Pihak Oesman Sapta Odang Surati PTUN

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Oesman Sapta Odang

JAKARTA, KOMPAS — Selain menyurati Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, kuasa hukum Oesman Sapta Oedang juga menyurati pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara  Jakarta terkait dengan belum ditindaklanjutinya putusan PTUN oleh Komisi Pemilihan Umum. Pihak Oso, panggilan akrab Oesman Sapta, juga menolak keputusan KPU yang memberi waktu kepada Oso  untuk mengundurkan diri paling lambat 24 Desember 2018 sebagai syarat agar namanya dicantumkan di dalam daftar calon tetap.

”Kami menolak keputusan KPU tersebut. Kami telah memohon kepada Bawaslu untuk menggunakan kewenangan pengawasan kepada KPU, yang salah satunya adalah pengawasan atas pelaksanaan putusan pengadilan,” kata Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Oso, Rabu (12/12/2018), di Jakarta.

Menurut Yusril, Ketua PTUN Jakarta juga memiliki kewenangan memerintahkan KPU agar melaksanakan putusan PTUN. Dalam putusannya, PTUN Jakarta telah memerintahkan KPU agar memasukkan nama Oso ke dalam daftar calon tetap.

”KPU tidak punya pilihan kecuali melaksanakan putusan PTUN. Argumentasi KPU bahwa Oso (Oesman Sapta) wajib mundur dari Ketua Hanura karena menjadi calon anggota DPD adalah tidak beralasan hukum,” kata Yusril.