Saling Delegitimasi Merusak Kepercayaan Publik

KPU segera menggelar rapat pleno menyikapi putusan DKPP yang memberhentikan Arief Budiman dari posisi Ketua KPU. Relasi tak harmonis penyelenggara pemilu bisa merusak kepercayaan publik.

Kompas/Wawan H Prabowo

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan; Ketua KPU Arief Budiman; dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Muhammad (kiri ke kanan) memimpin jalannya kegiatan Gerakan Klik Serentak (GKS) yang dilaksanakan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Relasi di antara unsur-unsur penyelenggara pemilu yang tidak harmonis, terlebih jika saling mendelegitimasi, akan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu ataupun integritas penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, diperlukan pembenahan desain kelembagaan, kewenangan, dan pola rekrutmen pimpinan lembaga.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Arief Budiman dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (13/1/2021), dinilai sebagai salah satu sinyalemen relasi antarlembaga penyelenggara pemilu yang kurang harmonis. Arief dinilai melanggar kode etik karena mendampingi Evi saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta serta terkait pengaktifan kembali Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU.

Sebelumnya, Evi diberhentikan oleh DKPP. Namun, Evi kemudian menggugat keputusan pemberhentiannya ke PTUN Jakarta dan dimenangkan. Presiden RI kemudian mencabut keputusan pemberhentian Evi.

Terkait putusan pemberhentian Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Saan Mustopa, Kamis (14/1/2021), mengatakan, Komisi II akan memanggil penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP, untuk mengklarifikasi putusan tersebut.

”Kami akan minta klarifikasi dari tiap-tiap lembaga itu, terutama dari DKPP. Walau demikian, kami tak akan mencampuri materi yang mereka sidangkan karena itu kewenangan DKPP yang diatur UU. Kami akan meminta penjelasan terkait dengan pelanggaran etiknya di mana,” ujarnya.

Kompas

Saan Mustofa

Komisi II DPR tidak menginginkan muncul kesan di masyarakat mengenai adanya perseteruan antara DKPP dan KPU. Sebab, ini adalah kasus kedua. Putusan pemberhentian Arief, menurut Saan, juga tak dapat dilepaskan dari putusan DKPP sebelumnya yang memberhentikan Evi Novida dari posisinya sebagai anggota KPU.

”Kami ingin KPU, DKPP, dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) saling memperkuat satu sama lain serta mengawal proses demokrasi. Tetapi, kalau yang muncul kesan rivalitas, maka yang terjadi seperti sekarang ini, yakni saling mendelegitimasi,” ucap Saan.

Baca juga: Pemberhentian Arief Budiman Menjadi Evaluasi Kelembagaan

Sementara itu, anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, KPU akan mematuhi putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi kepada Arief Budiman. Untuk itu, KPU akan menggelar rapat pleno membahas tindak lanjut putusan tersebut dan akan menyampaikan hasilnya kepada DKPP dan Bawaslu.

”KPU akan sesegera mungkin rapat pleno, mudah-mudahan dalam minggu ini sebelum batas waktu maksimal tujuh hari,” katanya.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Putusan pemberhentian Arief, menurut mantan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, menjadi momentum untuk saling belajar demi mematangkan demokrasi dan pelembagaan politik kenegaraan yang makin modern, berkualitas, dan berintegritas. Menurut dia, desain awal KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan dalam urusan pemilu.

Menurut Jimly, hubungan tidak harmonis di antara tiga lembaga penyelenggara pemilu akan berdampak negatif bagi kepentingan umum yang membutuhkan independensi KPU dalam menyelenggarakan pemilu. ”Sudah diawasi ketat oleh Bawaslu, diancam pecat pula oleh DKPP. Maka, DKPP, Bawaslu, dan KPU harus ada protokol kinerja yang benar-benar tepercaya,” katanya.

Langkah perbaikan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Bayu Dwi Anggono mengingatkan DKPP, KPU, dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu.

Putusan pelanggaran etik terhadap Arief, menurut Bayu, disebabkan aturan terkait kode etik itu sendiri. Aturan yang digunakan, yakni peraturan DKPP, dibuat dan hanya ditafsirkan sendiri oleh DKPP. Seharusnya aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu agar lebih adil dan tidak menimbulkan multitafsir.

Kompas

Bayu Dwi Anggono

”Khawatirnya jika DKPP diisi oleh orang-orang yang memiliki rivalitas tinggi, mereka (penyelenggara pemilu) bisa saling menyandera. Selama aturan tidak diubah, sangat rawan terjadi persoalan semacam ini lagi,” katanya.

Kekhawatiran itu, menurut dia, sudah dibaca Mahkamah Konstitusi sehingga terhadap putusan lanjutan bisa digugat ke PTUN. Dengan demikian, meski putusan DKPP bersifat final dan mengikat, KPU dan Bawaslu masih bisa mencari keadilan. ”DKPP jangan alergi jika putusan lanjutannya diuji ke pengadilan,” kata Bayu.

Dalam jangka panjang, lanjut Bayu, pemerintah perlu memperjelas ruang lingkup pelanggaran etik yang dapat menjadi kewenangan DKPP guna menghindari ketentuan ”karet” soal pelanggaran etik. Putusan DKPP seharusnya tidak bersifat final dan mengikat, tetapi dapat diuji ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan final dan mengikat.

Selain itu, dia mendorong pembenahan pengisian jabatan. ”Harus ada persyaratan ketat seseorang dapat menjadi anggota DKPP. Seperti orang yang sebelumnya tidak pernah berkontestasi dalam pencalonan sebagai penyelenggara pemilu dan tidak terpilih dalam seleksi KPU ataupun Bawaslu,” kata Bayu.

Sementara itu, menurut Saan Mustofa, problem kelembagaan penyelenggara pemilu ini akan berusaha diatasi di dalam revisi UU Pemilu sehingga para penyelenggara pemilu lebih sinergis dan tidak saling mendelegitimasi. Selain antara DKPP dan KPU, Komisi II DPR juga mencermati ketidaksinkronan kerap terjadi antara KPU dan Bawaslu.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (kiri) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) memasuki ruang rapat untuk mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Sebagai contoh, kata dia, beberapa kali rekomendasi Bawaslu di daerah tidak ditindaklanjuti. Adapun untuk kasus daerah lainnya, rekomendasi Bawaslu daerah lainnya ditindaklanjuti KPU daerah.

”Ini, kan, menjadi pertanyaan karena kasusnya serupa, kok, yang satu ditindaklanjuti KPU dan satu lagi di daerah lain tidak ditindaklanjuti. Jadi, kasus-kasus yang seperti ini antara KPU dan Bawaslu juga akan kami atur kembali, kami bicarakan bagaimana agar mereka saling bersinergi atau memperkuat, dan bukan saling mendelegitimasi,” ujarnya.

Selain itu, senada dengan Bayu, Saan menilai perbaikan juga dapat dilakukan dengan perubahan pola rekrutmen anggota KPU, DKPP, dan Bawaslu. ”Jangan sampai ketika seseorang tidak terpilih sebagai anggota dari suatu lembaga, lalu berpindah pada lembaga lain atau mengesankan suatu lembaga itu sebagai tempat penampungan. Jadi, ini semua harus mulai diperbaiki,” tuturnya.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengatakan, rivalitas antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dikhawatirkan bisa mengganggu kredibilitas serta legitimasi pemilihan. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaannya pada pemilu dan pilkada karena beranggapan proses pemilu diselenggarakan oleh orang-orang yang kompetensi dan integritasnya diragukan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Titi AnggrainiKetua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

”Kalau penyelenggara pemilunya tidak punya pemahaman dan harmoni kerja, maka akan sangat mengganggu ritme penyelenggaraan pemilu di tiap-tiap internal lembaga ataupun dalam penilaian publik. Padahal, kepercayaan publik adalah faktor penting untuk legitimasi pemilu,” ucapnya.