Kader partai politik, termasuk anggota DPR yang kini tengah menjalani masa reses, didorong membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Mereka juga ditugasi membantu warga yang terinfeksi Covid-19 menjalani isoman.
Oleh
RINI KUSTIASIH
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Partai-partai politik menggerakkan kader-kadernya di pusat dan daerah untuk membantu mengatasi pandemi. Percepatan vaksinasi menjadi salah satu program yang dilakukan oleh sejumlah kader, terutama oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini tengah menjalani masa reses. Di sisi lain, anggota DPR juga mengkritisi penanganan pandemi yang belum optimal melibatkan elemen masyarakat lainnya dan masih rendahnya penyaluran bantuan sosial.
Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengatakan, partainya sejak awal fokus pada penanganan pandemi. Maman yang juga anggota Komisi VIII terutama menyoroti soal pentingnya percepatan vaksinasi. Ia dan kader-kader PKB lainnya di pusat dan daerah telah diinstruksikan untuk membantu percepatan vaksinasi di wilayah masing-masing.
”Kata kuncinya menurut kami ialah percepatan vaksinasi. Terlepas apakah perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) nantinya akan diperpanjang lagi ataukah tidak, percepatan vaksinasi itu menjadi kunci untuk menuntaskan persoalan ini,” katanya saat dihubungi, Selasa (3/8/2021), dari Jakarta.
Selain membantu percepatan vaksinasi, PKB juga membantu warga yang melakukan isolasi mandiri (isoman) dengan memberikan paket obat-obatan, vitamin, dan sembako. Pemberian bantuan itu berjalan di berbagai daerah, hingga ke tingkat ranting, sehingga diharapkan akan banyak warga yang tertolong dengan program tersebut.
Di sisi lain, sebagai anggota Komisi VIII, Maman mengkritisi pemerintah yang dinilai perlu memperbaiki komunikasi politiknya dengan berbagai stakeholder (pihak berwenang) untuk mengatasi pandemi ini. Sebagai contohnya, pemerintah diharapkan mengajak lebih banyak organisasi keagamaan untuk melakukan percepatan vaksinasi di daerah.
”Saya kritisi pemerintah karena cenderung top down, tidak bottom up. Pemerintah sebaiknya tidak bekerja sendirian dan harus melibatkan seluruh stakeholder untuk percepatan vaksinasi,” katanya.
Selain membantu percepatan vaksinasi, PKB juga membantu warga yang melakukan isolasi mandiri dengan memberikan paket obat-obatan, vitamin, dan sembako.
Kedua, karena pandemi Covid-19 adalah kondisi darurat sipil, dan bukan darurat militer. Pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan pandemi ini, lanjut Maman, harus pula tetap memerhatikan kaidah-kaidah sipil. ”Jangan sampai ada suasana seperti penangkapan. Apalagi, ada petugas masuk ke dalam warung dan membentak-bentak dan sebagainya,” katanya.
Selain itu, Komisi VIII juga mengingatkan masih belum meratanya penyaluran bantuan sosial (bansos). Sementara di satu sisi kebutuhan pokok rakyat itu tidak bisa lama menunggu dan mesti mendapatkan penanganan segera dari pemerintah.
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, sejak awal ketua umum partainya memerintahkan kader-kadernya untuk bergotong royong dalam menyelesaikan pandemi. Tidak hanya vaksinasi, kader PDI-P juga membangun dapur-dapur umum untuk warga terdampak pandemi.
Kebijakan pemerintah yang memperpanjang waktu PPKM hingga 9 Agustus 2021 pun dipandang sebagai sesuatu keputusan tepat. Pemerintah telah mengikuti parameter sebelum memutuskan hal itu, antara lain dengan melihat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (bed occupancy rate/BOR), dan tingkat penularan Covid-19 (positivity rate). Penerapan PPKM dengan level 1-4 pun dinilai Charles telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sejak awal, ketua umum partainya memerintahkan kader-kadernya untuk bergotong royong dalam menyelesaikan pandemi.
Meski demikian, ia menyoroti masih terbatasnya distribusi vaksin di daerah-daerah di luar Jawa-Bali. Dari beberapa daerah ia menerima laporan vaksinasi terkendala karena ketersediaan vaksin terbatas. ”Dan, bahkan ada yang mengeluhkan vaksinasi pertama sudah dijalankan, tetapi tidak bisa meneruskan dengan vaksinasi tahap kedua karena masih ada kekurangan vaksin. Hal ini sudah kami sampaikan kepada Menteri Kesehatan dan disebutkan pada Agustus ini akan datang lebih banyak lagi vaksin,” katanya.
Charles mengatakan, penambahan jumlah vaksin ini diharapkan dapat pula didistribusikan secara merata kepada daerah-daerah di luar Jawa dan Bali. Lonjakan kasus di luar Jawa-Bali pun mesti disikapi dengan serius karena daerah di luar Jawa-Bali memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Lonjakan kasus di Jawa-Bali dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan serius dengan adanya keterbatasan fasilitas dan tenaga tersebut.
”Distribusi vaksin ke kota-kota besar itu penting, tetapi juga harus dipastikan distribusi vaksin itu juga lebih merata, termasuk ke daerah-daerah di luar Jawa-Bali,” katanya.
Utamakan penyaluran bansos
Wakil Ketua Komisi V DPR yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, partainya fokus pada penyampaian bansos kepada warga, selain juga membantu fasilitasi vaksinasi.
”Instruksi dari Ketum (Suharso Monoarfa), PPP terlibat dari vaksinasi, tetapi tidak dalam konteks menyelenggarakan vaksinasi massal yang berpotensi menimbulkan antrean panjang. Kami lebih menjalankan fungsi koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas kesehatan, puskesmas, dan pesantren-pesantren dalam memudahkan penyelenggaraan vaksinasi,” katanya.
Arwani mengatakan, seluruh kader juga telah diminta untuk fokus pada aksi-aksi sosial dalam gerakannya, termasuk anggota DPR di masa reses ini. Semua kegiatan partai juga dilakukan dengan menyesuaikan situasi PPKM. ”Semua akan fokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kita semua ingin agar pandemi segera berlalu sehingga semua kerja-kerja partai diarahkan dalam penuntasan pandemi ini,” ucapnya.