Persyaratan pencalonan anggota DPD dipersoalkan ke MK. Dalam hal ini, MK diminta menyamakan syarat calon anggota DPD, khususnya bagi mantan napi, dengan syarat calon anggota DPR/DPRD.

Dengan konstruksi UUD, UU Pengadilan HAM butuh diluruskan oleh MK. Dikembalikan dalam konteks UUD supaya UU Pengadilan HAM mengatur HAM yang lebih luas dari hak warga negara.

KPU dinilai tidak tepat menyampaikan gagasan perubahan sistem pemilu. Namun, sebagian parpol ada yang mendukung gagasan KPU agar sistem pemilu diubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup, salah satunya PDI-P.

Presiden menyebutkan Perppu Cipta Kerja diterbitkan karena ekonomi Indonesia pada 2023 bergantung pada investasi dan ekspor. Dengan adanya perppu ini, kata Mahfud MD, inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja gugur.

Di tengah bergulirnya tahapan Pemilu 2024, ribuan anggota KPU di daerah akan berakhir masa jabatannya. Kondisi ini berisiko mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilu.

Pergantian ”tengah jalan” Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Menguatnya sistem politik kartel menyebabkan penurunan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme.

Sebagian masyarakat sipil merasa skeptis untuk menguji konstitusionalitas sejumlah pasal di KUHP yang baru ke MK. Mereka memperkirakan, MK akan cenderung melegitimasi peraturan yang bermasalah.

Keinginan DPR agar hakim MK dapat dievaluasi menempatkan independensi MK dalam posisi yang rentan. Hal ini mengingat tugas MK adalah menguji konstitusionalitas produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah.