). Kapal ini digunakan Pemkot Makassar sebagai tempat isolasi apung dan ditempatkan di kolam Pelabuhan Makassar.

Fasilitas gedung di daerah juga dikoordinasikan sebagai isolasi terpusat oleh Kementerian PUPR bersama BNPB. Isolasi terpusat ini menggunakan wisma atlet, asrama haji, balai diklat, dan rusun di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Utara, Riau, dan Padang.

Pembiayaan isolasi terpusat bekerja sama antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan BNPB. Isolasi terpusat yang sudah diproses, antara lain, ada di Kota Bitung dan Kota Bandar Lampung. Kapal untuk Bitung adalah KM Tatamailau berkapasitas 458 tempat tidur sedangkan kapal untuk Bandar Lampung adalah KM Lawit berkapasitas 437 tempat tidur.

Kementerian PUPR, menurut Airlangga, juga sedang menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Kementerian PUPR, menurut Airlangga, juga sedang menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Proyek percontohan

Menkes Budi menambahkan pemerintah akan segera melakukan proyek percontohan yang akan mengatur tentang detail penerapan protokol kesehatan di enam aktivitas utama. Enam aktivitas tersebut adalah perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.

”Bapak Presiden memberi arahan. Ke depan, kemungkinan besar virus ini akan hidup cukup lama dengan kita. Arahan Presiden, kita harus memiliki road map bagaimana jika hilangnya sampai tahunan? Bagaimana protokol kesehatan normal aktivitas ekonomi, tetapi kondisi yang lebih aman?” tambahnya.

Baca juga: PPKM Optimal Jika Disertai 3M, 3T, dan Vaksinasi

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Senin (9/8/2021).

Presiden Jokowi juga mengarahkan agar protokol kesehatan yang nantinya akan mendampingi kehidupan ke depan ini harus praktis, bisa digital, dan bisa mengamankan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, telah diputuskan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Penerapan proyek percontohan ini akan diterapkan mulai pekan depan di beberapa mal.

Untuk trapsortasi udara, misalnya, pemerintah mengintegrasikan data status vaksinasi serta hasil tes usap PCR dengan pengecekan bagi penumpang transportasi udara. Status vaksinasi dan tes usap PCR akan segera ketahuan secara digital ketika penumpang check in di bandara. ”Harus proses screening yang akan menentukan sudah divaksin atau tidak, kalau sudah divaksin akan memperoleh protokol lebih longgar,” ujar Budi.

Budi juga kembali menekankan tentang perlunya peningkatan pengetesan dan pelacakan yang selama ini menjadi salah satu kelemahan pemerintah. Pengetesan sebenarnya sudah meningkat tinggi dari kisaran puluhan ribu sebelum Lebaran dan sekarang tes spesimen berada di atas 200.000 tes dengan jumlah orang sekitar 150.000-an. ”Tapi, perlu meningkatkan, dengan kondisi positivity rate sekarang, 300.000-400.000-an. Tracing banyak yang perlu diperbaiki,” tambahnya.

Peningkatan protokol kesehatan akan didukung dengan kecanggihan aplikasi digital untuk 6 sektor di proyek percontohan. Peningkatan pengetesan dan pelacakan juga akan dilakukan lebih agresif di seluruh pelosok nusantara. ”Kita rasa ini menjadi alat agar bisa secara bertahap menyeimbangkan kegiatan ekonomi di satu sisi dan di sisi lain menjaga keamanan bersama,” kata Budi.