Airlangga Hartarto: Koalisi Golkar-PAN-PPP Dukung Pembangunan hingga 2024

”Dengan kerja sama berbasis kesetaraan, Partai Golkar, Parta Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon di pilpres,” kata Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara Halalbihalal Partai Golkar, Rabu (18/5/2022), di Kantor Pusat DPP Partai Golkar, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta kader Partai Golkar untuk meningkatkan kerja sama dengan kader Partai Persatuan Pembangunan dan kader Partai Amanat Nasional dalam bingkai Koalisi Indonesia Bersatu. Airlangga menegaskan bahwa koalisi tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni mengawal pembangunan hingga 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara Halalbihalal Partai Golkar, Rabu (18/5/2022), di Kantor Pusat DPP Partai Golkar, Jakarta, yang diselenggarakan secara luring dan daring. Airlangga menegaskan, Partai Golkar telah membangun kesepakatan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai langkah awal terbangunnya koalisi partai politik menuju Pemilu 2024.

”Dengan kerja sama berbasis kesetaraan, Partai Golkar, Parta Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan sudah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan calon di dalam pilpres ke depan,” kata Airlangga.

Selain itu, lanjut Airlangga, ketiga partai tersebut juga memiliki pengalaman yang sama, baik di pemerintahan, DPR, serta MPR, termasuk berada di ketiga lembaga tersebut. Pengalaman tersebut dinilai sesuai dengan yang diharapkan Presiden Joko Widodo untuk mengawal pembangunan sampai dengan 2024 dan juga melanjutkannya di periode selanjutnya.

Baca Juga: Menakar Arah Koalisi Dini Tiga Partai Politik

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara Halalbihalal Partai Golkar, Rabu (18/5/2022), di Kantor Pusat DPP Partai Golkar, Jakarta.

Modal lainnya adalah bahwa ketiga partai tersebut juga telah mengalami krisis tahun 1998, krisis tahun 2008, serta pandemi Covid-19 dan penanganannya. Airlangga juga mengingatkan bahwa Partai Golkar adalah partai politik tertua dalam kontestasi politik di Indonesia.

”Tugas berat adalah mengimplementasikan kerja sama ketiga partai politik ini. Saya menginstruksikan untuk mengimplementasikan kerja sama ketiga partai ini mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa-desa sehingga kita memiliki engine yang kuat,” tutur Airlangga.

Baca Juga: Rakyat Berembuk Cari Capres, Parpol Pun Menuai Hasil

Seusai acara, ketika ditanya mengenai pembahasan tentang pencalonan presiden di koalisi, menurut Airlangga, hal itu masih belum dilakukan. Airlangga juga memastikan bahwa Partai Golkar dalam kondisi solid.

”Komunikasi dengan seluruh partai politik itu cair. Jadi kerja sama ini bersifat inklusif, terbuka untuk semua. (Untuk capres) Itu berikutnya. Ini kita baru jilid satu,” kata Airlangga.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik yang juga pengajar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Adi Prayitno, berpandangan, koalisi dini ketiga parpol tersebut, yakni Partai Golkar, PAN dan PPP, akan memberikan ruang yang lebar bagi mereka untuk menawarkan gagasan atau narasi besar kebangsaan, juga menawarkan solusi bagi negara. Sebab, mereka belum dibatasi dengan berbagai peraturan yang diatur ketat dalam kampanye.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara Halalbihalal Partai Golkar, Rabu (18/5/2022), di Kantor Pusat DPP Partai Golkar, Jakarta.

”Mereka bisa mengemukakan narasi besar, menawarkan solusi, melakukan pencitraan, termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di saat parpol yang lain belum punya dan menawarkan gagasan kepada publik. Boleh dibilang ini adalah kemewahan,” tutur Adi.

Meski demikian, di sisi yang lain, koalisi sejak dini juga memiliki kelemahan. Jika dalam berjalannya waktu ketiga parpol tersebut tidak menawarkan gagasan atau narasi besar kebangsaan, juga memberikan solusi bagi berbagai permasalahan masyarakat, ketiga parpol itu hanya akan dianggap berkoalisi untuk pencapresan saja. Bukan tidak mungkin ketiga parpol tersebut malah menjadi bulan-bulanan kritik masyarakat karena sama sekali tidak menawarkan solusi.

Terkait dengan posisi ketiga partai yang merupakan partai pendukung pemerintah dan berada di dalam pemerintahan, hal itu dinilai sebagai risiko politik yang harus dihadapi. Dengan berkoalisi, ketiganya telah membentuk poros politik tersendiri dan itu menuntut mereka untuk memberikan solusi bagi masyarakat.