Wapres Amin: Perlu Usaha Bersama Atasi Dua Bahaya Besar Covid-19
Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dalam halalbihalal bersama pengurus MUI menekankan perlunya usaha bersama guna menghadapi dua bahaya terbesar Covid-19, yakni bahaya kesehatan dan ekonomi. MUI diharapkan membantu sosialisasi.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerukan umat Islam saling bergandengan, memiliki kesamaan cara berpikir, dan menyelaraskan gerakan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan usaha bersama ini, diharapkan dua bahaya terbesar dari Covid-19 bisa teratasi, yakni bahaya kesehatan dan bahaya ekonomi.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam halalbihalal dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara virtual dari kediaman Wapres, Jumat (12/6/2020) malam.
Turut mendampingi Wapres Amin dalam acara ini, antara lain, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Lukmanul Hakim. Dalam acara ini, Wapres Amin sekaligus meresmikan Islamic Center, Al Markaz Al Islami Palu, Sulawesi Tengah.
Wapres Amin menjelaskan, awalnya penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan mengabaikan bahaya yang dinilai lebih kecil, yakni keterpurukan ekonomi dan fokus menangkal bahaya yang dinilai lebih besar, yakni mewabahnya penyakit. Namun, setelah beberapa waktu, keterpurukan ekonomi menjadi bahaya yang sama besarnya dengan penyakit itu sendiri.
Risiko krisis berkepanjangan dan sulit untuk bangkit kembali menjadi ancaman. Karena itu, kebijakan untuk memasuki masa transisi menuju tatanan normal baru diambil. Masalahnya, masyarakat seakan kebablasan ketika banyak pembatasan dilonggarkan di masa transisi ini.
”Sekarang masyarakat seakan euforia karena pintu dibuka. Padahal, seharusnya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan, apalagi di pasar-pasar tradisional, terminal-terminal. Ini malah tidak memakai masker, bahkan ada yang akan dites malah tidak mau. Bahkan, tim yang mau mengetes malah diusir. Lebih parah lagi, ada jenazah (pasien) Covid-19 yang diambil. Ini bahayanya makin besar,” tutur Wapres Amin.
Untuk itu, MUI diharap juga membantu menyosialisasikan kepada umat mengenai perlunya mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Secara umum, Wapres Amin juga menyebutkan tiga hal yang perlu dilakukan semua secara bersama. Pertama, menyatukan barisan. Kedua, menyamakan cara berpikir. Dan, terakhir menyatukan gerakan.
Sekarang masyarakat seakan euforia karena pintu dibuka. Padahal, seharusnya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan, apalagi di pasar-pasar tradisional, terminal-terminal. Ini malah tidak memakai masker, bahkan ada yang akan dites malah tidak mau. Bahkan, tim yang mau mengetes malah diusir.
Menyatukan barisan bisa dilakukan kendati diakui umat Islam di Indonesia terdiri atas berbagai organisasi masyarakat. Hal ini dinilai Wapres Amin tak menjadi halangan untuk menyatukan barisan dan menyamakan visi. Zaman Nabi Muhammad SAW pun, menurut Wapres, ada beberapa kelompok dan semua bersatu menjadi satu bangunan yang saling menopang.
Menurut Wapres Amin, menyamakan cara berpikir menjadi moderat, tidak ekstrem atau sekuler, tidak berlebihan dan tidak kurang menjadi penting. Selain itu, menyatukan gerakan supaya tidak saling tabrak dan melemahkan juga tak kalah penting.
Di acara yang sama, Sekretaris Jenderal MUI KH Anwar Abbas mengatakan, negara harus hadir menjaga diri dan jiwa rakyat dari Covid-19. Negara juga bertugas menyejahterakan rakyat. Karena itu, diyakini kebijakan menuju tatanan baru dibuat dengan tujuan mengatasi kedua masalah ini secara simultan.
Menghadapi euforia masyarakat yang kini mendapatkan pelonggaran untuk berkegiatan tanpa diikuti kepatuhan mengikuti protokol medis, dikhawatirkan akan menghasilkan bencana dan malapetaka bagi bangsa ini. Sebab, semakin banyak warga mengisolasi diri, jumlah pasien positif Covid-19 diyakini lebih sedikit dan sebaliknya.
Untuk itu, kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan alat pelindung diri, mematuhi protokol kesehatan, dan betul-betul menjaga jarak akan menjadi kunci untuk menekan penularan penyakit akibat virus korona baru ini.
”Saya usul pemerintah betul-betul serius melakukan sosialisasi edukasi dan advokasi kepada masyarakat. Pemerintah juga persiapkan perangkat hukumnya. Hukum orang-orang yang tidak patuh protokol medis yang ada,” tutur Anwar.
Menyosialisasikan protokol kesehatan secara masif dan intensif, pemerintah semestinya bisa meminta dan mewajibkan semua stasiun televisi, baik milik pemerintah maupun swasta, guna mengalokasikan waktu untuk sosialisasi, edukasi, dan advokasi Covid-19. Setelahnya, penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten dan tegas.
”Kalau new normal mendapat dukungan masyarakat luas, negeri ini akan cepat keluar dari masalah ini,” ucap Anwar.
Kenyataannya, beberapa hari setelah masa transisi menuju tatanan normal baru diberlakukan di Jakarta, kehidupan seakan kembali normal. Juru bicara pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto, menyampaikan, Jumat ini terdapat penambahan 1.111 orang sehingga secara kumulatif jumlah pasien tertular Covid-19 di Indonesia mencapai 36.406 orang.
Sementara pasien yang sembuh hari ini 577 orang sehingga sudah 13.213 pasien sembuh dan jumlah pasien meninggal mencapai 2.048 orang. Penambahan kasus sepekan terakhir ini masih fluktuatif di angka yang masih relatif tinggi. Secara berturut-turut, penambahan kasus positif pada 5 -11 Juni adalah 703, 993, 672, 847, 1.043, 1.241, dan 979.