Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
MK
Bagikan
MK Diminta Samakan Syarat Pencalonan DPD bagi Mantan Napi
Persyaratan pencalonan anggota DPD dipersoalkan ke MK. Dalam hal ini, MK diminta menyamakan syarat calon anggota DPD, khususnya bagi mantan napi, dengan syarat calon anggota DPR/DPRD.
Politik & Hukum
·
Pengadilan HAM RI Diharapkan Bisa Tangani Pelaku Pelanggaraan HAM di Luar Indonesia
Dengan konstruksi UUD, UU Pengadilan HAM butuh diluruskan oleh MK. Dikembalikan dalam konteks UUD supaya UU Pengadilan HAM mengatur HAM yang lebih luas dari hak warga negara.
Politik & Hukum
·
Soal Perubahan Sistem Pemilu, KPU Diminta Fokus Laksanakan Tahapan Pemilu
KPU dinilai tidak tepat menyampaikan gagasan perubahan sistem pemilu. Namun, sebagian parpol ada yang mendukung gagasan KPU agar sistem pemilu diubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup, salah satunya PDI-P.
Politik & Hukum
·
Presiden: Perppu Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum bagi Investor
Presiden menyebutkan Perppu Cipta Kerja diterbitkan karena ekonomi Indonesia pada 2023 bergantung pada investasi dan ekspor. Dengan adanya perppu ini, kata Mahfud MD, inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja gugur.
Politik & Hukum
·
Abraham Samad Luncurkan Aplikasi Rekam Jejak Bakal Caleg yang Pernah Dikembangkan KPK
Abraham Samad meluncurkan Cek Pemilu 2024. Dengan aplikasi ini, penyelenggara pemilu dapat mendeteksi bakal caleg bermasalah. Calon pemilih pun dapat menelusuri rekam jejak caleg untuk bahan pengambilan keputusan.
Politik & Hukum
·
Iklan
MK Diminta Perpanjang Masa Jabatan Anggota KPU Daerah
Di tengah bergulirnya tahapan Pemilu 2024, ribuan anggota KPU di daerah akan berakhir masa jabatannya. Kondisi ini berisiko mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilu.
Politik & Hukum
·
Mahkamah Kartel
Pergantian ”tengah jalan” Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Menguatnya sistem politik kartel menyebabkan penurunan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme.
Opini
·
Sekali Lagi, MK Jadi ”Keranjang Sampah”
Sebagian masyarakat sipil merasa skeptis untuk menguji konstitusionalitas sejumlah pasal di KUHP yang baru ke MK. Mereka memperkirakan, MK akan cenderung melegitimasi peraturan yang bermasalah.
Politik & Hukum
·
Keinginan DPR agar Hakim MK Dapat Dievaluasi Ancam Independensi MK
Keinginan DPR agar hakim MK dapat dievaluasi menempatkan independensi MK dalam posisi yang rentan. Hal ini mengingat tugas MK adalah menguji konstitusionalitas produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah.
Politik & Hukum
·
Pengecualian pada Perlindungan Data Pribadi Dipersoalkan ke MK
UU PDP mengatur subyek data dapat mengendalikan data pribadinya. Namun, hak itu tak berlaku untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Iklan