ASN Mulai Jalani Sistem Kerja Dua Sif

Sebagian instansi telah membagi sistem kerja para ASN jadi dua sif. Jumlah ASN yang masuk kantor bahkan ada yang kurang dari 50 persen, selebihnya bekerja dari rumah. Hal ini untuk mengurangi kepadatan transportasi umum.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para calon penumpang KRL antre hingga di koridor pejalan kaki sekitar areal parkir Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6/2020). Pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 mengeluarkan surat edaran pengaturan jam kerja bergiliran bagi karyawan di wilayah Jabodetabek.

JAKARTA, KOMPAS — Penumpukan penumpang di transportasi umum menjadi fenomena yang tak terhindarkan setelah penerapan normal baru di tengah pandemi Covid-19. Berbagai siasat muncul agar kepadatan tidak terus terjadi dan malah memperluas penularan virus. Siasat ini mulai dari pembagian jam kerja pegawai hingga penguatan sinergisitas antardaerah penyangga di Jabodetabek.

Kepadatan penumpang terjadi hampir di semua stasiun kereta rel listrik (KRL) di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tempat-tempat itu merupakan titik pemberangkatan pekerja ke Jakarta. Foto halaman depan harian Kompas pada Selasa (9/6/2020) memuat antrean panjang penumpang KRL di Stasiun Bogor yang terjadi pada hari Senin (8/6/2020).

Terhadap situasi itu, kemarin, Minggu (14/6/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat yang Produktif dan Aman dari Covid1-9 di Wilayah Jabodetabek. Aturan mulai berlaku hari ini.

Dalam SE tersebut diatur dua tahapan jam kerja atau sistem sif bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan pegawai swasta. Pengaturan jam kerja ini didasari tingginya aktivitas pegawai yang menggunakan transportasi umum.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Pengguna kereta commuter line menunggu kedatangan kereta di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Sejumlah protokol kesehatan tetap diterapkan dalam masa pembatasan sosial berskala besar transisi.

Gelombang pertama memulai pekerjaan pada pukul 07.00-07.30 WIB. Dengan target delapan jam kerja, pegawai akan mengakhiri pekerjaannya pada pukul 15.00-15.30 WIB. Gelombang kedua dimulai pukul 10.00-10.30 WIB sehingga pegawai bisa mengakhiri jam kerja pada pukul 18.00-18.30 WIB.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menyebut, lebih dari 75 persen penumpang KRL adalah para pekerja sehingga perlu diatur pergerakannya. Apalagi, mereka berisiko tinggi terpapar virus dan membawa virus.

Baca juga : Pembagian Jam Kerja bagi Pekerja Disiapkan Guna Mengurangi Penumpukan Penumpang

Birokrasi

Birokrasi pun segera menyesuaikan keadaan tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo saat dihubungi menyampaikan bahwa per hari ini, internal Kemenpan dan RB telah menerapkan sistem sif.

Pejabat eselon II di setiap unit kerja membagi staf yang bekerja di kantor ke dalam dua sif. Pada sif pertama, pegawai masuk pukul 07.30 hingga 15.00. Sementara itu, sif kedua pukul 10.00 hingga 17.30.

"Untuk pegawai wanita agar diprioritaskan sif pertama," ujar Tjahjo.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Tjahjo Kumolo

Tjahjo menjelaskan, sistem sif tersebut tak berlaku bagi ASN yang bekerja di rumah. Sebagai catatan, Kemenpan dan RB masih memberlakukan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) dan bekerja dari kantor (work from office/WFO).

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono pun mengatakan, untuk saat ini, sistem kerja yang digunakan masih keterwakilan pegawai di kantor maksimal 50 persen. ”Belum ada instruksi lebih lanjut untuk dua sif sesuai SE Gugus Tugas,” ujarnya.

Sistem keterwakilan pegawai telah efektif mengurangi kepadatan pegawai di kantor.

Namun, Paryono mengklaim bahwa sistem keterwakilan pegawai telah efektif mengurangi kepadatan pegawai di kantor. Itu artinya BKN juga ikut berkontribusi mengurangi kepadatan penumpang di transportasi umum.

”Di kantor BKN juga agak terasa sepi. Biro umum yang harus stand by di kantor, tetapi pekerjaan di unit teknis sudah bisa dari rumah dengan bantuan teknologi informasi. Jadi, tidak sampai 50 persen (yang di kantor),” ucap Paryono.

Pola tersebut telah berjalan mulai Maret. Pejabat eselon 1 dan 2, kata Paryono, terus mengevaluasi efektivitas dari penerapan bekerja dari rumah. Dengan begitu, pelayanan publik tidak terganggu.

Baca juga : Memutus Penyebaran Covid-19 di Pemkot Kota Semarang

Sinergisitas daerah

Dalam upaya pengurangan kepadatan penumpang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperkuat sinergisitas dengan Pemerintah Kota Bogor. Hari ini, sebanyak 30 bus gratis dikirimkan dari Pemprov DKI untuk mengurai kepadatan pengguna KRL dari Stasiun Bogor. Dengan begitu, para pengguna KRL dapat tetap menjaga jarak dan waktu keberangkatan menjadi lebih cepat.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya memantau langsung keadaan pengguna kereta commuter line di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Pada hari ini, ada bantuan 50 bus yang digunakan untuk melayani penumpang KRL agar tidak terjadi kepadatan penumpang.

Wali Kota Bogor Bima Arya dalam kesempatan tersebut mengapresiasi bantuan bus sekolah gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Ia mengatakan, bus bantuan tersebut membantu pihak stasiun dan Pemkot Bogor mengelola kepadatan penumpang  KRL menuju DKI Jakarta.

”Jadi, situasinya walaupun masih padat,  jauh lebih bisa kami urai. Saya berterima kasih kepada PT KAI, Pak Gubernur, yang ikut sama-sama berkoordinasi sehingga dapat mengurangi penumpukan penumpang di sini,” kata Bima Arya.