Lima Rekomendasi Rakernas PKS, Salah Satunya Perkuat Sikap Oposisi

Pengamat menilai, sikap oposisi PKS sejak 2014 telah mendongkrak elektabilitas partai. Sikap oposisi PKS juga sebagai upaya merawat demokrasi, terutama ketika mayoritas parpol saat ini menjadi pendukung pemerintah.

TANGKAPAN LAYAR PKS TV

Presiden Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pidato politik saat penutupan Rapat Kerja Nasional 2021 di Jakarta, Kamis (18/3/2021). PKS menegaskan sikapnya sebagai partai oposisi.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera kembali menegaskan sikapnya sebagai oposisi. Misi kemanusiaan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan berbagai bencana alam akan diintensifkan.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy, seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2021 di Jakarta, Kamis (18/3/2021) mengatakan, rakernas yang berlangsung selama 18 hari menghasilkan lima rekomendasi kebijakan partai.

Pertama, PKS akan memperkuat sikapnya sebagai oposisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sebagai partai oposisi, PKS akan menjadi partai yang terdepan dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan kepada rakyat melalui berbagai program kerja dari seluruh bidang, badan, dan fraksi.

”Khususnya pada misi pelayanan sosial kemanusiaan yang mendesak dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 serta berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia agar bangsa Indonesia mampu melewati krisis pandemi dan beratnya tekanan ekonomi,” ujar Aboe.

Baca juga : PKS Fokus Siapkan Pemimpin Nasional

TANGKAPAN LAYAR PKS TV

Suasana penutupan Rapat Kerja Nasional 2021 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Kedua, PKS berkomitmen untuk menampilkan wajah agama yang moderat. Hal tersebut untuk menciptakan hubungan timbal balik yang positif sehingga dapat menciptakan keharmonisan antarsesama anak bangsa, melahirkan generasi cerdas yang beriman dan berakhlak mulia, serta berkontribusi dalam mewujudukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

PKS juga berkomitmen untuk mengawal transisi kepemimpinan nasional dan berbagai proses legislasi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tetap sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan fitrah demokrasi.

Dalam melahirkan kepemimpinan nasional, PKS menggagas sekolah etik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Melalui sekolah etik ini, diharapkan muncul pemimpin-pemimpin partai yang mempunyai visi kepemimpinan, pehamanan keagamaan yang moderat, patriotik, serta jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat.

”PKS mengajak seluruh warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, agama, profesi, tua, maupun muda untuk bergabung dan bekerja sama dengan PKS dalam membangun bangsa dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia, baik sebagai anggota, pengurus, maupun pejabat publik,” ujar Aboe.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera 2020-2025 Ahmad Syaikhu

Pancasila visi kepemimpinan

Kepada kader dan pengurusnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan agar menjadikan Pancasila sebagai panduan visi kepemimpinan. Pancasila perlu dijadikan moral kompas dan panduan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Bagi PKS, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tungal Ika adalah konsensus yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Tugas kita saat ini adalah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalm kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Syaikhu.

Adapun lima visi kepemimpinan yang dimaksud adalah visi ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. ”Bangsa yang berhasil melalui krisis dan menjadi maju adalah bangsa yang memiliki visi kepemimpinan nasional yang bagus,” katanya.

Pada visi ketuhanan, lanjut Syaikhu, ditunjukkan dengan menghormati dan memuliakan nilai-nilai agama. Visi kemanusiaan berarti negara wajib memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, serta melindungi hak-hak asasi manusia di atas kepentingan ekonomi. Selanjutnya, visi kebangsaan adalah kepemimpinan harus mempersatukan dan mempersaudarakan.

Kompas

Anggota Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengunjungi dan memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, Jumat (19/2/2021).

Visi keempat, yaitu visi kerakyatan, artinya Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong oleh pendiri bangsa yang mewariskan konsep demokrasi permusyawaratan dan perwakilan.

Terkait hal ini, PKS memberi catatan mengenai wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode menjadi bentuk kemunduran demokrasi.

”PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang memiliki akseptabilitas, kapasitas, dan kredibilitas untuk memimpin bangsa ini ke depan,” ucapnya.

Dalam visi kelima, yakni visi keadilan, negara harus mewujudkan ekonomi yang memberi rasa keadilan dalam penguasaan aset serta distribusi pendapatan ekonomi.

Negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial, konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta berpegang teguh menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun ekonomi.

Baca juga : Kerja-kerja Politik Harian Tegaskan Posisi PKS

Pengajar Ilmu Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan, sikap oposisi PKS sejak 2014 telah mendongkrak elektabilitas partai di pemilu. Pada Pemilu 2014, perolehan suara PKS 6,79 persen dan naik menjadi 8,21 persen pada Pemilu 2019.

”Konsistensi PKS yang berada di luar pemerintahan mampu meningkatkan elektabilitas dalam pemilu. Apalagi PKS mampu merangkul kelompok kritis Islam yang mencari parpol di luar pemerintahan,” katanya.

Namun tak hanya itu, sikap oposisi PKS dinilai positif sebagai upaya merawat demokrasi. ”Terlepas apa pun corak ideologi politik PKS, yang jelas PKS konsisten sebagai oposisi, tidak seperti parpol lain yang kalah dalam pemilu, tetapi genit merapat pada kekuasaan,” ucapnya.