Mantan Hakim Konstitusi Ingatkan Pimpinan KPK untuk Penuhi Panggilan Komnas HAM

Mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna mengingatkan Komnas HAM harus bekerja independen. Pimpinan KPK juga harus hadir memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai bagian dari ikut menjaga HAM yang dijamin konstitusi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan untuk pegawai KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Sebanyak 1.271 pegawai KPK dilantik menjadi PNS yang digelar secari daring dan luring.

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diingatkan untuk memenuhi pemanggilan kedua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait polemik tes wawasan kebangsaan yang jadi syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dengan kehadirannya, pimpinan KPK juga bisa memberi klarifkasi soal polemik tes tersebut.

Komnas HAM memanggil pimpinan KPK untuk dimintai keterangan terkait persoalan tes wawasan kebangsaan pada  Selasa (8/6/2021).  Panggilan  dilakukan karena ada aduan dari pegawai KPK atas tes tersebut. Namun,  pimpinan KPK tak hadir memenuhi panggilan itu. Dalam waktu dekat, Komnas HAM akan mengirim panggilan kedua bagi pimpinan KPK.

Mantan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, mengingatkan, Komnas HAM didirikan untuk menjamin perlindungan HAM. Perlindungan HAM menjadi  salah satu ciri   negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan hal itu dijamin konstitusi. Ini membuat HAM sudah menjadi hak konstitusional. Ketika menjadi hak konstitusional, kata Palguna, HAM menjadi bagian dari konstitusi hingga  seluruh cabang kekuasaan negara harus taat.

Baca juga : Tak Penuhi Panggilan, Komnas HAM Beri Kesempatan Kedua kepada KPK

”Bagaimana kalau Komnas HAM memanggil pimpinan KPK? Menurut saya, harus hadir. Jadi, harus hadir di sini bukan semata-mata Komnas HAM melaksanakan tugasnya, melainkan untuk menunjukkan bekerjanya jaminan perlindungan yang diberikan konstitusi bagi hak konstitusional. Kan, belum tentu terjadi pelanggaran HAM. Justru untuk itu pimpinan KPK penting  hadir,” kata Palguna.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna saat ditemui di ruang sidang MK, Kamis (13/6/2019).

Pemenuhan panggilan ini, kata Palguna,  juga menjadi kesempatan bagi pimpinan KPK untuk memberikan klarifikasi atas polemik tes wawasan kebangsaan. ”Sekarang ini  kita seperti memelihara pro dan kontra yang tak ada penyelesaiannya. Semua hanya bermain anggapan hingga  muncul ruang untuk digoreng jadi isu politik dan tidak menemukan ujung. Itu yang saya khawatirkan,” katanya.

Palguna mengingatkan, semua pihak harus obyektif melihat persoalan ini. Komnas HAM harus bekerja  independen. Pimpinan KPK juga harus hadir memenuhi panggilan sebagai bagian dari ikut menjaga HAM yang dijamin konstitusi.

Panggilan kedua

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan, berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pemberian keterangan adalah hak.  Komnas HAM akan memberi kesempatan kedua dan terakhir kepada pimpinan KPK untuk memberikan keterangan. ”Saya kira dua kali (pemanggilan) sudah cukup maksimal,” kata Anam.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, pihaknya memiliki tugas memastikan setiap kebijakan, aturan, atau tindakan lembaga lain sesuai  standar dan norma HAM. ”Kami ingin memastikan, apakah ketika (KPK) menjalankan UU itu, ada standar norma HAM yang dilanggar atau tidak karena yang mengadu pegawai KPK,” ujarnya.

KOMPAS/DOKUMENTASI HUMAS KOMNAS HAM

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan keterangan kepada media seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (14/1/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan, pimpinan KPK menghormati  tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. Karena itu, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM pada 7 Juni. ”(Pimpinan KPK) minta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK,” kata Ali.

Ali mengatakan, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah undang-undang, dan KPK telah melaksanakan UU itu. Ia menegaskan, tes wawasan kebangsaan dilakukan Badan Kepegawaian Negara yang bekerja sama dengan lembaga terkait lain melalui proses yang telah sesuai mekanisme  perundang-undangan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pimpinan KPK tak menolak undangan Komnas  HAM. Namun, pimpinan KPK mengirim surat yang mempertanyakan urgensi pemanggilan. Menurut Tjahjo, hal itu wajar. (PDS/SYA/DEA/BOW)