Pandemi Menuntut Birokrasi Lincah dan Responsif

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dalam sambutannya di acara Malam Anugerah ASN 2020, Senin, mengatakan, birokrasi yang sederhana, gesit, dan berorientasi pada hasil dan manfaat diperlukan di tengah perubahan akibat pandemi.

SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengingatkan, birokrasi di masa pandemi perlu sederhana, lincah, responsif, dan berorientasi hasil serta manfaat. Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara Anugerah ASN 2020 yang diselenggarakan secara daring, Senin (14/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS  – Kondisi pandemi Covid-19 mendorong banyak perubahan termasuk di birokrasi. Diharapkan, birokrasi yang sederhana, gesit, dan berorientasi pada hasil dan manfaat diperlukan supaya kebijakan dan program bisa dieksekusi dan dirasakan masyarakat.

Tuntutan perubahan birokrasi tersebut disebutkan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dalam sambutannya di acara Malam Anugerah ASN 2020, Senin (14/12/2020). Saat ini, menurut Wapres, pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Baca Juga: Pangkas Birokrasi, Tantangan Baru Reformasi Birokrasi

Utuk itu, penyederhanaan birokrasi harus didukung penuh semua pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kebijakan penghapusan jabatan struktural pada jabatan administrasi yakni eselon 3 dan 4 perlu diikuti penyesuaian proses bisnis penanganan pekerjaan. Penataan struktur organisasi juga harus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan supaya tidak ada tumpang-tindih dan duplikasi.

“Tujuan utama penyederhanaan birokrasi bukan hanya pada peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, tetapi harus terjadi perubahan mindset terkait profesionalitas, kecepatan, kelincahan, dan efisiensi kerja”

Kompas/Wawan H Prabowo

Para pegawai Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengikuti kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Auditorium BPSDM, Depok, Jawa Barat, Rabu (12/2/2020). Kegiatan tersebut lahir sebagai bentuk dorongan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mewujudkan dan meningkatkan kinerja yang berkualitas dan berintegritas, sehingga mampu menjadi satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal itu akan bisa terwujud salah satunya dengan meningkatkan kompetensi, kerjasama tim, serta membangun kepercayaan publik. Kompas/Wawan H Prabowo

“Tujuan utama penyederhanaan birokrasi bukan hanya pada peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, tetapi harus terjadi perubahan mindset terkait profesionalitas, kecepatan, kelincahan, dan efisiensi kerja,” tutur Wapres Amin dari kediaman resmi Wapres, Jakarta.

Di sisi lain, teknologi perlu dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Dalam birokrasi yang sederhana dan lincah ini, inovasi dari aparatur sipil negara perlu bisa diakomodir. Wapres Amin pun meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjaga iklim kondusif bagi birokrasi dan ASN dalam menggali dan menemukan praktik-praktik terbaik.

Panutan masyarakat

Penyelenggaraan Anugerah ASN yang rutin setiap tahun, menurut Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, akan mendorong ASN semakin profesional, semakin menunjukkan talentanya, berani mengambil keputusan dan berani membuat berbagai inovasi. “Dan, nantinya menjadi panutan masyarakat, ASN itu mampu melayani, menggerakkan, dan mengorganisir masyarakat di lingkungan dia berada,” katanya.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Para aparatur sipil negara yang menghadiri rapat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/11/2019).

“Dan, nantinya menjadi panutan masyarakat, ASN itu mampu melayani, menggerakkan, dan mengorganisir masyarakat di lingkungan dia berada”

Dalam Anugerah ASN, dinilai kinerja para ASN. Anugerah ASN ini dibagi dalam tiga kategori – PNS inspiratif, PPT (pejabat pimpinan tinggi) teladan, dan the future leader.

Baca Juga: Orkestrasi Reformasi Birokrasi

Penghargaan PNS inspiratif diberikan kepada Arif Wibowo dari Balai Riset Perikanan, Perairan Umum, dan Penyuluhan Perikanan Palembang, Dian Inggrawati Soebangil dari Kementerian Sosial, dan Fathul Aminudin Aziz dari Kementerian Agama-IAIN Purwokerto. Penghargaan PPT teladan diserahkan kepada Charlie D Heatubun dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Diana Kusumastuti dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Herman Suryatman dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Adapun peraih penghargaan kategori the future leader adalah Ganjar Setya Pribadi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, Gilang Adi Nugroho dari Kementerian Perdagangan, dan Muhammad Rifki Al Habib dari Kementerian Keuangan.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Para aparatur sipil negara mengikuti Upacara Hari Kesadaran Nasional di Serang, Banten, Senin (17/6/2019).