Presiden Tegaskan Tak Ada Tempat bagi Kelompok Kriminal Bersenjata di Tanah Air
Presiden Jokowi menginstruksikan TNI/Polri mengejar semua anggota kelompok kriminal bersenjata, termasuk yang menembak Kabinda Papua. Adapun Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pentingnya pendekatan komprehensif.
JAKARTA,KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Tanah Air. Karena itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diminta untuk terus mengejar dan menangkap semua anggota KKB.
”Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di Tanah Papua ataupun di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/4/2021).
Penegasan itu disampaikan setelah Presiden mendapatkan laporan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan tentang gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada Minggu (25/4/2021) sore. Danny gugur dalam kontak tembak dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Presiden pun menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya Kabinda Papua. ”Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan, semoga arwah almarhum Brigjen TNI I Gusti Putu Danny mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” kata Presiden.
Didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, Presiden menyampaikan bahwa negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi pada Kabinda Papua. Penghargaan itu diberikan atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan Brigjen I Gusti Putu Danny.
Lebih lanjut, Presiden memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penembakan oleh KKB. Tak hanya itu, Panglima TNI dan Kapolri diminta untuk terus mengejar dan menangkap semua anggota KKB.
Pelaku diidentifikasi
Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rusdi Hartono menyatakan, aparat TNI/Polri terus bekerja optimal untuk mengejar KKB yang menembak Kabinda Papua. ”Tentu aparat keamanan, TNI dan Polri, terus bekerja secara optimal melakukan pengejaran, penangkapan, terhadap kelompok kriminal bersenjata. Yang pasti, tidak ada tempat bagi kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua,” kata Rusdi.
Menurut Rusdi, aparat telah mengidentifikasi pihak atau kelompok yang melakukan penyerangan dan penembakan terhadap Kabinda Papua. Meski demikian, Rusdi menolak menyebut nama pimpinan kelompok tersebut karena dinilai akan berdampak pada proses pengejaran oleh aparat.
Saat ini, lanjutnya, operasi yang digelar Polri di Papua adalah operasi penegakan hukum bertajuk Operasi Nemangkawi. Operasi tersebut juga melibatkan personel TNI. Untuk sementara, Polri belum berencana untuk menambah kekuatan atau personel.
”Sudah teridentifikasi kelompok yang ada di wilayah Puncak. Telah teridentifikasi, kita tunggu perkembangannya saja,” ujar Rusdi.
Menurut dia, pengejaran terhadap KKB yang menembak Kabinda Papua bukan perkara mudah. Aparat gabungan dihadapkan pada medan alam berupa pegunungan. Ditambah lagi, KKB mengenal baik wilayah tersebut, bahkan menguasainya. Selain itu, anggota KKB disebutnya menghindari pengejaran aparat dengan menyamar sebagai warga atau masyarakat umum.
Pendekatan komprehensif
Adapun Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan mendalam untuk menyelesaikan konflik di Papua. Sebelum itu, pemerintah bersama TNI dan Polri diminta mengidentifikasi pemicu konflik, termasuk motivasi KKB yang tak henti-hentinya melakukan teror di Papua.
”Koordinasi harus diperkuat, termasuk komunikasi dengan masyarakat, untuk menyelesaikan konflik di sana dan semoga tidak berulang menimbulkan korban jiwa,” kata Puan. Komunikasi dan koordinasi mesti dilakukan TNI dan Polri bersama pemerintah daerah, pemuka agama, tokoh adat atau masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
Komunikasi dan upaya untuk memenangi hati masyarakat setempat penting karena masalah KKB di Papua hanya dapat diselesaikan dengan dukungan dari masyarakat Papua. Selain itu, pendekatan hukum dan keamanan mesti dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan. Meski demikian, penegakan hukum tetap harus dilakukan kepada siapa pun yang memang terbukti bersalah.
”Apalagi terbukti melakukan tindak kekerasan bersenjata yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang,” ujar Puan.
Menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Danny melakukan perjalanan ke Kampung Dambet untuk mengamankan situasi di Distrik Beoga. ”Kami mendapat penjelasan dari BIN bahwa Brigjen TNI I Gusti Putu Danny ke Kampung Dambet dalam rangka Satgas BIN bersama Satgas TNI-Polri dalam mengamankan situasi di Distrik Beoga,” kata Meutya melalui keterangan tertulis.
Satgas BIN, TNI, dan Polri datang untuk melakukan observasi lapangan serta menentukan lokasi titik serangan pasukan pemulihan keamanan di sekitar SDN Dambet dan Honai. SD milik Kepala Suku Distrik Beoga Benert Tinal itu dibakar pada 17 April 2021.
Bagi jajaran Komisi I, lanjut politikus Partai Golkar itu, Brigjen I Gusti Putu Danny Karya Nugraha dikenal telah lama berkecimpung di dunia intelijen. Sebelumnya, Putu Danny pernah menjabat sebagai Asintel Kodam Jaya dan Asintel Kopassus.
Meutya mengatakan, gugurnya Kabinda Papua merupakan kehilangan besar bagi BIN, TNI, dan Kopassus. Karena itu, Komisi I menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya Brigjen TNI Putu Danny.
Lebih jauh, Komisi I juga akan terus mendukung BIN, TNI, dan Polri untuk memberantas keberadaan KKB di Papua. ”Jangan pernah kalah dari mereka! Mengutip kata-kata dari Jenderal Besar Sudirman, ’Karena kewajiban kamulah untuk tetap pada pendirian semula, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya’,” kata Meutya.