Jika kebijakan memperbanyak guru/dosen PPPK diteruskan, sesungguhnya pemerintah sedang menggali lubang untuk memerosotkan kualitas pendidikan nasional secara sistemik. Ini berbahaya untuk ketahanan bangsa dan bernegara.

Kementerian Keuangan menjamin alokasi anggaran gaji guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pada APBN 2023, anggaran itu dialokasikan dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU).

Guru-guru honorer yang bertugas di seluruh pelosok negeri nasibnya belum jelas. Walau sudah lulus tes, namun banyak yang belum mendapat formasi. Tentunya mereka mengharap yang terbaik untuk kejelasan nasib.

Formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tenaga kesehatan 2022 dibuka sebanyak 88.370 orang. Tenaga PPPK ini diharapkan bisa mengatasi distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata di Indonesia.

Pemerintah memprioritaskan penerimaan ASN dengan perjanjian kerja pada 2022 untuk guru dan tenaga kesehatan. Pada tahun ini Kemenpan dan RB menetapkan sebanyak 522.244 formasi.

Para pengemudi ojek daring berisiko tinggi terhadap kondisi kedaruratan. Pelatihan pertolongan pertama gawat darurat bagi para ojek daring memberikan pengetahuan untuk bertindak jika terjadi kecelakaan di jalan raya

Tenaga kesehatan honorer meminta diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kantor Staf Presiden akan meneruskan aspirasi tersebut ke Presiden Jokowi.

Setelah pemerintah meminta agar honorer di setiap instansi didata, jumlahnya justru membengkak. Data BKN hanya sekitar 400.000 honorer tersisa, tetapi data yang masuk dari instansi, sudah mencapai 1,1 juta honorer.