Disiplin Bersama untuk Cegah Skenario Terburuk

Pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus baru harian Covid-19 dengan menaikkan kapasitas layanan medis dan menjamin pasokan oksigen serta obat. Lonjakan ini perlu ditekan bersama.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021) malam.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah guna mengantisipasi skenario terburuk penambahan kasus positif harian hingga melampaui 40.000. Agar skenario terburuk tersebut tidak terlampaui, diperlukan kesadaran bersama untuk disiplin menekan mobilitas dan menjalankan protokol kesehatan.

Di tengah implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, Selasa (6/7/2021), penambahan kasus baru positif Covid-19 mencapai 31.189. Sehari sebelumnya tercatat 27.949 kasus baru. Pada pertengahan Februari sampai pertengahan Juni 2021, kasus baru harian di bawah 10.000.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada 20 provinsi yang tingkat keterisian tempat tidur isolasi Covid-19 di atas 50 persen. Enam provinsi dengan tingkat keterisian tertinggi, di atas 80 persen, ada di Pulau Jawa dan Bali. Sementara 14 provinsi lainnya dengan keterisian 50-80 persen berada di luar Jawa dan Bali.

Merespons kenaikan kasus di Jakarta dan sekitarnya,pemerintah menyiapkan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, agar bisa menampung 900 tempat tidur, 50 tempat tidur intensive care unit, dan 40 tempat tidur high care unit. Sarana ini ditargetkan berfungsi pada Kamis.

Pemerintah juga menyiapkan tempat untuk isolasi, yaitu di Rumah Susun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, dengan 2.273 tempat tidur. Selain itu, di Rumah Susun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, ada 3.986 tempat tidur. ”Kita juga menambah di Wisma Atlet sebanyak 1.200 tempat tidur lagi,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers, Selasa.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan seusai meninjau langsung kesiapan Asrama Haji Pondok Gede, Senin (5/7/2021) malam. Pemerintah menyiapkan Asrama Haji Pondok Gede menjadi rumah sakit penanganan Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya.

Di sejumlah daerah, pemerintah setempat berupaya menambah kapasitas pelayanan medis. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan 59 selter atau tempat isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala dan bergejala ringan. Setiap selter berkapasitas 2-72 orang.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Asrama Haji Pondok Gede, Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemprov DKI Jakarta juga berupaya menambah kapasitas tempat tidur, seperti menjadikan 140 rumah sakit sebagai rujukan pasien Covid-19. Namun, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau sentra vaksinasi Covid-19 Kompas Gramedia di Jakarta, upaya itu butuh dukungan tambahan tenaga kesehatan. Dia meminta warga yang memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan kesehatan bergabung dalam penanganan pandemi Covid-19.

Skenario terburuk

Secara nasional, pemerintah menyiapkan skenario terburuk menghadapi pandemi Covid-19. ”Kalau kasus lebih dari 40.000, 50.000, kami akan membuat skenario siapa yang akan kami minta tolong, sudah mulai kami approach (dekati),” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual.

Komunikasi komprehensif untuk bantuan dari luar negeri, antara lain, dijalin dengan beberapa negara, seperti Singapura dan China. ”Lebih dari 40.000, bagaimana suplai oksigen, suplai obat, suplai rumah sakit?” katanya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk jika Lonjakan Kasus Harian Tembus 40.000 Kasus

Untuk ketersediaan oksigen, misalnya, kata Luhut, pemerintah menyiapkan skenario jika terjadi lonjakan 60.000-70.000 kasus per hari. Suplai oksigen telah dimobilisasi dari beragam sumber. Oksigen 50 ISO tank container didatangkan dari Morowali, Sulawesi Tengah, dan sudah didistribusikan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oksigen juga didatangkan dari Cilegon, Banten, dan Batam. Oksigen industri juga dikonversi untuk oksigen kesehatan.

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers virtual usai rapat terbatas “Penanganan Pandemi Covid-19” bersama Presiden Joko Widodo yang juga dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Covid-19, Ganip Warsito, Selasa (6/7/2021).

Bagi mereka yang isolasi mandiri, pemerintah bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan layanan konsultasi dan obat gratis bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Jakarta.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah memastikan obat-obatan untuk pasien yang dirawat di rumah sakit dan yang menjalani isolasi mandiri cukup tersedia. Masyarakat tidak perlu khawatir.

Namun, ia mengingatkan, ada lima provinsi non-PPKM darurat yang mengalami kenaikan kasus tertinggi, yakni Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan. ”Pemerintah daerah, terutama di provinsi-provinsi itu, meski tidak menerapkan PPKM darurat, wajib meningkatkan penanganan Covid-19,” ujarnya.

Disiplin bersama

Kementerian Dalam Negeri menyebut, berdasarkan evaluasi sementara, PPKM darurat berjalan lancar. Namun, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan, saat ini yang perlu ditingkatkan ialah kepatuhan masyarakat.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Penjagaan pasukan TNI AD dan panser Anoa dalam penyekatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di kawasan Lampiri, perbatasan Bekasi dan Jakarta di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Selasa (6/7/2021).

Bupati Pati, Jawa Tengah, Haryanto mengungkapkan, terkadang terjadi benturan dengan masyarakat yang mengadakan kegiatan sosial. Selain itu, masih ada warung makan yang melayani pembeli yang makan di tempat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengaku belum puas dengan penurunan mobilitas masyarakat. ”Target penurunan mobilitas di Jabar seharusnya 30 persen. Saat ini masih 17 persen,” ujarnya.

Kamil mengakui terjadi kerancuan di tengah warga mengenai pembagian sektor kritikal, esensial, dan non-esensial. Imbasnya, masih ada karyawan yang bekerja di kantor meskipun seharusnya bekerja dari rumah. Dia berjanji menindak perusahaan yang bandel.

(INA/NIA/PDS/COK/HRS/DAN/ETA/NIK/RAM/TAM/GIO/TAN)