Satu Pekan Lebih, Formasi Calon ASN Papua Barat Masih Sepi Peminat

Kemenpan dan RB sudah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Regional BKN di Papua dan Papua Barat untuk bersama-sama pemerintah daerah melakukan sosialisasi. Kemungkinan ada problem jaringan internet.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Peserta Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Surabaya mengerjakan soal di tempat ujian khusus di GOR Pancasila, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Satu pekan lebih rekrutmen calon aparatur sipil negara dibuka, formasi untuk sejumlah pemerintah kabupaten di Papua Barat masih sepi peminat.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 9 Juli 2021 pukul 13.00 WIB, sebanyak 1.262.370 pelamar telah mengisi formulir. Sebanyak 457.738 pelamar telah mengirimkan formulirnya. Namun, tak banyak yang melamar untuk formasi di sejumlah pemerintah kabupaten (pemkab) di Papua Barat. Pemkab Maybrat, misalnya, hanya enam orang yang melamar. Kemudian, Pemkab Sorong Selatan 20 pelamar, Pemkab Fak-Fak 21 pelamar, Pemkab Kaimana 21 pelamar, Pemkab Manokwari Selatan 22 pelamar, dan Pemkab Teluk Wondama 23 pelamar.

Pelaksana Tugas Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Katmoko Ari Sambodo mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Papua dan Papua Barat untuk bersama-sama pemerintah daerah setempat melakukan sosialisasi kembali.

”Kemungkinan memang masyarakat setempat belum banyak mendapatkan informasi atau ada kendala lain, seperti jaringan internet,” kata Katmoko saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/7/2021).

Baca juga: 570 Instansi Pemerintah Buka Rekrutmen Pegawai

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Peserta penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu giliran untuk registrasi ulang saat mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Katmoko mengatakan, masih ada kesempatan hingga 21 Juli mendatang yang bisa digunakan oleh instansi di sejumlah kabupaten di Papua Barat itu untuk menarik minat pelamar. Apalagi di Maybrat, formasi yang dibuka untuk posisi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pada seleksi calon ASN tahun ini, guru honorer mendapat perlakuan khusus. Berbeda dengan calon pegawai negeri sipil dan calon PPPK non-guru, pelamar PPPK guru diberi kesempatan untuk mengikuti tiga kali seleksi.

Pelamar akan mengikuti seleksi pada Agustus, tetapi jika gagal mereka dapat mengikuti seleksi gelombang kedua, September nanti. Jika gagal, guru honorer masih diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi gelombang ketiga pada Desember (Kompas, 30/6/2021).

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, BKN memberikan fasilitas kepada instansi untuk mengumumkan sendiri apabila masih ada jabatan yang kosong untuk dilamar. Instansi sudah diberikan fasilitas sistem informasi (dashboard) untuk memantau.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Peserta seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) menunggu dimulainya tes di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, akhir Oktober 2018.

Pengajar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Zuliansyah Putra Zulkarnain melihat, ada sejumlah faktor rekrutmen calon ASN di Papua Barat masih sepi peminat. Salah satunya terkait formasi yang diminta pemerintah dengan kompetensi dari perguruan tinggi yang ada. Faktor lainnya, yakni ada persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi.

Selain itu, jaringan internet menjadi persoalan penting. Ia pun mempertanyakan, ketika pendaftaran secara daring diberlakukan, apakah sudah dilihat kondisi jaringan internet di daerah tersebut.

Menurut Zuliansyah, sosialisasi menjadi solusi untuk mengatasi persoalan itu. Namun, sosialisasi tersebut tidak hanya terbatas dengan membuka informasi di media massa atau media sosial. Sosialisasi tersebut harus dilakukan dengan lebih luas. Sebab, tidak semua daerah bisa mendapatkan informasi tersebut dengan mudah. Ia menegaskan, dalam sosialisasi tersebut perlu disampaikan kompetensi apa yang dibutuhkan.

Baca juga: Kementerian Jadi Favorit Pelamar Calon ASN

Ia mengungkapkan, solusi lainnya yakni beberapa persyaratan disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu ada fleksibilitas untuk melihat kompetensi yang relevan dengan formasi yang diminta pemerintah.

Terkait hal ini, kata Zuliansyah, tidak bisa hanya menyerahkan kepada pemerintah pusat dan BKN. Namun, juga perlu melibatkan pemerintah daerah.

Solusi lainnya, menurut Zuliansyah, yakni dengan meningkatkan tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Namun, perlu ada perhitungan yang matang untuk menaikkan tunjangan tersebut. Sebab, ada target kinerja yang harus juga diperhatikan.