Paradigma penegakan hukum politik uang di pemilu harus lebih berani. Pendekatan Mahkamah Konstitusi, salah satunya, dituntut progresif dalam menangani perkara sengketa hasil pilkada dengan dalil pelanggaran politik uang.

Gubernur Sumsel Herman Deru melantik Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Rosidin untuk mengisi kekosongan pemerintahan akibat sengketa pilkada. Tugas pertamanya adalah memastikan PSU di PALI tak berakhir konflik.

Revisi terhadap aturan teknis KPU dan Bawaslu setidaknya perlu dilakukan menindaklanjuti sejumlah putusan MK terkait perselisihan hasil Pilkada 2020. Sebab MK menegaskan tafsir atas sejumlah isu krusial.

KPU Morowali Utara, Sulteng, siap untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara di TPS khusus yang belum dilaksanakan pada Pilkada 9 Desember 2020.

The People’s Consultative Assembly (MPR) has denied that there have been proposals for the amendment and discussion of amending Article 7 of the 1945 Constitution.

Gugatan perselisihan hasil untuk Pilkada Sabu Raijua di Mahkamah Konstitusi dinilai tepat. Hal ini diharapkan bisa jadi solusi kebuntuan persoalan bupati terpilih Sabu Raijua Orient yang belakangan diketahui warga AS.

Mahkamah Konstitusi hanya akan mengesampingkan syarat selisih suara untuk permohonan sengketa hasil pilkada jika sejumlah kondisi terpenuhi. Dengan arti kata lain, penyampingan bersifat kasuistik.

Pada hari terakhir sidang pemeriksaan pendahuluan, MK memeriksa sebanyak 28 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020.

MK hentikan sidang sengketa hasil Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung yang diajukan M Yusuf Kohar dan Tulus P Wibowo. Selain gugatan telah dicabut, MA sebelumnya juga memenangkan gugatan pihak lawannya, Eva dan Deddy.

MK telah menerima sebanyak 135 permohonan perselisihan hasil pilkada yang sedang dan akan disidangkan.