Infrastruktur Mesti Sinergikan Kepentingan Ekonomi, Sosial, dan Ekologi

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Salah seorang warga memboncengkan anak-anak menggunakan sepeda motor di Distrik Miyambouw, Pegunungan Arfak, Papua Barat, Selasa (13/3/2021). Infrastruktur transportasi masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan wilayah di Papua Barat.

JAKARTA, KOMPAS — Infrastruktur mesti dipandang bukan semata dari dimensi ekonomi. Nisbah infrastruktur terhadap isu sosial juga bernilai penting. Hal ini termasuk peran infrastruktur dalam interaksi antarwarga, akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan wilayah yang selama ini tidak terjangkau sehingga lebih memunculkan isu keadilan.

Proporsi peran infrastruktur terhadap isu sosial tersebut bernilai sama, bahkan lebih penting dibandingkan dengan dimensi ekonomi pada tahap awal. Pendalaman lebih lanjut dan skala prioritas mengenai hal yang mesti diutamakan diperlukan sehingga kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi tidak saling bertubrukan atau memunggungi.

”Saya tahu itu tidak gampang, tetapi dalam beberapa hal dan bukti menunjukkan kalau itu dilakukan dengan cara yang cermat dapat dicapai bersama,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika saat memberi tanggapan pada diskusi terbatas bertajuk ”Pembangunan Infrastruktur di Papua: Merajut Konektivitas, Membuka Aksesibilitas,” yang digelar secara daring, Selasa (29/6/2021).

Hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antarlembaga Buyung Lalana, Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Vaza, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, serta akademisi Universitas Parahyangan, Yulia Indrawati Sari.

Baca juga : Wapres Amin: Tujuh Sektor Strategis Percepat Capai ”Quick Wins” Papua

BIRO PERS SETPRES/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo menggendong Jokowi, bocah yang lahir saat pelantikan Joko Widodo menjadi Presiden RI. Pertemuan ini terjadi, Kamis (12/4/2018), saat Presiden meninjau pembangunan infrastruktur di Kampung Kayeh, Kabupaten Asmat, Papua.

Saat membuka diskusi, Erani mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain membuat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di kedua provinsi tersebut, pemerintah juga ingin menambah bobot perencanaan dan inisiasi program-program tahun ini dan mendatang.

”Inpres (9/2020) tadi sebetulnya menjadi bagian utuh dari keseluruhan tema besar pembangunan yang diusung oleh pemerintah, khususnya mulai tahun 2014 akhir atau 2015 awal, yakni mengenai penguatan atau ekspansi kapasitas ekonomi,” ujar Erani.

Erani mengatakan, pemerintah mendorong kapasitas ekonomi menggunakan dua kaki, yaitu di sisi penawaran dan sisi permintaan. Ada tiga hal yang ditegakkan di sisi penawaran tersebut, yakni pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas manusia, dan deregulasi. Ketiga hal ini dilakukan konsisten selama sekitar 5-6 tahun terakhir.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Jembatan Holtekamp di Jayapura.

Kemudian dari sisi permintaan, lanjut Erani, pemerintah berupaya agar kebijakan fiskal makin inklusif, memberikan penguatan bagi golongan menengah ke bawah dengan berbagai macam kebijakan proteksi sosial. Di luar itu, ada kebijakan-kebijakan khusus yang dilakukan pemerintah untuk memastikan agar ada peningkatan daya beli.

Oleh karena itu, dirancang sekian banyak program-program untuk bisa mengangkat daya beli masyarakat, apalagi pada masa pandemi Covid-19. ”Hal terakhir dari demand site economy (ekonomi di sisi permintaan) adalah membuka akses dan menambah aset untuk mendorong keadilan ekonomi,” katanya.

Baca juga : Potret Jalan Lintas Manokwari-Pegunungan Arfak

Pembangunan infrastruktur, menurut Erani, secara ekonomi akan membuka kanal-kanal kegiatan investasi, produksi, yang terhambat karena kesulitan untuk bisa menjangkau geografi lebih luas pada jalur-jalur potensi ekonomi. Pembangunan infrastruktur juga akan membuat rantai pasok ekonomi bisa berjalan secara ideal.

Infrastruktur merupakan jantung dari aktivitas ekonomi. Infrastruktur juga menjadi media yang mempertemukan warga dengan fasilitas publik pokok, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan.

Infrastruktur, baik di desa maupun kota, merupakan jantung dari aktivitas ekonomi. Infrastruktur akan memompa kegiatan ekonomi dengan lebih cepat. ”Di luar itu, infrastruktur juga menjadi media yang mempertemukan antara warga dan fasilitas publik pokok yang akan menjadi daya dorong bagi penguatan kapasitas, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan,” kata Erani.

Prioritas

Pada sesi pemaparan materi, Buyung Lalana mengutip arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan pengembangan wilayah timur Indonesia. Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama. Berbagai ketimpangan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Maluku, agar diberikan upaya penyelesaian secara maksimal.

Kompas/AGUS SUSANTO

Warga melewati jembatan kayu di Kampung Sinimburu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Senin (9/3/2020). Kampung tersebut sudah mendapatkan dana desa sejak 2016. Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, puskesmas, sekolah, balai serba guna, gereja, dan rumah singgah guru.

Buyung menuturkan, fokus utama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah terkait dengan konektivitas nasional, kinerja pelayanan, dan keselamatan transportasi. Kesemuanya tertuang dalam Rencana Strategis Kemenhub tahun 2020-2024.

Pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar menjadi agenda prioritas. Targetnya adalah 7,8 persen pertumbuhan ekonomi di Papua dan penurunan tingkat kemiskinan tahun 2024 di Papua menjadi 19 persen, Maluku 9,4 persen, dan Nusa Tenggara 13,7 persen.

Terkait dengan pencapaian, Buyung, antara lain, mengatakan bahwa total pelabuhan yang dibangun selama tahun 2015-2020 di Papua dan Papua Barat sebanyak 10 pelabuhan.

KOMPAS/JOSIE SUSILO HARDIANTO

Anak-anak warga Distrik Oklip, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, tengah menyaksikan pesawat perintis milik AMA, Selasa (13/12/2011).

Ada pula jembatan udara sebagai pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya dan/atau dari bandar udara ke bandar udara di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Jembatan udara ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo.

”Konektivitas multimoda wilayah Papua dan Papua Barat melalui trayek tol laut, subsidi darat, dan jembatan udara menjadi salah satu capaian konektivitas dan aksesibilitas dalam mendukung pembangunan di Pulau Papua,” ujar Buyung.

Koordinasi

Buyung mengatakan, tantangan tindak lanjut ke depan di Papua dan Papua Barat adalah medan yang sulit, kondisi keamanan, masih rendahnya sumber daya manusia, dan koordinasi kelembagaan yang harus terus ditingkatkan. ”Transportasi laut, transportasi darat, dan jembatan langit berperan penting dalam mendorong kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat,” katanya.

Baca juga : Afirmasi bagi ”Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi”

Terkait dengan paparan tersebut, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan, pihaknya bersyukur bahwa di Papua Barat relatif aman dan tidak ada gangguan terhadap pekerja di lapangan. ”Kalau rendahnya SDM, barangkali, ini kondisi yang kita hadapi. Tetapi, catatan saya berikutnya adalah koordinasi kelembagaan yang memang perlu untuk ditingkatkan,” katanya.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua dari kanan) berjalan bersama dengan tokoh Papua, Toha Al Hamid (kanan), Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani (ketiga dari kanan), dan Bupati Yahukimo Abock Busup (keempat dari kanan) pada kegiatan Solidaritas Masyarakat Papua dan Penggalangan Dana Sosial bertajuk ”Kitorang Basodara”, di Jakarta, Minggu (13/10/2019).

Mohamad Lakotani mengharapkan saran dan masukan dari pemerintah daerah diperhatikan agar pembangunan ruas-ruas jalan diprioritaskan pada yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan atau peningkatan ekonomi masyarakat.

Pihaknya memahami bahwa di tengah pandemi Covid-19, sumber-sumber pembiayaan banyak terkuras untuk kegiatan penanganan pandemi.

”Kami tahu, kami sadar, bahwa banyak dana atau alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur juga terkuras untuk (penanganan pandemi) itu. Oleh karena itu, barangkali, dengan keterbatasan pembiayaan karena refocusing ini, kami ingin diajak bicara supaya kemudian ada arahan dari kepala daerah sehingga ruas-ruas benar-benar penting dan bernilai strategis menjadi prioritas,” kata Mohamad Lakotani.