Evaluasi oleh Kemenpan dan RB menunjukkan indeks pelayanan publik polres/polresta/polrestabes/polrestro meningkat sejak 2018. Kapolri meminta pengawasan terus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan publik.
Oleh
Nina Susilo
·3 menit baca
TANGKAPAN LAYAR AKUN RESMI KEMENTERIAN PANRB DI KANAL YOUTUBE
Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020, Selasa (16/2/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Indeks pelayanan publik di tingkat kepolisian resor, kepolisian resor kota, kepolisian resor kota besar, dan kepolisian resor metro membaik. Kendati demikian, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo meminta pengawasan terus ditingkatkan sehingga layanan yang diberikan betul-betul prima.
Evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan indeks pelayanan publik polres/polresta/polrestabes/polrestro meningkat dari tahun 2018 yang 3,31 menjadi 3,57 pada tahun berikutnya. Tahun 2020, indeks ini kembali meningkat menjadi 3,71.
Penilaian pelayanan publik dilakukan pada unit pelayanan surat izin mengemudi (SIM) dan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Unit pelayanan ini dinilai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.
Kapolri menyebut, pelayanan publik ini semestinya bisa memangkas rentang birokrasi dan antrean. Pelayanan bisa diberikan secara daring dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.
Warga mengantre mengurus perpanjangan SIM di kantor pelayanan Samsat Jakarta Timur, Rabu (3/6/2020).
”Saya tidak ingin pelayanan publik hanya sekadar jargon, tetapi kualitasnya tolong dicek,” ucapnya dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring dan luring, Selasa (16/2/2021). Turut hadir dalam acara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.
Listyo pun meminta supaya di setiap lokasi unit pelayanan ada bagian pengaduan. Inspektur Pengawasan Umum juga diminta membentuk tim khusus untuk mengecek kenyataan kualitas layanan yang diberikan kepolisian. Kelompok-kelompok masyarakat pemerhati juga akan diminta memberikan masukan.
Di sisi lain, perhatian dan penghargaan akan diberikan kepada personel ataupun pimpinan satuan kerja di Polri yang kreatif dan inovatif dalam melayani masyarakat. ”Dalam seratus hari, diharap semua berlomba memberikan yang terbaik untuk pelayanan publik sehingga bisa dieksekusi,” kata Listyo.
Wapres Amin dalam sambutannya di acara tersebut mengapresiasi 12 polres yang mendapatkan kategori pelayanan prima dan 40 polres dengan kategori sangat baik.
SEKRETARIAT WAPRES
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Polri mewujudkan SDM yang profesional dan berintegritas.
”Saya mendorong saudara-saudara untuk terus meningkatkan prestasi dan dedikasi sehingga menjadi role model bagi unit kerja pelayanan, baik di lingkungan Polri maupun instansi pemerintah lainnya,” kata Wapres Amin dari kediaman resmi Wapres, Jakarta.
Wapres juga mengingatkan, perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi memberi tantangan yang menuntut kesigapan dan kesiapan semua aparat dan instansi pemerintah. Karena itu, Polri juga harus memiliki kemampuan ini.
Di sisi lain, untuk memastikan reformasi birokrasi tercapai, diperlukan sumber daya unggul dan berintegritas. Ini menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, serta birokrasi yang profesional dan akuntabel.
Wapres pun meyakini Polri sebagai lembaga penegak hukum mampu menjadi contoh dalam melaksanakan reformasi ataupun mewujudkan integritas dan profesionalisme SDM-nya. ”Setiap anggota Polri harus profesional dan memiliki komitmen kuat untuk membangun budaya integritas,” ujarnya menambahkan.
Seorang warga sedang mengurus surat keterangan catatan kepolisian di Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (17/11/2016). Pengurusan SKCK sekarang menggunakan sistem daring dan hanya butuh waktu 30 menit.
Tjahjo Kumolo menekankan, visi pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Amin adalah birokrasi yang mampu melayani masyarakat dengan cepat.
Oleh karena itu, Kemenpan dan RB juga mengusulkan supaya Polri memperbanyak kepolisian sektor di daerah padat penduduk, menambah kepolisian resor di daerah tujuan wisata, bahkan menambah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di setiap desa.
Sementara itu, Firli Bahuri menekankan, pelayanan yang prima dari Polri akan sangat membantu dalam upaya pencegahan korupsi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2F672f3b91-4888-4394-96fa-c5a45bf6d0ae_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fkompas_tark_28038153_78_1.jpeg){kind=logo}
