logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Penyelenggara pemilu, kepolisian, dan gugus tugas Covid-19 di Sulawesi Utara tengah menyusun tata cara penanganan dan penindakan kumpulan massa dalam tahapan Pilkada 2020. Ada sanksi bagi pelanggar.

Memuat data...

Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran. Hingga kini, ketika proses masih tergolong awal, sedikitnya 243 pelanggaran terjadi akibat tidak dipatuhinya protokol kesehatan.

Memuat data...

Pembatasan dilakukan mulai dari pengelompokan waktu pencoblosan hingga membatasi saksi. Protokol kesehatan maksimal ini diperlukan untuk meminimalkan persebaran Covid-19 dalam pesta rakyat ini.

Memuat data...

Sirekap diharapkan menjadi titik awal perubahan penyelenggaraan pemilu dari manual ke digital sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Memuat data...

Hingga kini, masih terdapat 101 daerah yang belum menerbitkan peraturan terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Daerah-daerah tersebut diberi waktu hingga Jumat pekan ini untuk menyelesaikan peraturan tersebut.

Memuat data...

Hasil penyusunan daftar pemilih sementara pada Pilkada 2020 perlu dibenahi. Masih terdapat sejumlah permasalahan, khususnya di titik-titik wilayah perbatasan. Di Jambi, 500.470 orang tak penuhi syarat masuk DPS.

Memuat data...

Kluster Covid-19 di Pilkada 2020 kini muncul di Agam, Sumatera Barat. Penyelenggara pemilu didorong mengecek risiko penularan Covid-19 di daerah yang menggelar pilkada.

Memuat data...

Keberhasilan pilkada di tengah pandemi Covid-19 tak bisa hanya bertumpu pada penyelenggara pemilu. Komitmen calon kepala-wakil kepala daerah dibutuhkan. Calon dituntut bertanggung jawab menegakkan protokol kesehatan.

Memuat data...

Hasil analisis Bawaslu Jambi menunjukkan ada 500.470 nama yang masuk kategori tidak memenuh syarat dalam daftar pemilih sementara (DPS) di Provinsi Jambi. Perlu ada perbaikan lebih lanjut.

Memuat data...

Di tengah dorongan agar Pilkada 2020 ditunda parsial atau menyeluruh terkait penyebaran Covid-19, pemerintah dan DPR tetap menginginkan tahapan pilkada berlanjut.

Halaman 1