Presiden meminta KPU dan Bawaslu mempersiapkan Pemilu 2024 secara detail. Sebab, untuk pertama kalinya kita akan mengadakan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 yang baru saja dilantik untuk segera tancap gas. KPU dan Bawaslu diharapkan dapat segera bekerja dan langsung berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.
”Penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilu presiden), dan pilkada (pemilihan kepala daerah) dalam tahun yang sama sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga,” ujar Presiden Jokowi, Selasa (12/4/2022).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Pada Selasa pagi, Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tujuh anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum.
Sementara lima anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan agar anggota KPU dan Bawaslu bisa segera menjalankan tugas dan kewenangan untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan awal dari pemilu ini sudah akan dimulai pada 14 Juni mendatang.
Presiden Joko Widodo juga meminta KPU untuk menekankan pendidikan politik kepada masyarakat. ”Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,” ujar Kepala Negara.
Pemerintah menyatakan akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Dukungan ini terutama terkait dengan anggaran melalui APBN dan APBD. Pemerintah juga akan memberi dukungan untuk kesiapan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Presiden menyampaikan agar anggota KPU dan Bawaslu bisa segera menjalankan tugas dan kewenangan untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.
Secara terpisah, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro mengatakan, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru dilantik harus segera bekerja. Mereka juga diminta memitigasi kekhawatiran atas berbagai masalah pemilu seperti kerumitan teknis pemilu, beban kerja yang tinggi, anggaran yang besar, hingga konflik sosial-politik yang berkepanjangan.
Menurut Juri, mitigasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu 2024 sehingga pemilu tak lagi hanya seremoni politik lima tahunan. ”Pemilu harus semakin memberikan harapan kepada publik bahwa pemilu adalah kontestasi politik yang beradab,” kata Juri di gedung Bina Graha Jakarta.
Juri menambahkan, pemilu harus melahirkan wakil dan pemimpin yang benar-benar menjadi representasi kepentingan rakyat. Untuk itu, pelaksanaan pemilu tidak hanya lancar secara teknis, tapi juga memiliki kualitas dan integritas yang kuat.
Ia juga menilai, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru perlu menciptakan prosedur kandidasi dalam pemilu. ”Tentu harapannya pemilu akan menghasilkan wakil dan pemimpin yang dekat dengan pemilihnya, memiliki track record bersih, kompeten, dan visioner,” pungkasnya.