MK - Kompas.id

Mobile App Gerai Kompaspedia Baru

Kompas.id

#MK

Bagikan

Menuju Kepastian Hukum

Dampak besar lain keputusan MK adalah kepastian hukum sebagai pertimbangan penting calon investor. Pemerintah pun perlu segera membangun kredibilitas dengan mengoordinasikan perbaikan proses pembuatan UU bersama DPR.

Lessons from Formal Defect of Job Creation Law

The Constitutional Court then ordered the government and the House to improve the procedures for the formation of the Job Creation Law within a maximum of two years.

MK Tolak Uji Materi UU ITE

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen dan wartawan suarapapua.com, Arnoldus Belau, terkait uji materi Pasal 40 Ayat 2b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Perjuangan Partai Nonparlemen demi Kesetaraan dalam Pemilu

MK telah memutuskan, verifikasi administrasi dan faktual berlaku bagi parpol nonparlemen dan parpol baru yang akan mengikuti Pemilu 2024. Putusan itu dinilai tidak adil dan hanya menguntungkan parpol-parpol di parlemen.

Politik & Hukum ·

Tidak Ada Monopoli, Dewan Pers Hanya Fasilitator Organisasi Pers

Peraturan di bidang pers justru dibentuk oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, sedangkan Dewan Pers berperan sebagai fasilitator.

Ihwal Remisi Napi Koruptor sebagai Pelaku Kejahatan (Luar) Biasa

Persoalan korupsi sesungguhnya lebih kompleks dari sekadar karakter sebuah kejahatan karena perilaku koruptif sesungguhnya membawa pesan mengenai ancaman kegagalan dalam kehidupan bernegara.

Penguatan TNI Dianggap Lebih Mendesak Dibandingkan Pembentukan Komponen Cadangan

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengingatkan, pembentukan komponen cadangan saat ini sesungguhnya tak mendesak. Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus memperkuat komponen utamanya, yakni TNI.

Politik & Hukum ·

Equality in Correctional Services

Anyone can commit a general crime. Meanwhile, special skills are needed to commit special crimes or extraordinary crimes. Only certain people can perpetrate them.

Reviewing Political Agenda

After the 2019 election, it is necessary to evaluate whether it is good for us to stick to unified legislative and presidential elections

Tes Wawasan Kebangsaan dan Akal Sehat Negara

Dari kontroversi tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, masyarakat bisa menilai lembaga-lembaga negara mana yang menjalankan fungsi akal sehatnya dalam menyelenggarakan kelembagaan negara, dan mana yang tidak.