Kampanye Akan Diawasi Lebih Ketat
Pelaksanaan Pilkada 2020 semakin dekat. Badan Pengawas Pemilihan Umum, KPU, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika pun menandatangani Nota Kesepakatan Aksi tentang Pengawasan Konten Internet dalam Konten Kampanye.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi dilakukan oleh Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Jumat (28/8/2020), di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi dilakukan Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Jumat (28/8/2020), di Jakarta. Nota kesepakatan aksi ini merupakan kerja sama lanjutan dari nota kesepakatan aksi Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 antara Bawaslu, KPU, dan Kominfo.
Baca Juga: Arahkan Pengawasan terhadap Netralitas ASN ke Dunia Maya
”Arti penting penandatanganan kesepakatan aksi tentang pengawasan konten internet di dalam penyelenggaran Pilkada 2020 karena beberapa metode kampanye akan menggunakan mediadaring atau medsos. Ini menjadi tantangan dalam pengawasan,” kata Abhan.
Arti penting penandatanganan kesepakatan aksi tentang pengawasan konten internet di dalam penyelenggaran Pilkada 2020 karena beberapa metode kampanye akan menggunakan mediadaring atau medsos. Ini menjadi tantangan dalam pengawasan.
Abhan mengatakan, jika pada pilkada sebelumnya kampanye di media massa itu dibatasi waktunya, dalam kampanye di medsos, konten kampanye dapat berjalan seterusnya. Adapun masa kampanye Pilkada 2020 dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020.
Bawaslu, antara lain, bertanggung jawab untuk menyediakan hasil pengawasan Pilkada Serentak 2020 terkait konten internet yang melanggar ketentuan. Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menyediakan data laporan masyarakat terkait akun konten internet yang memuat informasi yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pilkada.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan memberikan sambutan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Kesehatan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/7/2020), terkait dukungan pemeriksaan kesehatan bagi Panitia Pengawas Pemilu di kecamatan, kelurahan/desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Bawaslu berharap, kisah tragis Pemilu 2019, yakni banyak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal karena sakit dan kelelahan, tidak terulang dalam Pilkada 2020 ini. Untuk itu, dalam Pilkada Serentak 2020 nanti Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum akan mengedepankan faktor kesehatan sekaligus penerapan protokol pencegahan Covid-19 para petugasnya dengan dukungan penuh dari Kemenkes.
Adapun KPU berwenang menyediakan informasi data tim kampanye dan akun media sosial peserta pilkada yang sudah didaftarkan sebelumnya. Sementara Kemkominfo berwenang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan melakukan penanganan konten internet sesuai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif.
Menurut Abhan, untuk Pilkada 2020, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepolisian dalam menangani konten negatif di internet. Sebab, Kepolisian memiliki tim siber yang memiliki kapasitas untuk memantau dan melakukan penegakan hukum terkait hal itu.
Arief mengatakan, jika sebelumnya serangan berupa peretasan ditujukan hanya kepada laman-laman besar, seperti laman KPU, kini serangan datang juga ke akun pribadi penyelenggara pemilu. Hal itu dirasakan Arief setelah pemilu 2014.
”Pada 2014 menuju 2019 itu peningkatan serangan penggunaan konten privat makin tinggi, dan saya pikir itu sudah menjadi fakta. Hoaks dan segala macam bertebaran dengan luar biasa,” kata Arief.
Pada 2014 menuju 2019 itu peningkatan serangan penggunaan konten privat makin tinggi, dan saya pikir itu sudah menjadi fakta. Hoaks dan segala macam bertebaran dengan luar biasa.
Dengan situasi pilkada yang diselenggarakan di masa pandemi, menurut Arief, penandatanganan nota kesepakatan aksi menjadi penting karena aktivitas fisik akan lebin banyak digantikan aktivitas virtual. Namun, kampanye yang sebelumnya dapat dibatasi dengan waktu, dengan adanya ruang digital, kampanye dapat berjalan terus karena tidak terbatas ruang dan waktu.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (dua dari kanan) bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan (dua dari kiri) dan Ketua Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kanan) memimpin jalannya kegiatan Gerakan Klik Serentak (GKS) yang dilaksanakan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, (15/7/2020). GKS menjadi penanda dimulainya fase pencocokan dan penelitian (coklit) tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak 2020. Melalui GKS, KPU mengajak masyarakat mengunjungi laman situs www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Johnny meyakini, berbagai aturan tentang penyelenggaran pemilu sudah disiapkan para pemangku kepentingan penyelenggara pemilu. Namun, kunci dari semua itu juga bergantung pada peserta Pilkada 2020 dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital yang ada.
”Persaingan dan kontestasi gagasan itu perlu, tetapi permusuhan di ruang digital bukan ciri khas ruang demokrasi indonesia,”kata Johnny.
Menurut Johnny, pencegahan penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian tetap harus dilakukan. Sebab, penyebaran hoaks dan disinformasi cenderung meningkat menjelang masa kampanye.
Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, dari 922 isu hoaks sebanyak 557 kasus di antaranya ditemukan pada Maret hingga Mei 2019 yang merupakan masa puncak Pemilu 2019.
Suasana rapat dengar pendapat antara anggota Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Rapat tersebut membahas Rancangan PKPU tentang Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 dan Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam.
Persaingan dan kontestasi gagasan itu perlu, tetapi permusuhan di ruang digital bukan ciri khas ruang demokrasi Indonesia.
Deklarasi Internet Indonesia Lawan Hoaks
Baca Juga: Bawaslu: Pengawasan hingga Penindakan Dilakukan Konsisten
Dalam acara tersebut, ketiga pimpinan lembaga negara turut meresmikan Deklarasi Internet Indonesia Lawan Hoaks Dalam Pilkada 2020. Deklarasi ini didukung oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) dan sejumlah platform media sosial seperti BIGO Live Indonesia, Google Indonesia, Facebook Indonesia, LINE Indonesia, Telegram Indonesia, Tiktok Indonesia, dan Twitter Indonesia.
Deklarasi itu berisi tiga hal yang intinya adalah kesepakatan bersama untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan meningkatkan literasi kepada masyarakat. Deklarasi dibacakan Ketua Umum APJI Jamalul Izza.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2Fd8ada976-9978-40a3-8cc2-f6941c505f2e_jpg.jpg){kind=logo}
Tetangga pendukung bakal calon perseorangan dalam pemilihan wali kota-wakil wali kota Solo menandatangani formulir saat petugas Bawaslu melakukan verifikasi faktual di Kelurahan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2020). Verifikasi tersebut dilakukan untuk memeriksa keabsahan data sekaligus keberadaan calon pemilih pendukung bakal pasangan calon wali kota-wakil wali kota Solo Bagyo Wahyono dan FX Supardjo. Pasangan calon ini harus memenuhi syarat minimal 35.870 dukungan. Verifikasi bakal paslon perseorangan dilakukan selama 14 hari dengan mengerahkan 99 personel Bawaslu dan 268 verifikator. Verifikasi faktual di Jawa Tengah dilaksanakan di Solo dan Purworejo.
