Aturan Ras dan Etnis Dilupakan

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Dari kiri, Ketua YLBHI, Asfinawati, Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam dan Akademisi, M Ali Safaat dalam konferensi pers terkait peluncuran draf Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (17/7/2018). Draft norma dan setting itu diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan noma terkait diskriminasi ras dan etnis terutama dalam Pilpres dan pemilu 2019 nanti.KOMPAS/WISNU WIDIANTORO (NUT)17-07-2018

JAKARTA, KOMPAS - Hari ini tepat 10 tahun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, remi  diberlakukan. Namun, UU itu  seakan terlupakan di tengah munculnya sejumlah kekhawatiran menguatnya  penggunaan isu bernuansa  ras dan etnis untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan politik di Pemilu 2019.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang menurut pasal 8 UU Nomor  40/2008 jadi  pengawas terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis  (PDRE), sampai saat ini  belum dapat menjalankan tugas itu dengan optimal.  “Alat pendeteksi kami terkait upaya PDRE  masih lemah,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya di Jakarta, Jumat  (9/11/2018).

Guna  memperbaiki pelaksanaan UU itu,  lanjut Anam, rapat paripurna Komnas HAM  pada awal Oktober lalu telah mengesahkan standar norma dan pengaturan PDRE. Kelak, aturan itu  diharapkan jadi pedoman bagi seluruh institusi negara.

Namun, upaya ini  berpotensi masih belum dapat  membuat Komnas HAM mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Pasalnya, peraturan pemerintah (PP) mengenai tata cara pengawasan oleh Komnas HAM seperti amanat  UU No. 40/2008, hingga saat ini belum disusun.

Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana, berjanji, akan secepatnya    mendorong dimasukkannya rancangan PP tersebut ke  Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN). “Jika dimungkinkan, November ini diusulkan. Harapannya, aturan pelaksana UU 40/2008 itu menjadi prioritas, tahun 2019,” katanya.

Direktur Riset Setara Institute Halili menilai, masyarakat sipil juga punya andil membuat UU No. 40/2008 saat ini seperti menjadi norma hukum tanpa pelaksaan. Ini karena   peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan UU itu,  tidak sekuat saat mendorong hadirnya peraturan tersebut.

Berbagai kondisi ini, membuat  banyak masyarakat yang tidak  mengetahui atau menyadari adanya UU No. 40/2008.  Hal ini, antara lain terlihat dari minimnya  pengaduan masyarakat terkait PDRE ke Komnas HAM.

Selama tahun  2011-2018, hanya ada 101 pengaduan kasus PDRE ke Komnas HAM. Padahal, setiap bulannya, komisi itu  menerima sekitar 100 laporan dari masyarakat terkait berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM.

Pengaduan terkait  PDRE yang diterima Komnas HAM, terbanyak terjadi pada 2016, yaitu  36 aduan. Adapun, Jakarta menjadi asal aduan terbanyak dengan 34 laporan, sedangkan Yogyakarta menyusul dengan 25 laporan.  Namun, Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Rima Purnama Salim mengungkapkan, asal laporan itu tidak serta merta beratryti bahwa dugaan kasus PDRE terjadi di wilayah tersebut.

Meningkat

Di tengah "dilupakannya" UU No. 40/2008,  ditengarai terjadi  peningkatan kasus PDRE. Hal ini, antara lain terlihat dari laporan laporan tahunan  Wahid Foundation yang  khusus menyoroti kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Catatan lembaga itu, ada  204  peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2016. Sementara di 2015 dan 2014, masing-masing ada  190  dan 158 peristiwa pelanggaran. Sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur selalu masuk urutan lima besar wilayah dengan peristiwa pelanggaran tertinggi.

Direktur Wahid Foundation Mujtaba Hamdi menyampaikan, dari riset lembaganya pada 2017, ada pergeseran narasi tentang intoleransi. Apabila sebelumnya identik mengarah ke aksi radikal, belakangan intoleransi muncul secara verbal lewat bentuk ujaran kebencian di sosial media. Skalanya kecil, tapi saat ujaran tersebut dipicu dari tokoh-tokoh yang berpengaruh, akan  memperoleh justifikasi sosiokultural. “Akibatnya, orang menormalkan ujaran yang cenderung diskriminatif terhadap etnis dan agama tertentu,” kata Mujtaba.

Intoleransi   merupakan bagian dari diskriminasi ras  dan etnis. Ini karena   Choirul Anam mengatakan,  ras  adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sedangkan etnis merupakan penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis,  dan hubungan kekerabatan.

Terobosan

Pemerhati  Hukum Tata Negara  Refly Harun mengatakan, lambatnya implementasi UU 40/2008 adalah  fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. “Banyak instrumen hukum yang baik, tetapi tidak bisa diimplementasikan karena tidak tahu siapa yang bertanggung jawab memastikan regulasi itu berjalan,” ujarnya.

Kondisi itu terutama ditemui dalam regulasi yang merupakan hasil ratifikasi konvensi internasional. UU 40/2008 merupakan hasil ratifikasi konvensi internasional yang menentang diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.

Ketua Pusat Studi Hukum HAM Universitas Airlangga Herlambang P Wiratraman mengatakan,  dibutuhkan terobosan guna mengoptimalkan implementasi  UU No. 40/2008. “Pemerintah harus berani melawan diskriminasi rasial secara terbuka, dan jangan hanya bicara hitung-hitungan politik untuk terkait Pemilu  2019. Publik butuh  keteladanan dari pemerintah di semua elemen untuk menjaga keberagaman di Indonesia,” kata Herlambang.

Terobosan itu kini makin dibutuhkan, karena  isu suku, agama, ras, dan antargolongan rentan untuk dimanipulasi atau dimanfaatkan guna kepentingan  elektoral di Pemilu 2019. Padahal, dampak dari penggunaan isu itu  bisa mengancam  kebersamaan hidup bangsa Indonesia yang beragam.