Survei Kompas: Apresiasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Joko Widodo

Angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin kembali meningkat. Apresiasi publik diharapkan menjadi modal pemerintah untuk bekerja lebih keras, terlebih karena masih beratnya tantangan ke depan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin, di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Derajat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin kembali meningkat berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas pada periode April. Konsistensi peningkatan dari sejumlah survei selama masa pandemi Covid-19 ini hendaknya tak membuat pemerintah berpuas diri. Jadikan apresiasi publik sebagai modal dalam menghadapi setumpuk tantangan, terutama yang diakibatkan pandemi.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada April 2021, angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin 69 persen atau meningkat dibandingkan dengan Januari 2021 yang sebesar 66,3 persen dan survei pada Agustus 2020 sebesar 65,9 persen.

Peningkatan ini paralel dengan meningkatnya kepuasan publik pada empat bidang, yaitu politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta sosial. Politik dan keamanan mencatat peningkatan tertinggi, dari 67,2 persen pada Januari 2021 menjadi 77 persen pada April 2021. Adapun di tiga bidang lainnya peningkatan sebesar 2-4 persen.

Tingginya kepuasan publik itu senapas dengan tingginya keyakinan publik bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-Amin akan kian baik. Hanya saja, ada selisih antara derajat kepuasan dan keyakinan publik. Derajat keyakinan di angka 65 persen atau terpaut sekitar 4 persen dari angka kepuasan publik.

Baca juga: Lonjakan Penghargaan yang Terpilah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat wawancara dengan Kompas, di kantornya, Jumat (30/4/2021), mengatakan, terus meningkatnya kepuasan publik menandakan perubahan kerja pemerintah ke arah yang semakin jelas, konsisten, dan lebih positif. Perubahan itu, antara lain, dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, serta kebijakan pemerintah di bidang politik dan hukum.

Di bidang politik, Mahfud menilai publik melihat kebijakan pemerintah yang tepat dalam mengatasi konflik di Partai Demokrat. Kebijakan pemerintah mematahkan kecurigaan sebagian orang yang menilai pemerintah akan memenangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

”Betapa pun mungkin Moeldoko teman Presiden, teman saya, tetapi urusan hukum ini tak bisa main-main,” ujarnya.

Meski mayoritas publik sudah menyatakan puas dan yakin dengan kinerja pemerintah, Mahfud menekankan kinerja pemerintah tak akan surut. Pemerintah dijanjikannya akan lebih solid, tetap bekerja keras, dan konsisten.

KOMPAS/Kompas/Dian Dewi Purnamasari

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di kantornya, Jumat (30/4/2021).

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan, Sabtu (1/5/2021), tingginya kepuasan publik merupakan wujud dari rasa optimistis publik. Jika masyarakat apatis kepada pemerintah, angka kepuasan publik tidak akan bergeser, apalagi meningkat, dalam rentang waktu survei dilakukan.

Peningkatan itu, lanjut Philips, dapat dipengaruhi penanganan pandemi oleh pemerintah yang dinilai membaik. Hal ini terlihat dari penurunan kasus baru Covid-19. Selain itu, ada vaksinasi Covid-19 yang terus diupayakan pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus baru Covid-19 menurun dari 14.518 tambahan kasus dalam sehari pada akhir Januari 2021 menjadi 4.656 orang pada 27 April. Pada Minggu (2/5), kasus baru turun lagi menjadi 4.394 kasus setelah pada 29 April terdapat 5.833 kasus baru.

Dari sisi ekonomi, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penurunan kasus positif Covid-19 mendorong proses pemulihan ekonomi lebih cepat.

Kompas/Priyombodo

Iklan layanan masyarakat mengenai pemulihan kesehatan dari Covid-19 melalui vaksinasi dan upaya membangkitkan ekonomi disiarkan melalui videotron di jalan protokol Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2020). Kedatangan vaksin di Indonesia menimbulkan optimisme masyarakat dan diharapkan memacu aktivitas ekonomi.

Hal ini bisa dilihat dari Indeks Kepercayaan Konsumen yang mulai mengalami peningkatan, Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur yang berada di level ekspansif, dan tingginya mobilitas masyarakat. Beragam indikator itu selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021, yang disebut akan kembali ke level positif setelah terjerumus ke jurang resesi sejak triwulan III-2020. Karena itu, tak mengherankan jika publik mengapresiasi kerja pemerintah di sektor ekonomi.

Yusuf dan Philips sama-sama mendorong agar tingginya kepuasan publik kepada pemerintah menjadi modal sosial untuk bekerja lebih baik, terlebih tantangan diperkirakan lebih berat. Beratnya tantangan ini ditengarai membuat derajat keyakinan publik tidak setinggi dengan angka kepuasan publik.

Dari sisi kesehatan, tantangannya, antara lain, memastikan vaksinasi terus berjalan. Selain itu, pemilihan stimulus yang tepat juga menjadi tantangan untuk memulihkan ekonomi.

Hal lain, Philips mengingatkan, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki demokrasi dan pemberantasan korupsi. Pada Indeks Demokrasi 2020, Indonesia mencatat skor terendah selama 14 tahun terakhir. Untuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK), posisi RI melorot dari peringkat ke-85 menjadi ke-102 dari 180 negara.

Baca juga: Benahi Transparansi dan Penegakan Hukum untuk Ungkit Indeks Korupsi

Momentum pemerintah

Sejumlah partai politik pun mengingatkan pemerintah agar tak berpuas diri. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berpandangan, tingkat kepuasan yang besar harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras, terutama guna menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya pemulihan ekonomi.

Baca juga: Mahfud MD: Internal Solid, Pemerintahan Efektif

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, penanganan pandemi harus tetap menjadi prioritas pemerintah.

”Jangan terjebak pada selebrasi dini yang membuat abai dengan hal krusial dalam menghadapi Covid-19. Kesadaran masyarakat harus terus ditumbuhkan, terutama tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan. Jangan sampai ada ledakan gelombang kedua seperti di India,” tambahnya.