Hampir sepekan sejak disetujui oleh DPR, draf final RUU Cipta Kerja belum dapat diakses oleh publik. Baleg DPR menjanjikan draf itu dapat diakses pada awal pekan depan.
Potensi penyalahgunaan kewenangan, baik dengan cara memperdagangkan perkara maupun pengaruh, selalu ada di Mahkamah Konstitusi. Penguatan kelembagaan dan Dewan Etik MK diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut.
Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, sejumlah ahli menilai revisi UU KPK yang melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tak dibutuhkan. Apalagi hasil revisi melemahkan KPK sekaligus pemberantasan korupsi.
Sidang permohonan pengujian atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Permohonan pengujian undang-undang atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020.
KPK dan MK merupakan bagian dari lembaga yang terbentuk setelah reformasi. Namun, ”anak reformasi” itu kini menghadapi tantangan karena regulasi. Pembalikan agenda reformasi bisa terjadi lewat regulasi.
Menkumham Yassona H Laoly menegaskan, korupsi dana penanganan Covid-19 tetap bisa dipidana. Perppu 1/2020 tidak memberikan hak imunitas bagi pelaku korupsi terkait penanganan Covid-19.
MK akan tetap memeriksa perkara pengujian Perppu 1/2020 hingga akhirnya perppu itu disetujui DPR menjadi UU. Apabila hal itu terjadi, perkara dihentikan. Uji materi baru bisa diajukan, yaitu atas UU Penetapan Perppu.
MK mulai menyidangkan perkara uji materi Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Covid-19. Di sidang perdana, pemohon diminta memperbaiki kerugian konstitusional