MK Minta Pemohon Pertajam Dalil Kerugian Konstitusional

MK mulai menyidangkan perkara uji materi Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Covid-19. Di sidang perdana, pemohon diminta memperbaiki kerugian konstitusional

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mahkamah Konstitusi mengelar sidang pendahuluan permohonan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020). MK telah menerima tiga permohonan uji konstitusionalitas Perppu 1/2020 yang sidangnya digelar bersamaan.

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Konstitusi meminta para pemohon uji materi mempertajam dalil kerugian konstitusional yang diderita atas berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Berkas perbaikan permohonan yang mencakup penajaman kerugian konstitusional dan kedudukan hukum diharapkan diserahkan ke MK paling lambat 11 Mei atau 14 hari sejak hari sidang perdana.

Selain itu, majelis panel MK yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto juga meminta agar para pemohon melengkapi dalil mereka dengan perbandingan penanganan Covid-19 di negara lain.

"Mungkin para pemohon dapat memperkaya permohonan ini dengan komparasi, bagaimana pengaturan di negara-negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19. Amerika, Itali, RRC, Taiwan, Vietnam. Ada yang menyebut . berhasil begitu, tapi dengan analisa-analisa tertentu. Sejauh mana dampak pengaturan di negara tersebut yang berpengaruh terhadap supremasi konstitusi kita," kata hakim konstitusi Wahiduddin Adams, Selasa (28/4/2020) saat menasihati para pemohon uji materi.

Baca juga: Perppu Realokasi APBN 2020 Diterbitkan

MK kemarin menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perkara itu diajukan oleh Dien Syamsuddin, Amien Rais, dkk; Masyarakat Anti Korupsi, dkk; serta Damai Hari Lubis.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kuasa hukum pemohon saat sidang pendahuluan permohonan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020). Persidangan digelar dengan protokol penanganan Covid-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan pengukuran suhu tubuh.

Ketiga pemohon mempersoalkan konstitusionalitas sejumlah pasal, termasuk Pasal 27 Perppu 1/2020 yang mengatur imunitas bagi kebijakan dan pelaksananya dari gugatan perdata dan tuntutan pidana. Aturan itu dinilai telah melanggar pembatasan kekuasaan sehingga rentan melakukan korupsi.

Salah satu kuasa hukum Din Syamsuddin dkk, Ahmad Yani, mengungkapkan, Pasal 27 Perppu 1/2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hak imunitas yang diberikan perppu tersebut telah menghalangi pelaksanaan kewenangan BPK selaku pengawas dan pemeriksa pengelolaan keuangan negara. Diatur di dalam UUD, BPK adalah badan yang bersifat mandiri dalam melakukannya tugasnya.

Baca juga: Pasal 27 Perppu Kebijakan Keuangan Atasi Covid-19 Bisa Rusak Sistem Perimbangan Kekuasaan

Selain soal kerugian konstitusional, hakim konstitusi Aswanto juga meminta para pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum para pemohon, sekaligus korelasi antara profesi mereka masing-masing dengan kerugian yang diderita akibat terbitnya perppu.

Demikian pula dengan Wahiduddin Adams. Ia meminta agar masing-masing pemohon menyempurnakan konstruksi kerugian konstitusional yang secara spesifik dialami pemohon apabila perppu ditetapkan. Menurutnya, materi permohonan terutama kerugian konstitusional harus dikaitkan sesuai korelasi profesi pemohon. Apabila posisi pemohon adalah pensiunan atau aparatur sipil negara (ASN) atau dosen, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh masing-masing orang harus dielaborasi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas resepsionis Mahkamah Konstitusi mengenakan masker saat melayani wartawan yang akan meliput sidang pendahuluan permohonan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Selanjutnya, para pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan dan paling lambat diserahkan pada 11 Mei. Sidang tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan jaga jarak minimal 2 meter, membatasi pengunjung sidang maksimal tiga orang untuk tiap pihak, dan pemeriksaan kesehatan.