Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan peluang penyimpangan pengadaan vaksin Covid-19 sangat kecil. Sebab, produsen vaksin Covid-19 terbatas dan tak perlu harus pengadaan. Namun, peluang ada di distribusi vaksin.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Risiko terbesar penyimpangan vaksin Covid-19 ada pada pendistribusian karena jumlahnya yang terbatas, sedangkan orang yang mengharapkan supaya lebih dahulu diberikan vaksin sangat banyak. Pemerintah khawatir, vaksin yang diberikan secara gratis akan dijual secara gelap di pasaran.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, peluang terjadinya penyimpangan pengadaan vaksin Covid-19 sangat kecil. Sebab, produsen vaksin Covid-19 terbatas sehingga tidak perlu harus dengan lelang, apalagi harganya mudah sekali dikontrol. Ia mencontohkan, vaksin dari Sinovac, China, yang diperebutkan banyak negara.
”Penyimpangan itu tidak hanya terjadi pada saat pengadaan. Kami melihat mungkin penyimpangan nanti justru di distribusi. Sebab, vaksin ini sangat terbatas, sementara orang yang mengharapkan supaya lebih dahulu diberikan vaksin itu sangat banyak. Misalnya, yang seharusnya divaksin A, si A bisa saja (bilang) jangan saya, (lalu) dijual ke orang lain,” kata Alex, Jumat (8/1/2021).
Penyimpangan itu tidak hanya terjadi pada saat pengadaan. Kami melihat mungkin penyimpangan nanti justru di distribusi. Sebab, vaksin ini sangat terbatas, sementara orang yang mengharapkan supaya lebih dahulu diberikan vaksin itu sangat banyak. Misalnya, yang seharusnya divaksin A, si A bisa saja (bilang) jangan saya, (lalu) dijual ke orang lain.
Pernyataan tersebut diungkapkan Alex seusai KPK menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam audiensi terkait pengadaan vaksin di Gedung KPK, Jakarta.
Alex menuturkan, 181 juta orang akan divaksin secara bergiliran sampai satu tahun ke depan. Karena itu, KPK mengharapkan peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Ia berharap, vaksinasi ini dapat sampai ke semua orang.
Menurut Alex, pemerintah sudah menjanjikan bahwa vaksin ini gratis dan disediakan sampai ke pelosok. Meskipun demikian, pendistribusian perlu dipastikan agar masyarakat yang berhak mendapatkan terlebih dahulu betul-betul memperolehnya.
Pembelian secara khusus
Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembelian vaksin ini sifatnya khusus karena tidak banyak perusahaan yang memproduksinya. Akibatnya, proses pengadaan yang biasa, seperti tender, bidding, dan open document, sulit dilakukan. Negosiasi harga juga akan sulit dilakukan karena sifatnya terbatas di seluruh dunia.
”Jadi, bayangkan penduduk dunia itu 7,8 miliar. Sebanyak 70 persen butuh vaksin, (sekitar) 5,5 miliar. Kalau kali dua dosis, (jadi) 11 miliar. Padahal, fasilitas produksi cuma 6 miliar. Jadi, benar-benar terjadi perebutan yang luar biasa di dunia,” kata Budi.
Ia menambahkan, pengadaan vaksin dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pembelian langsung ke produsen dan multilateral melalui badan internasional Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) yang terafiliasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Indonesia membeli lewat dua mekanisme tersebut karena barangnya tidak cukup. Sebab, ada sebanyak 181 juta orang yang divaksinasi sehingga membutuhkan 426 juta dosis.
Budi khawatir akan ada fraud ketika vaksin yang seharusnya gratis menjadi dijual secara gelap di pasaran. Risiko tersebut bisa terjadi karena orang yang mendapatkannya sudah ditentukan. Karena itu, perlu dibicarakan cara agar tidak terjadi risiko tersebut.
Satu data
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pengadaan dan rencana ke depan vaksinasi Covid-19 sudah didiskusikan serta disepakati oleh tim bersama. Tim tersebut terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), KPK, kejaksaan, dan kepolisian.
Pahala menegaskan, semua produk peraturan menteri kesehatan yang keluar terkait vaksinasi merupakan hasil pembahasan tim bersama. KPK, khususnya Kedeputian Pencegahan, merupakan bagian dari tim tersebut.
Dalam diskusi, telah disepakati tim tersebut akan diteruskan dan diperkuat dengan mengundang pemangku kebijakan lain yang relevan. Misalnya, soal distribusi akan ada dari Kementerian Dalam Negeri karena akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).
KPK juga akan ikut serta dalam tim kecil untuk satu data. ”Kami ingin tata kelola pemberian vaksin ini dijaga sehingga setiap vaksin yang dibeli itu digunakan dan kepada siapa (secara tepat). Karena itu, NIK akan menjadi basis dan ada tim satu data di mana KPK juga akan ada di dalamnya,” kata Pahala.
Pembagian vaksin Covid-19 bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem basis data yang selama ini terpencar-pencar. Vaksinasi ini akan diberikan hingga tahun depan sehingga data yang terkumpul akan sangat terbuka dan transparan.
Erick Thohir mengungkapkan, pembagian vaksin Covid-19 bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem basis data yang selama ini terpencar-pencar. Vaksinasi ini akan diberikan hingga tahun depan sehingga data yang terkumpul akan sangat terbuka dan transparan.
Ia berharap, transparansi data ini juga dapat dilakukan dalam pemberian bantuan sosial, usaha mikro, dan sebagainya. Kementerian BUMN dan kementerian lainnya akan mendukung program satu data ini.
Erick menambahkan, dalam pertemuan ini mereka juga membahas rencana pengadaan vaksin Merah Putih agar tidak terus bergantung pada vaksin impor. Karena itu, perkembangan vaksin Merah Putih akan terus dipantau.