DPR Dorong Pemerintah agar Dapat Melaksanakan Pemerataan Vaksinasi

Penataan data dan ketersediaan vaksin perlu terus didorong. Jika stok vaksin di daerah kosong, DPR meminta pemerintah melakukan pembenahan. Vaksin juga agar dapat didistribusikan melalui pemerintah daerah.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Peserta vaksinasi duduk di Stadion Sanaman Mantikei, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (5/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah untuk memastikan pasokan dan distribusi vaksin semakin lancar. Penataan data dan ketersediaan vaksin di lapangan pun didorong untuk terus dilakukan karena ada kebutuhan besar di lapangan terkait vaksin.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi Covid-19. Namun, menurut Puan, kemudahan akses ini harus dibarengi dengan pasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.

”Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK (nomor induk kependudukan) serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksin, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021) di Jakarta.

Baca Juga: Atasi Ketimpangan Vaksinasi

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Ketua DPR Puan Maharani

Ia berharap tidak ada lagi laporan tentang keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi menjadi tersendat atau bahkan terhenti. Apalagi, pemerintah mengatakan saat ini total vaksin yang sudah beredar di daerah dan sebagiannya siap didistribusikan berjumlah 100,9 juta dosis vaksin.

”Jumlah stok vaksin itu seharusnya aman untuk beberapa waktu ke depan. Akan tetapi, kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin,” katanya.

Puan meminta tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang riil di lapangan dan data stok yang dipantau di pusat.

Puan meminta tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang riil di lapangan dan data stok yang dipantau di pusat.

”Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan sudah habis, tetapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi, delay input datanya tidak boleh terlalu lama,” kata Puan.

Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah agar memastikan stok vaksin dalam negeri aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah. ”Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari jika stok vaksin kurang? Bahkan, beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin. Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity,” katanya.

Pemerintah diharapkan memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin. Selain itu, Netty mendorong pemerintah agar meningkatkan  kapasitas produksi vaksin dalam negeri dengan mengolah vaksin bentuk bulk. ”Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi  agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” tuturnya.

Baca Juga: Akses Vaksinasi Dipermudah

KOMPAS/DEDI MUHTADI

Hj Netty Prasetiyani Heryawan

”Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis,” katanya.

Terkait info stok vaksin di sejumlah daerah yang dilaporkan mulai menipis, bahkan ada yang sudah habis, Netty meminta pemerintah memeriksa proses distribusi vaksin. ”Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi ataupun politik. Jangan menyalahgunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” tuturnya.

Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi ataupun politik.

Netty juga mengatakan bahwa saat ini tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa-Bali. Oleh karena itu, lanjutnya, daerah di luar Jawa-Bali juga harus mendapat perhatian yang proporsional dalam pendistribusian vaksin.

Baca Juga: Bali dan Nusa Tenggara Barat Krisis Covid-19

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris mengatakan, kasus yang meningkat di luar Jawa-Bali harus menjadi perhatian dari pemerintah. Pasalnya, jika sampai tidak terkendali, akan menimbulkan persoalan besar lantaran fasilitas kesehatan daerah luar Jawa-Bali lebih terbatas dibandingkan dengan Jawa-Bali. ”Distribusi vaksin oleh karenanya harus dipastikan merata di luar Jawa-Bali,” katanya.